Syarat Wajib BPJS Kesehatan untuk Mengurus SIM Ditunda, Ini Alasannya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 03 Dec 2024 - 08:31

Syarat Wajib BPJS Kesehatan untuk Mengurus SIM Ditunda, Ini Alasannya-Tangkap Layar -

syarat wajib bpjs kesehatan untuk mengurus sim ditunda, ini alasannya                            koranlinggaupos.id- pemberlakuan syarat kepesertaan aktif bpjs kesehatan untuk mengurus sim yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku secara nasional pada 1 desember 2024, dipastikan belum akan diterapkan sepenuhnya.
direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri, brigjen pol yusri yunus, menjelaskan bahwa implementasi aturan bpjs kesehatan jadi syarat mengurus sim ini masih dalam tahap uji coba dan evaluasi.
pernyataan tersebut menjawab informasi yang sebelumnya beredar bahwa kebijakan bpjs kesehatan jadi syarat mengurus sim ini akan mulai berlaku secara nasional pada desember 2024.
menurut yusri, kepolisian masih membutuhkan waktu untuk mengkaji lebih jauh hasil uji coba serta mendengarkan masukan dari masyarakat.
baca juga:kerupuk putih ada dampak buruk yang mengintai, selain tinggi kalori simak selengkapnya
baca juga:program sim gratis resmi diluncurkan, apakah di daerahmu termasuk? yuk cek syaratnya
 "masih kita uji coba dulu, nanti kita kaji lagi. kan kita harus dengar apresiasi dari masyarakat juga. sabar, sabar," ujar yusri pada 9 november 2024.
dia juga menegaskan bahwa selama masa uji coba, pemohon sim tetap dapat mengurusnya meskipun belum menjadi peserta aktif bpjs kesehatan.
namun, mereka yang belum terdaftar akan direkomendasikan untuk segera mendaftar.
uji coba sejak juli 2024
baca juga:waspada penipuan modus undian, simak cara membedakan brimo fstvl yang asli dan palsu!
baca juga:bukan sim saja mewajibkan kepesertaan bpjs kesehatan, 7 layanan publik ini diwajibkan juga
korlantas polri mulai menguji coba aturan ini sejak juli-september 2024 di tujuh polda dan 105 polres di indonesia.
pada november, cakupan uji coba diperluas ke seluruh wilayah indonesia, namun kebijakan ini masih bersifat evaluatif.
ketentuan ini didasarkan pada peraturan kapolri nomor 2 tahun 2023 pasal 9 ayat (5a), yang menyebutkan bahwa salah satu syarat administrasi penerbitan sim adalah pelampiran bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan, termasuk bpjs kesehatan.
penundaan ini dinilai sebagai langkah yang bijak untuk mengakomodasi kesiapan masyarakat dan memastikan kebijakan diterapkan secara optimal.
baca juga:good bye calo! peraturan bikin sim ketat harus ikut ujian lengkap
baca juga:keren! calo dibuat ketar-ketir, dengan peraturan bikin sim diperketat polisi pakai cara ini
banyak pihak yang masih mempertanyakan kesesuaian antara kewajiban bpjs kesehatan dengan proses administrasi pengurusan sim.
sementara itu, kepala sub direktorat sim direktorat regident korlantas polri, kombespol heru sutopo, pada juni lalu sempat menyatakan rencana pemberlakuan nasional kebijakan ini mulai desember 2024, tetapi tanpa menyebut tanggal spesifik.
"desember kita terapkan secara nasional, namun sebelumnya perluasan uji coba sudah dilakukan di seluruh indonesia sejak november," ungkap heru pada 6 november 2024.
aturan bpjs kesehatan sebagai syarat wajib pengurusan sim masih dalam tahap uji coba dan evaluasi.
baca juga:mulai awal bulan juli, akan diterapkan ngurus sim wajib punya bpjs kesehatan
baca juga:yukk intip seluk beluk sim c1 diluncurkan untuk moge
pemohon sim saat ini tetap bisa mengurus sim tanpa status peserta bpjs kesehatan aktif, meskipun diimbau untuk segera mendaftar.
kepolisian akan terus memantau efektivitas dan respons masyarakat sebelum menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh.
masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan informasi terkait kebijakan ini untuk menghindari kesalahpahaman.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan