Opini: Kepentingan Antara Pusat dan Daerah: Mencari Titik Temu Dalam Desentralisasi

Reporter: Achmad Abdul Hafid, S.H. |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Jumat , 13 Dec 2024 - 20:36

Achmad Abdul Hafid, S.H.-Foto: Dokumen Pribadi-

Selain itu, masalah anggaran juga menjadi permasalahan utama.

Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti Papua atau Kalimantan, sering kali menginginkan lebih banyak kebijakan yang memberi mereka kontrol atas kekayaan alam mereka.

Sebaliknya, daerah-daerah yang lebih miskin atau tidak kaya akan sumber daya alam sering kali bergantung pada dana dari pusat.

Ketegangan ini muncul ketika kebijakan anggaran pusat dianggap tidak cukup mendukung pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan, atau sebaliknya, daerah merasa terlalu bergantung pada dana pusat yang bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Desentralisasi di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan mereka.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakcocokan antara keinginan daerah dan kebijakan yang ditetapkan pusat.

Meski daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya, mereka tetap merasa terhambat oleh birokrasi pusat yang lambat, aturan yang tumpang tindih, dan terkadang, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kondisi daerah secara spesifik.

Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan atau kesehatan, meskipun kebijakan desentralisasi memungkinkan daerah mengelola anggaran mereka sendiri, sering kali pemerintah pusat menetapkan standar yang sangat kaku.

Hal ini menyebabkan daerah merasa tidak punya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal mereka.

Selain itu, terkadang anggaran yang diberikan pusat tidak mencukupi, sehingga daerah terpaksa mencari alternatif sumber pendanaan, yang bisa memperburuk ketimpangan antar daerah.

opini: kepentingan antara pusat dan daerah: mencari titik temu dalam desentralisasi                            koranlinggaupos.id - isu kepentingan antara pusat dan daerah di indonesia selalu menjadi perdebatan panjang, terutama dalam konteks desentralisasi yang sudah diterapkan sejak reformasi 1998.
sistem pemerintahan yang mengedepankan desentralisasi ini memberi ruang bagi daerah untuk mengelola urusan mereka secara otonom, namun pada saat yang sama, hubungan antara pusat dan daerah sering kali dipenuhi ketegangan dan perbedaan kepentingan. 
dalam artikel opini ini, saya ingin membahas bagaimana perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah dapat menghambat kemajuan, serta mengusulkan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: kewenangan dan anggaran.
baca juga:opini : pentingnya peran penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan
baca juga:opini : bagaimana pembelajaran tentang rasa takut dalam kurikulum pendidikan?
di satu sisi, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan negara, mengatur kebijakan nasional, dan memastikan pemerataan pembangunan.
di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah tersebut.
meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat menghambat pembangunan.
sebagai contoh, dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pemerintah pusat sering kali memiliki prioritas yang lebih nasional, seperti pembangunan infrastruktur besar yang menghubungkan berbagai daerah.
baca juga:wujudkan tata kelola pemerintah bersih, pemkot lubuk linggau siap gunakan e-katalog versi 6.0
baca juga:smait an-nida’ lubuk linggau goes to campus dan field trip, motivasi siswa lanjut kuliah
namun, kebutuhan dan prioritas daerah bisa sangat berbeda, tergantung pada karakteristik dan tantangan spesifik di daerah tersebut. 
sementara pusat cenderung memandang masalah pembangunan dari sudut pandang makro, daerah lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang lebih spesifik dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
selain itu, masalah anggaran juga menjadi permasalahan utama.
daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti papua atau kalimantan, sering kali menginginkan lebih banyak kebijakan yang memberi mereka kontrol atas kekayaan alam mereka.
baca juga:ketua ikpi nurodi: menteri koperasi jangan timbulkan masalah baru
baca juga:tambang hidayat, oknum kades bersama wanita diringkus polisi
sebaliknya, daerah-daerah yang lebih miskin atau tidak kaya akan sumber daya alam sering kali bergantung pada dana dari pusat.
ketegangan ini muncul ketika kebijakan anggaran pusat dianggap tidak cukup mendukung pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan, atau sebaliknya, daerah merasa terlalu bergantung pada dana pusat yang bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
desentralisasi di indonesia dimaksudkan untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan mereka.
namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakcocokan antara keinginan daerah dan kebijakan yang ditetapkan pusat. 
baca juga:kabar gembira, nominal umk muratara 2025 diatas ump provinsi sumsel
baca juga:santan baba lubuk linggau menyediakan santan berkualitas dan fresh 
meski daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya, mereka tetap merasa terhambat oleh birokrasi pusat yang lambat, aturan yang tumpang tindih, dan terkadang, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kondisi daerah secara spesifik.
sebagai contoh, dalam sektor pendidikan atau kesehatan, meskipun kebijakan desentralisasi memungkinkan daerah mengelola anggaran mereka sendiri, sering kali pemerintah pusat menetapkan standar yang sangat kaku.
hal ini menyebabkan daerah merasa tidak punya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal mereka. 
selain itu, terkadang anggaran yang diberikan pusat tidak mencukupi, sehingga daerah terpaksa mencari alternatif sumber pendanaan, yang bisa memperburuk ketimpangan antar daerah.
baca juga:tenang, semua honorer diberi peluang jadi pppk paruh waktu, ini syaratnya
baca juga:resmi, tkit mutiara cendekia lubuk linggau terakreditasi a
untuk mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam pembuatan kebijakan.
salah satu solusinya adalah pendekatan berbasis kebutuhan lokal.
pemerintah pusat perlu lebih mendengarkan dan memahami kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan mereka yang sangat beragam.
pusat tidak boleh hanya memaksakan kebijakan yang lebih menguntungkan kawasan tertentu, tetapi harus mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak.
baca juga:dua wakil rakyat kota lubuk linggau dukung rencana revitalisasi pasar bukit sulap
baca juga:soal wacana sertifikasi pendakwah, ini kata mui 
koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah juga harus menjadi prioritas.
pusat seharusnya tidak hanya membuat kebijakan yang bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi masukan dari daerah.
penguatan forum komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah—seperti melalui musyawarah nasional, dialog antar-otoritas pemerintah, atau platform digital—dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang prioritas dan tantangan masing-masing pihak.
selain itu, desentralisasi fiskal yang lebih adil dan transparan perlu diperkenalkan.
baca juga:slbn musi rawas dan slb dian wiyata peringati hari disabilitas internasional, siswa tampil percaya diri
baca juga:vivo x fold3 pro hp terbaru 2025 mampu bersaing dengan ponsel lipat lain, simak ketangguhannya 
pusat dapat memberikan lebih banyak otonomi fiskal kepada daerah yang memungkinkan mereka untuk mengelola anggaran mereka secara mandiri dan lebih efektif.
namun, untuk menghindari ketimpangan, distribusi dana dari pusat harus lebih transparan dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan daerah.
penting untuk diingat bahwa indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa, baik dalam hal geografi, budaya, maupun ekonomi.
oleh karena itu, tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan ketegangan antara pusat dan daerah. 
baca juga:dua orang kepercayaan h. halim alim diganjar masing-masing dua tahun
baca juga:tentang penetapan calon bupati terpilih, begini kata kpu muratara
kunci untuk mencapainya adalah membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling pengertian antara kedua belah pihak.
dengan komunikasi yang lebih baik, koordinasi yang efektif, dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, kita dapat menemukan titik temu yang menguntungkan baik bagi pusat maupun daerah, sehingga tercapai pemerintahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
* penulis adalah mahasiswa magister hukum universitas muhammadiyah malang

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 14 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan