Ketua KPU Kota Lubuk Linggau Pertanyakan Wacana KPU Akan Dijadikan Badan Adhoc

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 28 Nov 2024 - 22:26

Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir bersama rombongan dari sekretariat KPU RI foto bersama komisioner KPU Kota Lubuk Linggau, sekretaris KPU Kota Lubuk Linggau Hironimus Emilianus Embako, Sekretaris KPU Musi Rawas, H Nailul Azmi Nawawi, Sekretaris K-Foto Muhammad Yasin/Linggau Pos-

Sedangkan KPU RI setelah pelaksanaan Pemilu masih ada tugas melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI maupun DPD.

Demikian juga KPU provinsi memproses PAW Anggota DPRD provinsi. KPU kabupaten/kota juga ada tugas melakukan proses PAW anggota DPRD kabupaten/kota. "Dan juga KPU punya juga mengupdate pemilih pemula berkelanjutan," jelasnya.

Kalau alasan Pemerintah menjadikan KPU badan adhoc terkait efisiensi anggaran, Bawaslu yang paling tepat dijadikan badan adhoc.

Namun karena Negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi maka harus ada firanti atau lembaga demokrasi tersebut agar demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Mudah-mudahan KPU tidak dijadikan badan adhoc. bisanya DPR selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat," paparnya.

Mengenai kepegawaian di KPU semua tenaga honor di KPU yang masuk dalam data base BKN akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tes seleksi PPPK hanya formalitas saja sebenarnya mereka otomatis diangkat jadi PPPK," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga Sekretaris KPU Musi Rawas, H Nailul Azmi Nawawi, Sekretaris KPU Muratara, Syamsiah.

ketua kpu kota lubuk linggau pertanyakan wacana kpu akan dijadikan badan adhoc                            koranlinggaupos.id -beredar kabar lembaga kpu akan dijadikan badan adhoc.  jika dijadikan badan ad hoc artinya lembaga ini tidak permanen seperti saat ini. 
dan akan dibentuk ketika mendekati pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).   
kabar tersebut sempat ditanyakan ketua kpu kota lubuk linggau, aspin dodi kepada tenaga ahli komisi ii dpr ri, abrar amir bersama rombongan dari sekretariat kpu ri saat rapat asistensi persiapan dan kesiapan  pilkada 2024 di ruang rapat kantor kpu kota lubuk linggau, kamis 28 november 2024.   
tenaga ahli komisi ii dpr ri, abrar amir menjelaskan ada dua isu strategis terkait kpu yang pertama soal kelembagaan  dan  kepegawaian.
 baca juga:kpu kota lubuk linggau musnahkan 392 lembar surat suara rusak 
baca juga:debat publik perdana difasilitasi kpu kota lubuk linggau, berlangsung tertib
mengenai status kelembagaan ad hoc atau tidak untuk saat ini belum tahu karena rancangan undang-undang (ruu) belum dibuat. "artinya pembahasan belum sampai kesana," jawabnya.
namun abrar amir meyakini kpu tidak dijadikan badan adhoc pasal mengenai lembaga kpu ada di uud 1945,  kpu bersifat tetap dan mandiri. secara lembaga tidak dibubarkan. 
"bangsa dan negara ini tidak mudah untuk membubarkan suatu lembaga karena banyak yang harus diselesaikan diantaranya soal kepegawaian dan juga aset," jelasnya.  
abrar amir menyebut kalaupun lembaga kpu dijadikan badan adhoc kemungkinan kpu kabupaten/kota. kpu pusat dan kpu provinsi kemungkinan tetap ada.
 baca juga:kpu kota lubuk linggau adakan simulasi sirekap tahap 2
baca juga:pasangan yoppy-rustam pertama daftarkan diri ke kpu kota lubuk linggau
menurut abrar amir langi yang kemungkinan dijadikan ad hoc bawaslu. pasalnya setelah pelaksanaan pemilu/pilkada    bawaslu praktis tidak ada tugas selama 3 tahun.
dikatakan kerjanya 23 bulan dari menjelang pelaksanaan pemilu/pilkada. dan bawaslu juga tidak ada di uu 1945. 
sedangkan kpu ri setelah pelaksanaan pemilu masih ada tugas melaksanakan proses pergantian antar waktu (paw) anggota dpr ri maupun dpd.
demikian juga kpu provinsi memproses paw anggota dprd provinsi. kpu kabupaten/kota juga ada tugas melakukan proses paw anggota dprd kabupaten/kota.  "dan juga kpu punya juga mengupdate pemilih pemula berkelanjutan," jelasnya.
 baca juga:pantau hasil suara pilkada serentak 2024, kpu lubuk linggau : warga bisa akses sirekap 
baca juga:pilkada serentak 2024 kpu lubuk linggau targetkan partisipasi pemilih 80 persen
kalau alasan pemerintah menjadikan kpu badan adhoc terkait efisiensi anggaran, bawaslu yang paling tepat dijadikan badan adhoc.
namun karena negara republik indonesia menganut asas demokrasi maka harus ada firanti atau lembaga demokrasi tersebut agar demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.   
"mudah-mudahan kpu tidak dijadikan badan adhoc. bisanya dpr selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat," paparnya.
mengenai kepegawaian di kpu semua tenaga honor di kpu yang masuk dalam data base bkn akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (pppk).  
 baca juga:kpu lubuk linggau sukses laksanakan pengundian nomor urut paslon
baca juga:jika pasangan calon walikota tak memenuhi syarat kesehatan, ini saran kpu lubuk linggau
"tes seleksi pppk hanya formalitas saja sebenarnya mereka otomatis diangkat jadi pppk," ungkapnya. 
dalam pertemuan tersebut hadir juga sekretaris kpu musi rawas, h nailul azmi nawawi, sekretaris kpu muratara, syamsiah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan