Status UKK Imigrasi Kota Lubuk Linggau Segera Ditingkatkan Menjadi Kelas III

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 12 Dec 2024 - 23:50

Anggota Komisi XIII DPR RI, H SN Prana Putra Sohe pada acara silaturahmi dengan masyarakat di kediamannya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis 12 Desember 2024- Foto : Dokumen Pribadi -

Nanan menyebutkan selain memperjuangkan UKK Imigrasi ia juga konsen memperjuangkan persoalan di lembaga pemasyarakatan (LP).

Berdasarkan hasil kunjungan anggota Komisi XIII bahwa persoalan Lapas di seluruh Sumsel diantaranya over kapasitas, alat metal detektor rusak.

Menurutnya persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi XIII. Pihaknya mendorong Kementerian untuk meningkatkan keamanan Lapas. Seperti rusaknya alat metal detektor perlu menjadi perhatian serius.

Selain alat metal detektor di Lapas perlu dipasang kamera CCTV yang canggih. Tapi CCTV itu tidak sebatas diawasi oleh Kepala Lapas di daerah saja tapi juga dapat dipantau dari Kanwil atau tingkat provinsi.

"Sedangkan Kanwil diawasi Kementerian Teknologi perlu ditingkatkan untuk pengawasan keamanan," paparnya.

Nanan menyebutkan Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan .

Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI dan Kantor Staf Presiden (KSP).

status ukk imigrasi kota lubuk linggau segera ditingkatkan menjadi kelas iii                             koranlinggaupos.id - unit kerja keimigrasian (ukk) imigrasi kota lubuk linggau statuskan akan ditingkatkan menjadi kantor layanan imigrasi kelas iii non tpi. peningkatan status ukk imigrasi kota lubuk linggau akan dilakukan tahun 2025.
kabar tersebut seperti disampaikan anggota komisi xiii dpr ri, h sn prana putra sohe kepada koranlinggaupos.id pada acara silaturahmi dengan masyarakat di kediamannya di kelurahan sukajadi, kecamatan lubuk linggau barat i, kota lubuk linggau, provinsi sumatera selatan (sumsel), kamis 12 desember 2024 .
tidak hanya peningkatan status sarana prasarana pendukung juga akan dilengkapi dari kementerian imigrasi dan pemasyarakatan (kementerian imipas).  
"tahun 2025 ukk imigrasi kota lubuk linggau akan jadi layanan imigrasi kelas 3 non tpi dan fasilitas kantor imigrasi seperti komputer, server akan ditambah baru," tambahnya. 
baca juga:nanan terhadap ukk imigrasi lubuk linggau statusnya ditingkatkan kantor kelas ii
baca juga: lapas lubuk linggau hadiri kegiatan operasi gabungan keimigrasian 
menurut nana sapaan akrab h sn prana putra sohe, rencana tersebut diketahui setelah komisi xiii rapat bersama kementerian imipas. 
"pada saat rapat bersama menteri imipas saya sampaikan bahwa ukk imigrasi kota lubuk linggau tidak bisa maksimal melani pembuatan paspor dalam satu hari hanya bisa membuat paspor maksimal lima," ungkapnya.
tidak bisa maksimal pembuatan paspor di ukk imigrasi kota lubuk linggau karena servernya tidak ada di kantor ukk imigrasi kota lubuk linggau.
lahan dan bangunan kantor ukk imigrasi kota lubuk lingau hibah dari pemerintah kota lubuk linggau tahun anggaran 2023 saat nanan masih menjabat wali kota lubuk linggau.
baca juga:ukk imigrasi lubuk linggau selektif terbitkan paspor, cek syaratnya 
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti ucapkan selamat datang menteri imigrasi dan pemasyarakatan
karena kantor imigrasi kelas 3 non tpi di kota lubuk linggau, pemerintah kabupaten musi rawas mendukung  maka rencana membangun kantor imigrasi di kabupaten musi rawas dibatalkan.
pemkab musi rawas ada hibah lahan 2 hektar ke imigrasi minta dikembalikan ke pemkab musi rawas. "proses pengembalian hibah ini membutuhkan waktu. sedang dalam proses," ungkapnya.
nanan menyebutkan selain memperjuangkan ukk imigrasi ia juga konsen memperjuangkan persoalan di lembaga pemasyarakatan (lp). 
berdasarkan hasil kunjungan anggota komisi xiii bahwa persoalan lapas di seluruh sumsel diantaranya over kapasitas, alat metal detektor rusak.   
baca juga:gedung ukk imigrasi diresmikan saat hut kota, ini harapan pj wali kota lubuk linggau
baca juga:pj wali kota : kantor keimigrasian lubuk linggau segera dilaunching, efek positif untuk layanan haji dan umrah
menurutnya persoalan tersebut menjadi perhatian komisi xiii. pihaknya mendorong kementerian untuk meningkatkan keamanan lapas. seperti rusaknya alat metal detektor perlu menjadi perhatian serius.
selain alat metal detektor di lapas perlu dipasang kamera cctv yang canggih. tapi cctv itu tidak sebatas diawasi oleh kepala lapas di daerah saja tapi juga dapat dipantau dari kanwil atau tingkat provinsi.
"sedangkan kanwil diawasi kementerian teknologi perlu ditingkatkan untuk pengawasan keamanan," paparnya.  
nanan menyebutkan mitra kerja komisi xiii dpr ri yakni kementerian hukum, kementerian ham, kementerian sekretariat negara, kementerian imigrasi dan pemasyarakatan .
baca juga:kalapas kelas iia lubuklinggau hadiri pisah sambut kepala divisi keimigrasian kanwil kemenkumham sumsel
baca juga:sertijab kepala upt imigrasi kanwil kemenkumham sumsel hadir kalapas narkotika kelas iia muara beliti
selain itu, kementerian imigrasi dan pemasyarakatan, komnas ham, lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk). 
selanjutnya badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt), badan pembinaan ideologi pancasila (bpip), sekretariat jenderal dpd ri, sekretariat jenderal mpr ri dan kantor staf presiden (ksp).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 13 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan