Cek Para Pengusaha, Ini Barang dan Jasa Kena Pajak PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Jumat , 22 Nov 2024 - 10:02

Cek Para Pengusaha, Ini Barang dan Jasa Kena Pajak PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025-ilustrasi-Tangkapan Layar

cek para pengusaha, ini barang dan jasa kena pajak ppn 12 persen mulai 1 januari 2025                            koranlinggaupos.id - pemerintah pada 1 januari akan menaikan tarif pajak pertambahan nilai atau ppn yang nilainya sebesar 12 persen.
tarif ppn ini salah satu jenis pajak dikenakan biaya setiap transaksi pembelian maupun penjualan barang dan jasa di tanah air.
naiknya nilai ppn 12 % ini tertuang dalam undang-undang (uu) harmonisasi peraturan perpajakan atau hpp disusun pada 2021.
namun saat itu pemerintah masih mempertimbangkan kondisi kesehatan, karena masih terdapat imbas pandemi covid-19.
dan saat ini kembali, menteri keuangan sri mulyani indrawati berencana menaikan ppn 12 persen tersebut pada 1 januari 2025.
baca juga:siap-siap, lima daerah ini mengejar penunggak pajak kendaraan, cek adakah daerahmu?
baca juga:setiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor, uangnya lari ke mana ya? 
adapun jenis barang-barang yang terkena kenaikan 12 persen tersebut sudah sesuai apa yang tertuang dalam uu ppn pasal 4 ayat 1. 
jenis barang terkena ppn 12 persen
- penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean dilakukan pengusaha
- impor barang kena pajak
baca juga:selamat tinggal calo! bayar pajak kendaraan bisa di indomaret, begini syarat dan caranya 
baca juga:tidak terkecoh modus penipuan perbankan, ini imbauan bri untu masyarakat marak tagihan pajak berekstensi apk 
- penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan pengusaha
- pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- pemanfaatan jasa kena pajak luar daerah pabean dalam daerah pabean
- ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak atau pkp
baca juga:tingkatkan penerimaan pajak daerah, pemkab musi rawas tandatangani perjanjian kerjasama dengan pemprov sumsel
baca juga:waspada! telat bayar pajak tahunan kendaraan kena denda dan bisa kena tilang, ini aturannya
- ekspor barang kena pajak tidak berwujud pengusaha kena pajak
- ekspor jasa kena pajak oleh pkp
tidak hanya itu, khusus untuk barang kena pajak atau barang kena pajak terdapat beberapa syarat wajib dipenuhi yakni :
- barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak
baca juga:belum bayar pajak dan langgar aturan lalu lintas, puluhan kendaraan di musi rawas terjaring razia 
baca juga:telat pajak apakah bisa daftar mypertamina untuk isi bbm subsidi? 
- barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud,
- penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
- penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
lalu ada beberapa contoh bkp yang dikenakan pajak atau ppn sebagai berikut :
baca juga:segini biaya pajak mobil honda hr-v, lengkap tipe dan tahun
baca juga:bangun rumah sendiri akan dikenakan pajak 2,4 persen mulai 2025, ini kriterianya
1. bkp berwujud
barang berwujud ialah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, disentuh, bergerak, tidak bergerak.
adapun barang berwujud yang dikenakan ppn meliputi barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone.
kemudian ada pakaian dan barang-barang fashion, tanah dan bangunan, perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari.
lalu ada juga makanan olahan produksi kemasan seperti makanan ringan yang mempunyai kemasan khusus.
serta ada juga kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk
2. bkp tidak berwujud
ppn juga telah mengenakan untuk barang tidak berwujud atau tidak memiliki bentuk fisik.
adapun baranag yang tidak berwujud ialah sebagai berikut : penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan.
yakni desain atau model, rencana perusahaan, kesenian atau karya ilmiah, paten, formula rahasia, dan merek dagang.
penggunaan ada juga hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
kemudian pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, komersial, teknikal, dan industrial.
untuk penerapan barang kena pajak ini yang sama terhadap barang yang dikonsumsi atau transaksi.
secara keseluruhan tidak bisa dibebankan ppn.
hal ini dikarenakan terdapat beberapa barang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
sehingga tidak dikenakan biaya ppn.
oleh karena itu, uu ppn ini menerapkan konsep negative list, seperti menurut teori ini, bahwa barang bkp salah satu barang yang tidak tercantum dalam daftar non-bkp atau objek yang dibebaskan biaya ppn.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan