Begini Kronologi Lengkap Kasus Penyelewengan Pembayaran Jasa Layanan JKN di Puskesmas Citra Medika

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 21 Nov 2024 - 21:23

Kasi Pidsus Kejari Lubuk Linggau Anca Akbar jabarkan kasus penyelewengan pembayaran jasa layanan JKN dari dana Kapitasi di Puskesmas Citra Medika Kota Lubuk Linggau-Foto:Riena/Linggau Pos-

Saat dilakukan pemeriksaan untuk 75 pegawai Puskesmas Citra Medika, diperiksa satu persatu. Baru 20 orang pegawai yang dimintai keterangan Kepala Puskesmas dan bendahara langsung mengakui perbuatannya. Bahkan mereka juga langsung menitipkan uang selisih bayar dan kekurangan bayar pajak sebesar Rp 323.957.211 kepada penyidik.

"Untuk itu Rabu, 20 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB kami didampingi Inspektur dan Kepala Puskesmas serta Bendahara melakukan pengembalian selisih pembayaran tersebut ke 75 pegawai. Namun ada beberapa yang belum, seperti dokter intership karena sedang belajar. Kita pastikan tidak ada kekurangan ataupun protes. Selanjutnya untuk kekurangan pajak juga kita minta segera dibayarkan dan buktinya diserahkan ke kami," tegasnya.

Kelanjutan proses hukumnya pun selesai. Karena berdasarkan kesimpulan berdasarkan Surat Jampidsus Nomor B-765/Fb.1/04/2028 20 April 2018 tentang petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tahap penyelidikan pada point 4 berbunyi 'Apabila para pihak yang terlibat bersifat proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian negara maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan dan kelancaran pembangunan nasional.

Lalu juga mengedepankan nilai dasar penegakan hukum yakni asas kemanfaatan yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum dengan mengutamakan hati nurani sebagai landasan keadilannya.

"Dalam hal ini penyidik berpendapat lebih besar asas menfaat yang dapat diterima oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan atas pengembalian jasa pelayanan yang seharusnya mereka terima. Baik Kapus dan bendahara pun sudah menyesali perbuatannya dan uangnya sebagian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun kita meminta pihak inspektorat untuk memberikan sanksi tegas. Kami Senin nanti akan bersurat ke Pemkot Lubuk Linggau, merekomendasikan Pemkot untuk memberikan sanksi tegas dan peringatan. Terkait sanksi kita serahkan ke Pemkot," tegasnya.

Dan untuk pembayaran jasa layanan kesehatan per Agustus hingga November 2024 dilakukan melalui rekening pegawai langsung.

begini kronologi lengkap kasus penyelewengan pembayaran jasa layanan jkn di puskesmas citra medika                            koranlinggaupos.id - kejaksaan negeri lubuk linggau tindaklanjuti kasus penyelewengan pembayaran jasa layanan jkn dari dana kapitasi di puskesmas citra medika kota lubuk linggau tahun 2023 dan 2024. 
kepala kejaksaan negeri (kajari) lubuk linggau, anita asterida melalui kasi pidsus anca akbar mengungkapkan pada agustus 2024 pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan pembayaran jasa
layanan jkn dari dana kapitasi di puskesmas citra medika. lalu ditemukan adanya indikasi penyelewengan maka dilanjutkan dengan penyelidikan. 
ia menjelaskan, pada tahun 2023 sampai juni 2024 puskesmas citra medika menerima dana kapitasi dengan rincian tahun 2023 sebesar rp 1.060.252.194 dan di tahun 2024 sampai dengan juni sebesar rp 801.646.456.
baca juga:nyesal baru tahu! ternyata begini cara cek status bpjs kesehatan aktif atau tidak via mobile jkn
baca juga:selama libur lebaran 2024, begini cara bpjs kesehatan berikan layanan jkn 
dalam pelaksanaan pembayaran dana kapitasi tersebut dibayarkan untuk jasa pelayanan sebesar 60 persen untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dan biaya operasional sebesar 40 persen.  
dana jasa layanan yang dibayarkan oleh puskesmas citra medika di tahun 2023 dan 2024 diberikan kepada tenaga kesehata dan tenaga non kesehatan sebanyak hampir  75 pegawai dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan variabel ketenagaan atau jabatan dan kehadiran.
"namun faktanya dalam pembayaran dana tersebut ada penyimpangan. pertama pembayaran jasa pelayanan dibayarkan oleh bendahara it, dua bulan sekali secara tunai.  hal ini bertentangan, namun berdasarkan kesepakatan bersama bendahara dengan kepala puskesmas, wn. 
akan tetapi pembayaran tersebut tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. kedua bendahara dengan sengaja mengubah golongan pegawai sehingga terdapat kekurangan pajak yang harus disetorkan.  dan yang ketiga bendahara membuat surat pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembayaran yang sudah dilakukan," jelas anca, kamis 21 november 2024.
baca juga:pasien bpjs mau berobat, begini cara mendaftar antrean online pakai mobile jkn
baca juga:waduh, nama mantan bupati disebut dalam sidang dakwaan kasus korupsi iup tambang batu bara
sehingga jelasnya, dalam hal ini ada perbuatan melawan hukumnya yakni, permenkes no 6 tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan pemanfaatan kapitasi jkn pada fasilitas kesehatan nasional pada faskes tingkat pertama milik pemerintah daerah. dimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 dana kapitasi dipergunakan sekurang-kurangnya 60 persen untuk jasa pelayanan. dan juga pasal 9 jasa pelayanan yang diberikan setiap bulan seusai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulannya diterima oleh fktp. 
dari hasil dari penyelidikan kemarin rincian jumlah selisih yang kita temukan dari tim kami itu kekurangan atas pembayaran jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan juni sebesar rp 299.537.281. lalu kekurangan bayar pajak sebesar rp 7.710.295. ada juga kelebihan bayar sebesar rp 16.709.635.
saat dilakukan pemeriksaan untuk 75 pegawai puskesmas citra medika, diperiksa satu persatu. baru 20 orang pegawai yang dimintai keterangan kepala puskesmas dan bendahara langsung mengakui perbuatannya. bahkan mereka juga langsung menitipkan uang selisih bayar dan kekurangan bayar pajak sebesar rp 323.957.211 kepada penyidik. 
"untuk itu rabu, 20 november 2024 sekitar pukul 11.30 wib kami didampingi inspektur dan kepala puskesmas serta bendahara melakukan pengembalian selisih pembayaran tersebut ke 75 pegawai. namun ada beberapa yang belum, seperti dokter intership karena sedang belajar. kita pastikan tidak ada kekurangan ataupun protes. selanjutnya untuk kekurangan pajak juga kita minta segera dibayarkan dan buktinya diserahkan ke kami," tegasnya. 
baca juga:jalani sidang pembacaan dakwaan, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi blud rsud rupit tidak ajukan eksepsi
baca juga:terdakwa kasus korupsi anggaran makan minum rumah tahfidz divonis ringan
kelanjutan proses hukumnya pun selesai. karena berdasarkan kesimpulan berdasarkan surat jampidsus nomor b-765/fb.1/04/2028 20 april 2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan pada point 4 berbunyi 'apabila para pihak yang terlibat bersifat proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian negara maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan dan kelancaran pembangunan nasional. 
lalu juga mengedepankan nilai dasar penegakan hukum yakni asas kemanfaatan yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum dengan mengutamakan hati nurani sebagai landasan keadilannya. 
"dalam hal ini penyidik berpendapat lebih besar asas menfaat yang dapat diterima oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan atas pengembalian jasa pelayanan yang seharusnya mereka terima. baik kapus dan bendahara pun sudah menyesali perbuatannya dan uangnya sebagian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. namun kita meminta pihak inspektorat untuk memberikan sanksi tegas. kami senin nanti akan bersurat ke pemkot lubuk linggau, merekomendasikan pemkot untuk memberikan sanksi tegas dan peringatan. terkait sanksi kita serahkan ke pemkot," tegasnya.
dan untuk pembayaran jasa layanan kesehatan per agustus hingga november 2024 dilakukan melalui rekening pegawai langsung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 22 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan