Pembahasan Raperda Bullying di Sekolah Selesai Hari Ini Pengesahan

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Minggu , 01 Dec 2024 - 00:40

Rapat Pansus I DPRD Kota Lubuk Linggau bersama mitra kerja dan konsultan terkait finalisasi terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Lubuk Linggau Tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah di Unib Bengkulu.-Foto: M. Yasin-Linggau Pos.

"Jadi intinya pada poin-poin butuh penjelaskan kami tambahkan dalam penjelasan pasal. Misalnya kaat diduga terjadi bullying diubah terindikasi," ungkapnya.

Politisi PKS menjelaskan di dalam Raperda Tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah mengamanatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) paling lambat 2 bulan setelah Perda disahkan harus menindaklanjuti.

"Menindaklanjuti itu misalnya membuat SK (surat keputusan) kepala sekolah membuat peraturan terkait teknis yang tidak boleh dilakukan di sekolah," jelasnya.

Selain itu tindak lanjutnya Disdikbud Kota Lubuk Linggau mensosialisasikan Perda tersebut paling lambat Perda disahkan.

Secara umum isi Raperda Tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 46 Tahun 2023.

"Raperda Raperda Tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah merupakan turunan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023. Jadi bahasanya yang persuasif dan mendinginkan yang kita pilih," paparnya.

Dijelaskannya, untuk menyelesaikan persoalan anak yang melakukan perundungan di sekolah dilakukan pemanggilan terhadap orang tua.

Setelah berapa kali melakukan baru orang tuanya dipanggil.

Kalau sudah sering melakukan bullying ada sanksinya sampai kepada anak dikembalikan kepada orang tua atau wali.

"Inikan artinya anak dikeluarkan dari sekolah tapi disebutkan dikembalikan kepada orang tua atau wali. ini sanksi terberat. Namun sebelum harus melalui tahapan mulai dari sanksi teguran lisan, peringatan tertulis," ungkapnya.

pembahasan raperda bullying di sekolah selesai hari ini pengesahan                            koranlinggaupos.id - dari hasil pembahasan finalisasi terhadap draf rancangan peraturan daerah (raperda) kota lubuk linggau tentang anti perundungan di lingkungan sekolah tidak ada penambahan bab maupun pasal.
jumlah bab 11 terdiri 30 pasal.
ketua panitia khusus (pansus) i dprd kota lubuk linggau, hj rosmala dewi mengatakan bahwa pembahasan draf raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah.
"hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna laporan pansus. kemungkinan akan dilanjutkan pengesahan. dijadwalkan rapat paripurna akan dilaksanakan senin 2 desember 2024 pukul 14.00 wib," katanya kepada koranlinggaupos.id, minggu 1 desember 2024.    
baca juga:apbd kota lubuk linggau tahun 2024 tersedot untuk pilkada rp 45 miliar
baca juga:untuk menerapkan perda pengelolaan sampah butuh dana besar 
rosmala dewi menjelaskan dalam dua hari pembahasan draf raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah bahasa perpasal ada penambahan dan pengurangan kata dan kalimat.
sehingga saat rapat finalisasi hanya menyempurnakan kalimat.
"pembahasan pasal dan pengurangan pasal tidak ada. dalam rapat finalisasi hanya menyempurnakan atau memfinalisasi yang sudah dibahas sebelumnya," jelasnya.
menurut rosmala dewi dalam rapat finalisasi di labor informasi publik di universitas bengkulu (unib).
baca juga:pln uid s2jb wujudkan keadilan energi, serahkan bantuan pasang baru listrik di lubuk linggau
baca juga:jelang hut ke-129, bri gandeng kuy media group sukses selenggarakan bri mini soccer media clash
"tidak ada perubahan hanya ada poin-poin yang memunculkan persepsi baru dijelaskan dalam penjelasan pasal. di lampiran melampirkan penjelasan pasal misalnya berat muatannya," ucapnya.
rosmala dewi menyebutkan contohnya mediasi kepada orang tua atau wali siswa ketika anaknya melakukan perundungan ada pemanggilan itu dijelaskan dalam penjelasan pasal.   
"jadi intinya pada poin-poin butuh penjelaskan kami tambahkan dalam penjelasan pasal. misalnya kaat diduga terjadi bullying diubah terindikasi," ungkapnya.  
politisi pks menjelaskan di dalam raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah mengamanatkan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) paling lambat 2 bulan setelah perda disahkan harus menindaklanjuti.
baca juga:nanan terhadap ukk imigrasi lubuk linggau statusnya ditingkatkan kantor kelas ii
baca juga:ketua dewan korpri kota lubuk linggau sampaikan 7 pesan presiden prabowo 
"menindaklanjuti itu misalnya membuat sk (surat keputusan) kepala sekolah membuat peraturan terkait teknis yang tidak boleh dilakukan di sekolah," jelasnya.
selain itu tindak lanjutnya disdikbud kota lubuk linggau mensosialisasikan perda tersebut paling lambat perda disahkan.
secara umum isi raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah merupakan turunan dari peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbud ristek) nomor 46 tahun 2023.
"raperda raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah merupakan turunan permendikbud ristek nomor 46 tahun 2023. jadi bahasanya yang persuasif dan mendinginkan yang kita pilih," paparnya.
baca juga:wacana kpu dijadikan badan ad hoc begini tanggapan pengamat
baca juga:pps umumkan rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada serentak 2024 di kantor lurah 
dijelaskannya, untuk menyelesaikan persoalan anak yang melakukan perundungan di sekolah dilakukan pemanggilan terhadap orang tua.
setelah berapa kali melakukan baru orang tuanya dipanggil.
kalau sudah sering melakukan bullying ada sanksinya sampai kepada anak dikembalikan kepada orang tua atau wali.
"inikan artinya anak dikeluarkan dari sekolah tapi disebutkan dikembalikan kepada orang tua atau wali. ini sanksi terberat. namun sebelum harus melalui tahapan mulai dari sanksi teguran lisan, peringatan tertulis," ungkapnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan