Kabar Baru BPJS Kesehatan Rencana Kenaikan Iuran Lebih dari 10 Persen di Tengah Beban Ekonomi Masyarakat

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Minggu , 08 Dec 2024 - 12:25

Kabar Baru BPJS Kesehatan Rencana Kenaikan Iuran Lebih dari 10 Persen di Tengah Beban Ekonomi Masyarakat-Tangkaplayar-

"Jika iuran hanya dinaikkan 10 persen, hal itu masih belum cukup untuk menutup kebutuhan biaya layanan kesehatan.

Ada potensi defisit yang besar, bahkan berisiko gagal bayar," ungkap Rizzky.

Penyesuaian Kebijakan di Tahun 2025

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah memiliki mandat untuk menyesuaikan manfaat, tarif pelayanan, dan besaran iuran JKN.

Saat ini, proses pembahasan sedang dilakukan oleh lintas kementerian dan BPJS Kesehatan.

Targetnya, kebijakan baru ini dapat diberlakukan mulai 1 Juli 2025.

Dalam menentukan besaran iuran, BPJS Kesehatan mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Penyesuaian Manfaat dan Tarif Layanan Kesehatan

Kebijakan ini akan mempengaruhi besar kecilnya biaya yang harus ditanggung oleh Dana Jaminan Sosial (DJS).

2. Kemampuan Masyarakat dan Fiskal Pemerintah

Kenaikan iuran harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan kapasitas fiskal pemerintah.

3. Jangka Waktu Penyesuaian

kabar baru bpjs kesehatan rencana kenaikan iuran lebih dari 10 persen di tengah beban ekonomi masyarakat                            koranlinggaupos.id- kabar terbaru dari bpjs kesehatan mengundang perhatian publik.
di tengah situasi ekonomi yang semakin ketat, lembaga ini berencana menaikkan iuran bpjs kesehatan lebih dari 10 persen.
bpjs kesehatan menaikan iuran lebih 10 persen, sementara itu , kenaikan penghasilan pekerja atau buruh hanya berada di angka 6,5 persen.
hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang sudah terbebani berbagai kebutuhan.
baca juga:5 skrining dasar dan 5 skrining khusus kesehatan gratis pakai bpjs kesehatan, ini daftarnya
baca juga:syarat wajib bpjs kesehatan untuk mengurus sim ditunda, ini alasannya
alasan kenaikan iuran: beban jaminan melebihi penerimaan
kepala humas bpjs kesehatan, rizzky anugerah, menjelaskan bahwa program jkn menghadapi tekanan besar.
hingga oktober 2024, rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran mencapai 109,62 persen.
artinya, pengeluaran bpjs kesehatan lebih besar dibanding penerimaan dari iuran peserta.
baca juga:keren, cakupan jkn kota palembang tembus 100 persen, bpjs kesehatan berikan apresiasi
pada tahun 2024, penerimaan iuran tercatat sebesar rp133,45 triliun.
namun, beban jaminan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai rp146,28 triliun.
selisih ini menunjukkan potensi defisit yang semakin mengancam keberlanjutan layanan kesehatan.
"jika iuran hanya dinaikkan 10 persen, hal itu masih belum cukup untuk menutup kebutuhan biaya layanan kesehatan.
baca juga:5 skrining dasar dan 5 skrining khusus kesehatan gratis pakai bpjs kesehatan, ini daftarnya
ada potensi defisit yang besar, bahkan berisiko gagal bayar," ungkap rizzky.
penyesuaian kebijakan di tahun 2025
mengacu pada peraturan presiden nomor 59 tahun 2024, pemerintah memiliki mandat untuk menyesuaikan manfaat, tarif pelayanan, dan besaran iuran jkn.
saat ini, proses pembahasan sedang dilakukan oleh lintas kementerian dan bpjs kesehatan.
targetnya, kebijakan baru ini dapat diberlakukan mulai 1 juli 2025.
baca juga:1 bulan berapa kali bpjs kesehatan bisa digunakan untuk berobat ? 
dalam menentukan besaran iuran, bpjs kesehatan mempertimbangkan beberapa faktor:
1. penyesuaian manfaat dan tarif layanan kesehatan
kebijakan ini akan mempengaruhi besar kecilnya biaya yang harus ditanggung oleh dana jaminan sosial (djs).
2. kemampuan masyarakat dan fiskal pemerintah
kenaikan iuran harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan kapasitas fiskal pemerintah.
baca juga:denda iuran bpjs kesehatan tidak dibayar apa yang terjadi? 
3. jangka waktu penyesuaian
besaran iuran juga dipengaruhi oleh periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, misalnya dua tahunan atau lebih.
proyeksi dampak jika tidak ada penyesuaian
bpjs kesehatan telah menyusun skenario terkait proyeksi keuangan dana jaminan sosial:
skenario buruk: aset djs diproyeksi menjadi minus pada januari 2025.
baca juga:fakta terkait penagihan bpjs kesehatan via whatsapp, benarkah asli?
skenario normal: aset djs mulai negatif pada juni 2025.
skenario terbaik: aset djs baru mencapai minus pada januari 2026.
rizzky menjelaskan bahwa perbedaan skenario ini bergantung pada tiga aspek utama: kepesertaan, iuran, dan utilisasi manfaat.
"pertumbuhan utilisasi manfaat adalah faktor dominan yang membedakan skenario-skenario tersebut," ujarnya.
baca juga:peserta bpjs kesehatan mandiri punya tunggakan iuran, begini solusinya kata dinkes lubuk linggau
dampak bagi masyarakat dan solusi
rencana kenaikan iuran ini jelas menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja dengan penghasilan rendah.
untuk meringankan beban, pemerintah dan bpjs kesehatan diharapkan dapat mengimplementasikan langkah-langkah berikut:
1. subsidi lintas sektor
mengalihkan sebagian beban iuran kepada kelompok ekonomi atas atau perusahaan besar.
baca juga:terkait bpjs kesehatan kepala bpkad luruskan kabar menyudutkan pemkot
2. efisiensi layanan
memastikan pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel guna menghindari pemborosan.
3. edukasi peserta
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat jkn sehingga mereka merasa iuran yang dibayarkan sepadan.
menuju sistem kesehatan yang berkelanjutan
kenaikan iuran jkn adalah langkah yang tidak dapat dihindari, namun harus dilaksanakan dengan cermat.
baca juga:daftar gaji pegawai bpjs kesehatan 2024, berikut posisi, fasilitas, dan persyaratan rekrutmen
di satu sisi, bpjs kesehatan perlu menjaga keberlanjutan program.
di sisi lain, beban ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa menambah tekanan ekonomi yang berat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 13 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan