Kadisnakertrans Palembang Diduga Lakukan Pemerasan Sejumlah Perusahaan Sanksi Poligami Bisa Berujung Pemecatan

kadisnakertrans palembang diduga lakukan pemerasan sejumlah perusahaan sanksi poligami bisa berujung pemecatan sumsel, koranlinggaupos.id - usai ditetapkan sebagai tersangka, modus dugaan korupsi pemerasan yang dilakukan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) palembang deliar marzuki dibeberkan kepala kejaksaan negeri (kejari) palembang hutamrin,sh,mh. usai terjaring operasi tangkap tangan (ott) jumat 10 januari 2025 deliar marzuki telah ditetapkan sebagai tersangka. hutamrin mengatakan ott itu dilakukan berdasarkan perintah langsung dari kepala kejaksaan tinggi (kejati) sumsel yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik pidsus kejari palembang. hutamrin mengungkapkan modus yang dilakukan oleh tersangka deliar marzuki diduga melakukan pemerasan hingga memprovokasi perusahan dan investor dalam penerbitan izin kesehatan dan keselamatan kerja (k3) pada disnakertrans  palembang, sumatera selatan melalui pihak ketiga terkait layak atau tidaknya untuk diterbitkan sertifikat k3 pada perusahaan tersebut. baca juga:ott kadisnakertrans palembang: kejari temukan 117 amplop berisi uang rp 1 juta di rumah istri muda baca juga:kadisnakertrans sumsel kena ott, istri muda mau kabur ke luar kota kepala kejari palembang hutamrin,sh,mh membeberkan modus dugaan korupsi pemerasan yang dilakukan kepala disnakertrans sumsel-foto : dok. sumeks.co- perbuatan para tersangka tersebut sangat meresahkan perusahaan-perusahaan yang ingin mengurus izin k3. dikutip dari sumeks.co, sebelum dilakukan ott tim kejari palembang telah melakukan pemantauan terlebih dahulu di tempat kerja tersangka. saat dilakukan ott, dalam ruang kerja tersangka  terdapat beberapa staf lainnya dan adanya barang bukti uang rp 39,2 juta yang disimpan  dalam laci meja kerja tersangka di disnakertrans palembang . dalam penyidikan, selain kadisnakertrans, juga menyeret seorang tersangka lainnya inisial al yang merupakan staf pribadi tersangka deliar marzuki. baca juga:pj gubernur siapkan plt pengganti kadisnakertran yang diduga terjaring ott baca juga:ott kadisnakertrans sumsel: kejari palembang geledah tiga rumah dan amankan empat orang kemudian ditemukan pula 117 amplop berisi uang masing-masing senilai rp 1 juta, dan tim penyidik saat ini masih terus mendalami perkara hingga berkemungkinan masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. untuk sementara, kata kajari palembang,  deliar marzuki  dan al dijerat pasal 12b ayat (1) undang-undang tentang tipidkor.  selain dijerat pasal tindak pidana korupsi, deliar marzuki   diduga juga melanggar kode etik aparatur sipil negara (asn). hal ini diungkapkan pengamat hukum sapriadi syamsuddin sh mh ahad minggu 12 januari 2025. baca juga:banyak jembatan gantung di lubuk linggau, kadis pupr: ada yang potensial dipermanenkan, tapi sulit baca juga:oknum kepsek diduga salahgunakan dana, plh kadisdik angkat bicara hal ini terkait barang bukti berupa buku nikah lengkap dengan ktp istri muda diperlihatkan saat gelar rilis kejari palembang sabtu 11 januari 2025. pengamat hukum ini menjelaskan, saat berbicara mengenai seorang asn yang berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu itu merujuk pada beberapa peraturan-peraturan baik perundang-undangan hingga peraturan pemerintah (pp). advokat ini menerangkan mengenai status pernikahan asn diantaranya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 sebenarnya diperbolehkan untuk berpoligami, asal memenuhi syarat izin poligami yang sudah diatur sedemikian rupa seperti mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, memiliki alasan yang sah, menyerahkan surat keterangan dan masih banyak lainnya. namun, jika poligami yang dilakukan oknum asn tersebut tidak mengikuti regulasi yang ada maka patut diduga poligami yang dilakukan ini kejahatan dalam perkawinan. bisa dijerat pasal 279 kuhp “barangsiapa dengan sengaja melakukan pernikahan dengan wanita yang pada saat itu masih terikat dalam perkawinan yang sah diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara, serta denda kategori 4” artinya, kata dia, terhalang pernikahan kedua oleh pernikahan pertama karena belum mendapatkan izin dan persetujuan maka dia akan bertentangan dengan pasal  279 kuhp. baca juga:oknum kepsek diduga salahgunakan dana, plh kadisdik angkat bicara baca juga:plt kadisdik musi rawas ungkap sumber dana program makan bergizi gratis ia juga menjelaskan, bahwa peraturan tersebut juga berkaitan satu sama lain dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil sanksi bagi pns yang melakukan perbuatan tidak disiplin termasuk memiliki istri lebih dari satu (poligami). maka, oknum asn yang memiliki istri lebih dari satu tapi tidak memiliki izin berpoligami maka dapat dijatuhi dengan sanksi ringan hingga sanksi berat sampai pada level pemberhentian dengan tidak hormat ditambah sanksi administrasi pengembalian gaji asn atau penggantian hak-hak pegawai asn jadi memang tidak main-main. tak hanya itu,  jika ada delik aduan atau laporan dari istri pertama terhadap asn yang berpoligami tanpa izin dari istri pertama juga dapat dilakukan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 279 kuhp.   merujuk pada ayat 2 pasal 184 itu bisa secara otomatis dilakukan penuntutan pidana karena telah diketahui publik.

Tag

• # kadisnakertrans palembang
• # bisa berujung pemecatan
• # diduga lakukan pemerasan
• # kadisnakertrans
• # sejumlah perusahaan
• # lakukan pemerasan
• # diduga
• # sumsel

Share

• 
• 
• 
• 
•