Disnaker Kota Lubuk Linggau Tunggu Ketetapan UMP Dari Pemprov Sumsel

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Selasa , 03 Dec 2024 - 22:17

Plt Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek, Dahri Iskandar-Foto : Muhammad Yasin/Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID -Penentuan kenaikan upah minimum di Kota Lubuk Linggau masih menunggu ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja.

"Kita masih menunggu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel menetapkan UMP," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuk Linggau, H Tamri melalui Plt Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek, Dahri Iskandar kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 3 Desember 2024.

Menurutnya untuk tahun 2025 ada kabar gembira bagi tenaga kerja karena Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan UMP 6,5 persen.

Kenaikan sebesar 6,5 persen tertinggi dalam sejarah. Biasanya kenaikan UMP paling tinggi 5 persen, tahun 2024 ini naik menjadi 6,5 persen itu sangat luar biasa," jelasnya.

Presiden Prabowo telah menetapkan UMP 6,5 persen tersebut Pemerintah Provinsi Sumsel dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menunggu peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

"Sekarang ini tinggal menunggu aturan dari Kemenaker. Setelah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel menerima peraturan dari Kemenaker maka Dinas Tenaga Kerja Sumsel membuat keputusan penetapan UMP," jelasnya.

Karena Kota Lubuk Linggau tidak ada Dewan Pengupahan maka tidak bisa menetapkan upah minimum sendiri harus mengikuti UMP yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Kota Lubuk Linggau tidak Dewan Pengupahan karena tidak ada salah satu unsur untuk membentuk Dewan Pengupahan.

Adapun unsur Dewan Pengupah yang belum terpenuhi di Kota Lubuk Linggau karena tidak ada unsur dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)

"Di Kota Lubuk Linggau belum ada APINDO sehingga tidak bisa membentuk Dewan Pengupah," jelasnya.

disnaker kota lubuk linggau tunggu ketetapan ump dari pemprov sumsel                               koranlinggaupos.id -penentuan kenaikan upah minimum di kota lubuk linggau masih menunggu ditetapkannya upah minimum provinsi (ump) sumatera selatan (sumsel) dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini dinas tenaga kerja.
"kita masih menunggu dinas tenaga kerja provinsi sumsel menetapkan ump," kata kepala dinas tenaga kerja (disnaker) kota lubuk linggau, h tamri melalui plt kabid hubungan industrial dan jamsostek, dahri iskandar kepada koranlinggaupos.id, selasa 3 desember 2024.
menurutnya untuk tahun 2025 ada kabar gembira bagi tenaga kerja karena presiden prabowo subianto telah menetapkan kenaikan ump 6,5 persen.
kenaikan sebesar 6,5 persen tertinggi dalam sejarah. biasanya kenaikan ump paling tinggi 5 persen, tahun 2024 ini naik menjadi 6,5 persen itu sangat luar biasa," jelasnya.   
  baca juga:duduki jabatan penting, 16 wna bekerja di musi rawas, begini pengawasan dari imigrasi dan disnaker
baca juga:tak dapat pesangon, pekerja di mura bisa lapor ke disnakertrans
presiden prabowo telah menetapkan ump 6,5 persen tersebut pemerintah provinsi sumsel dalam hal ini dinas tenaga kerja menunggu peraturan dari kementerian tenaga kerja (kemenaker).
"sekarang ini tinggal menunggu aturan dari kemenaker. setelah dinas tenaga kerja provinsi sumsel menerima peraturan dari kemenaker maka dinas tenaga kerja sumsel membuat keputusan penetapan ump," jelasnya.
karena kota lubuk linggau tidak ada dewan pengupahan maka tidak bisa menetapkan upah minimum sendiri harus mengikuti ump yang ditetapkan dinas tenaga kerja provinsi.
kota lubuk linggau tidak dewan pengupahan karena tidak ada salah satu unsur untuk membentuk dewan pengupahan.
baca juga:muba expo ke-68, disnakertrans sediakan 1.225 lowongan kerja
baca juga:disnaker mura rutinkan pengawasan tenaga kerja asing
adapun unsur dewan pengupah yang belum terpenuhi di kota lubuk linggau karena tidak ada unsur dari apindo (asosiasi pengusaha indonesia)
"di kota lubuk linggau belum ada apindo sehingga tidak bisa membentuk dewan pengupah," jelasnya.
kemudian unsur lainnya anggota dewan pengupahan serikat pekerja dan unsur pemerintah. di kota lubuk linggau ada serikat pekerja tapi kurang aktif.
menurutnya ada kelebihan dan kekurangan jika ada dewan pengupah. kelebihannya bisa menentukan sendiri upah minimum daerah. "kalau kita bisa menentukan upah minimum daerah syaratnya harus lebih tinggi dari ump, walaupun hanya rp 1," jelasnya.
 baca juga:disnakertrans buka peluang alumni smk duduki jabatan strategis di perusahaan pembangkit listrik
baca juga:disnaker sumsel ungkap hasil investigasi penyebab kecelakaan kerja di pt bba musi rawas
ump kota lubuk linggau tahun 2024 rp 3.456.000. ia menyebut kalau terlalu tinggi upah minimum juga tidak bagus akan merugikan pengusaha. kalau terlalu rendah merugikan tenaga kerja. "jadi yang bagus itu yang sesuai dengan daerah," sebutnya.
di kota lubuk linggau ini yang dominan usaha mikro kecil menengah (umkm). sementara itu belum ada pengecualian untuk umkm sehingga boleh di bawah ump berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. "tapi sebaiknya minimal setengah lah ke atas dari total ump," ungkap.
ia menyebut sebenarnya ump berlaku untuk pekerja yang baru bekerja di bawah 1 tahun kalau sudah diatas 1 tahun harusnya gaji berjenjang. "jadi ump itu bukan selamanya tapi berjenjang ada kenaikan," paparnya.
jumlah usaha di kota lubuk linggau mencapai 800-an. namun usaha tersebut sebagian besar umkm seperti usaha ayam geprek, teh jumbo dan sebagainya. kalau perusahan besar yang jumlah karyawan diatas 100 orang itu sedikit sekali sekitar 10 perusahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 4 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan