Buang Sampah Sembarangan Akan Dikenakan Sanksi Didenda

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 28 Nov 2024 - 22:41

Hendro- Foto : Dokumen Pribadi -

buang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi didenda                              koranlinggaupos.id - dinas lingkungan hidup (dlh) kota lubuk linggau akan melengkapi sarana dan prasarana pendukung kebersihan kota. adapun sarana dan prasarana dimaksud diantaranya akan meletakan tempat pembuangan sampah.
kepala dlh kota lubuk linggau, johan imam sitepu melalui kabid pengelolaan sampah dan rth, hendro mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan sampah, setelah disahkan nantinya.
saat ini raperda tentang pengelolaan sampah sedang dibahas pansus iii dprd kota lubuk linggau. 
sebagai persiapan untuk menerapkan perda pengelolaan sampah kita akan melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada diantaranya tempat sampah.
 baca juga:lingkungan kotor dan menyebabkan banjir, dlh imbau masyarakat jangan buang sampah di sungai dan irigasi
baca juga:jangan buang sampah sembarangan, ini jadwal pengangkutan sampah dari dlh kota lubuklinggau
"nanti akan diletakan lagi tempat sampah agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. sekarang inikan belum ada tempat sampah," kata kepada koranlinggaupos.id, kamis 28 november 2024.
pasalnya menurut hendro di dalam draf raperda tentang pengelolaan sampah ada sanksi bagi yang melanggar. misalnya yang buang sampah sembarangan akan dikenakan denda.  
di dalam draf raperda tentang pengelolaan sampah dendanya sangat besar mencapai rp 50 juta. pada saat pembahasan bersama pansus iii, hendro mengusulkan denda jangan terlalu besar agar bisa diterapkan.
seperti di kota bandung dendanya tidak besar bagi yang membuang sampah sembarangan dendanya hanya rp 250 ribu. "kalau denda terlalu besar sulit untuk diterapkan. kalau denda terlalu besar masyarakat kita tahan ribut daripada bayar denda. biarlah denda kecil tapi bisa diterapkan," jelasnya.
baca juga:dlh lubuklinggau imbau warga tertib buang sampah
baca juga:camat lubuklinggau timur 2 himbau warga stop buang sampah ke sungai
disamping itu juga perangkat penegak perda juga perlu dibahas lebih lanjut. jangan sampai nanti perda setelah disahkan tidak bisa ditegakkan karena tidak ada perangkat penegak perda.   
sebagaimana diketahui bahwa raperda tentang pengelolaan sampah yang merupakan perda inisiatif dprd kota lubuk linggau sedang dalam pembahasan oleh pansus iii dprd kota lubuk linggau.
diketahui berita sebelumnya ketua pansus iii dprd kota lubuk linggau, wansari mengatakan sampah yang disebabkan oleh bencana juga harus dimasukan dalam raperda tentang pengelolaan sampah.
"sampah yang disebabkan bencana juga harus dimasukkan dalam raperda," katanya.
 baca juga:simak, ini jadwal buang sampah yang wajib dipatuhi warga lubuklinggau
baca juga:manfaatkan tps hilangkan tumpukan sampah
menurutnya raperda tentang pengelolaan sampah mengatur soal persampahan mulai dari kerjasama masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.
kerjasama terkait pengelolaan limbah dari perumahan, limba medis, limbah usaha, limbah usaha seperti restoran. 
"yang paling penting dalam raperda pengelolaan sampah menekan kerjasama semua pihak," jelas. 
dalam raperda juga mengatur mengenai sanksi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar. 
 baca juga:sampah menumpuk, irigasi wonokerto tugumulyo jebol bikin petani musi rawas komplain
baca juga:bahas rapeda tentang pengelolaan sampah, pansus iii study tiru ke muara bungo 
namun pembahasan belum sampai pada sanksi. namun yang menjadi perhatian pansus iii mengenai sanksi ekonomi atau denda.
berkaca dari pengalaman daerah lain yang sudah menerapkan perda pengelolaan sampah soal sanksi denda dendanya terlalu besar sehingga tidak bisa diterapkan.
"ada dibeberapa daerah sanksi ekonomi terhadap warga atau pelaku usaha yang melanggar perda dendanya terlalu besar , bayangkan dendanya mencapai puluhan juta rupiah. sehingga tidak bisa diterapkan," ungkapnya.
untuk itu pansus iii bersama mitra kerja akan mencari formula yang tepat kalaupun ada sanksi ekonomi atau denda bagi yang melanggar nilainya tidak terlalu besar, agar tidak terlalu memberatkan.
"kita cari yang masuk akal misalnya kalau sanksi ekonomi nilainya yang wajar," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan