Ratusan Laporan Masyarakat Masuk ke Ombudsmen Sumsel, M Adrian : Terbanyak Kasus PTSL

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Selasa , 31 Dec 2024 - 16:41

Kepala Kantor Obundsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah-Foto : Dok. Pal TV-

ratusan laporan masyarakat masuk ke ombudsmen sumsel, m adrian : terbanyak kasus ptsl                            koranlinggaupos.id  -  akhir tahun 2024, ombudsman republik indonesia perwakilan sumatera selatan (sumsel) merilis sejumlah catatan kinerja.
diantaranya, tentang aduan masyarakat yang masuk ke ombudsman sumsel.
kepala kantor obundsman ri perwakilan sumsel m adrian agustiansyah dalam rilis yang diterima koranlinggaupos.id selasa 31 desember 2024 menjelaskan, sebanyak 199 aduan yang diterima ombudsman sumsel di triwulan pertama 2024.
107 diantaranya laporan yang diterima pada saat melakukan kegiatan ombudsman on the spot maupun laporan yang diterima langsung di kantor ombudsman sumsel.
baca juga:antisipasi penyalahgunaan senpi, ini yang dilakukan polda sumsel 
baca juga:selamat rektor universitas pgri silampari terpilih sebagai wakil ketua pgri provinsi sumsel
andrian mengatakan, pada triwulan pertama ombudsman sumsel menerima 55 laporan reaksi cepat ombudsman terkait tidak lambannya respon dari pihak pln dan dinas perkimtan dalam menangani aduan masyarakat terkait lampu jalan dan keamanan fasilitas umum. 
selain itu, jelas m adrian agustiansyah, selama triwulan kedua tahun 2024 jumlah aduan masyarakat yang diterima oleh ombudsman republik indonesia perwakilan sumatera selatan mengalami kenaikan.
“sebanyak 213 aduan kami terima. rinciannya 17 konsultasi, 79 laporan masyarakat, 27 tembusan surat, dan 1 investigasi atas prakarsa sendiri, serta laporan respon cepat ombudsman sebanyak 89 laporan dengan substansi lingkungan hidup dan juga substansi pedidikan,” jelasnya. 
kemudian, pada triwulan ketiga tahun 2024 ada 132 aduan masyarakat yang diterima oleh ombudsman republik indonesia perwakilan sumsel.
baca juga:berikut jadwal operasional lrt sumsel, khusus nataru 2025 ada perpanjangan dan penambahan jadwal perjalanan
baca juga:punya rencana kuliah? 6 universitas di sumsel ini bisa jadi pilihanmu
sebanyak 76 konsultasi, 17 laporan masyarakat, dan 31 tembusan surat,  serta laporan respon cepat ombudsman sebanyak 8 laporan. 
lalu  pada triwulan keempat tahun 2024, sebanyak 153 aduan masyarakat yang diterima mayoritas adalah laporan masyarakat yang merupakan hasil dari kegiatan ombudsman on the spot yaitu berjumlah 128 laporan dengan substansi agraria.
m adrian agustiansyah mengatakan, tahun 2024 keasistenan pemeriksaan laporan menerima dan menindaklanjuti 488 laporan (laporan masyarakat regular, laporan dengan reaksi cepat ombudsman dan laporan inisiatif atas prakarsa sendiri) dari target penerimaan sebanyak 297 laporan. 
“jumlah tersebut telah melampaui target sebesar 139,73% dari target yang telah ditetapkan.  selain itu, dalam target penyelesaian laporan, ombudsman ri perwakilan sumsel berhasil menyelesaikan sebanyak 415 laporan dari 297 yang ditargetkan,” jelasnya sembari mengatakan secara nasional ombudsman sumsel menempati posisi ketiga dari 34 perwakilan.
baca juga:surga bagi pecinta durian, ini 5 daerah penghasil durian terbaik di sumsel
baca juga:bmkg sumsel: waspada hujan lebat di malam tahun baru 2024
substansi penerimaan laporan didominasi oleh bidang pertanahan sejumlah 122 laporan, bidang pendidikan sejumlah 45 laporan dan bidang perumahan dan pemukiman sejumlah 56 laporan. 
jika dipersentasekan, jabar m adrian agustiansyah, substansi pertanahan menempati persentase tertinggi dengan total 29% dengan variasi kasus tertundanya penerbitan sertifikat hak milik (shm) melalui program ptsl oleh kantor pertanahan kabupaten oku selatan dan musi banyuasin. 
lalu, jelas m adrian agustiansyah, substansi tertinggi kedua ditempati oleh perumahan dan pemukiman dengan total 13% dengan variasi kasus terbanyak yaitu tidak memberikan pelayanan atas penyediaan penerangan lampu jalan di kota palembang oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
dan,  substansi tertinggi ketiga ditempati oleh pendidikan dengan total 11% dengan variasi kasus penyimpangsan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma  di kota palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 1 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan