Pajak Haram dalam Islam Apakah Benar? Ini Pandangan Ulama

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 22 Nov 2024 - 15:40

Pajak dalam Islam Haram Apakah Benar? Ini Pandangan Ulama-Tangkap Layar-

pajak haram dalam islam apakah benar? ini pandangan ulama                            koranlinggaupos.id- indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim, sering kali menjadi arena diskusi mengenai status hukum pajak dalam islam. 
isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum syariah (fiqh), tetapi juga etika dan prinsip keadilan sosial. apakah pajak haram, atau justru dibolehkan dalam islam?   
dalam islam, konsep pajak dapat dikaitkan dengan jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara islam.
hal ini dijelaskan dalam literatur klasik islam, seperti karya muhammad kamil hasan al-mahami.
baca juga:munculnya halal dan haram pajak? bukan soal ppn 12 persen
baca juga:ppn naik jadi 12 persen mulai 2025, ini daftar lengkap barang dan jasa yang bebas pajak
namun, berbeda dengan jizyah, pajak dalam konteks modern lebih umum dan diberlakukan kepada semua warga negara, baik muslim maupun non-muslim, untuk mendukung kebutuhan publik.  
undang-undang nomor 6 tahun 1983 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. dalam konteks ini, pajak memiliki fungsi yang serupa dengan zakat, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat luas.  
pajak dan prinsip syariah  
secara eksplisit, islam tidak menyebut pajak sebagai sumber penerimaan negara.
baca juga:24.527 mobil di lubuk linggau nunggak pajak, pemutihan masih berlaku hingga 14 desember
baca juga:ppn naik jadi 12 persen mulai 2025, ini daftar lengkap barang dan jasa yang bebas pajak
fokus utama islam adalah pada zakat, sedekah, dan wakaf, yang secara spesifik diatur untuk tujuan kesejahteraan sosial.
namun, jika dana zakat tidak mencukupi untuk kebutuhan negara, ulama membolehkan pengenaan pajak sebagai kewajiban tambahan.  
contoh penerapan pajak dalam sejarah islam adalah pada masa pemerintahan amirul mukminin yusuf bin tasyfin di andalusia, ketika pajak sementara diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. 
fatwa ulama saat itu mengesahkan tindakan tersebut demi maslahat umum. 
 baca juga:24.527 mobil di lubuk linggau nunggak pajak, pemutihan masih berlaku hingga 14 desember
baca juga:ppn naik jadi 12 persen mulai 2025, ini daftar lengkap barang dan jasa yang bebas pajak
pandangan ulama kontemporer  
beberapa ulama besar dan lembaga fatwa menyatakan bahwa pajak tidak haram jika dikelola dengan benar:  
1. imam al-ghazali dalam ihya ulumiddin menyatakan bahwa pajak halal jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.  
2. al-azhar dan majelis ulama indonesia (mui) menyebutkan bahwa pajak diperbolehkan jika adil, transparan, dan digunakan untuk kepentingan umum.  
dasar utamanya adalah prinsip keadilan dalam islam, sebagaimana disebutkan dalam qs. al-baqarah: 286, bahwa beban ekonomi harus sesuai kemampuan.  
baca juga:intip perbedaan pajak tahunan kijang innova reborn bensin dan diesel tahun 2024, apakah sama?
baca juga:bayar pajak kendaraan bermotor apakah bisa digantikan pakai sim?
etika dan keadilan dalam penerapan pajak 
pajak dalam islam berfungsi sebagai alat keadilan sosial. dengan sistem self-assessment, seperti yang diterapkan di indonesia, masyarakat memiliki kontrol atas kewajiban pajak mereka. 
namun, ini juga membutuhkan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana pajak secara transparan dan akuntabel.  
penyalahgunaan dana pajak atau penggelapan merupakan pelanggaran berat dalam pandangan syariah. 
oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dalam pengelolaan pajak harus didukung penuh oleh semua pihak.  
baca juga:cek para pengusaha, ini barang dan jasa kena pajak ppn 12 persen mulai 1 januari 2025
baca juga:bayar pajak kendaraan bermotor apakah bisa digantikan pakai sim?
pajak dalam islam tidak haram jika:  
- dikelola dengan adil dan transparan.  
- digunakan untuk tujuan maslahat umum dan kesejahteraan masyarakat.  
- tidak memberatkan wajib pajak, sesuai dengan kemampuan mereka.  
sebagai muslim, membayar pajak bisa dianggap sebagai kewajiban sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama ketika zakat belum mencukupi.
baca juga:siap-siap, lima daerah ini mengejar penunggak pajak kendaraan, cek adakah daerahmu?
baca juga:pajak tahunan honda brio satya 2024 berapa? berikut panduan lengkap untuk pemilik kendaraan
sebaliknya, kontrol publik terhadap penyelenggaraan pajak juga diperlukan untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan.  
dengan demikian, pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan