Sekolah Swasta Bisa Berdayakan Guru ASN dan PPPK, Begini Syarat dan Ketentuan Menurut Permendikdasmen

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:54

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti -Foto : Dok. Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya mengeluarkan Peraturan Mendikdasmen pertama ditahun 2025.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Dalam rilis yang diterima Jumat 17 Januari 2025, terbitnya Permendikbud Nomor 01 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat yang diperoleh dari Dapodik atau Data Pokok Pendidikan Kemendikdasmen.

Maka satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima redistribusi guru ASN harus mengupayakan pemenuhan guru pada satuan pendidikannya, guru ASN juga harus melaksanakan pengembangan kompetensi dan pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Guru PNS yang diredistribusi harus memeanuhi kriteria, yakni:

1. Guru PNS yang bersangkutan memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.

2. Guru PNS yang bersangkutanmemiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

3. Guru PNS yang bersangkutan memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian.

4. Guru PNS yang bersangkutan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

5. Guru PNS yang bersangkutan tidak pernah dikenai hukuman disiplin.

sekolah swasta bisa berdayakan guru asn dan pppk, begini syarat dan ketentuan menurut permendikdasmen                            koranlinggaupos.id  - kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) akhirnya mengeluarkan peraturan mendikdasmen  pertama ditahun 2025. 
permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru aparatur sipil negara (asn) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). 
dalam rilis yang diterima jumat 17 januari 2025, terbitnya permendikbud nomor 01 tahun 2025 tentang redistribusi guru asn mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat yang diperoleh dari dapodik atau data pokok pendidikan kemendikdasmen.
maka satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima redistribusi guru asn harus mengupayakan pemenuhan guru pada satuan pendidikannya, guru asn juga harus melaksanakan pengembangan kompetensi dan pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 baca juga:jadwal dan menu tantangan program makan bergizi gratis dari sekolah swasta dan pesantren
baca juga:seleksi pppk 2025 akan dibuka untuk umum, peluang baru bagi guru swasta
bagi guru pns yang diredistribusi harus memeanuhi kriteria, yakni:
1. guru pns yang bersangkutan memiliki kualifikasi akademik paling rendah s-1  atau d-iv  dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
2. guru pns yang bersangkutanmemiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat i, golongan ruang iii/b.
3. guru pns yang bersangkutan memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian.
4. guru pns yang bersangkutan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
5. guru pns yang bersangkutan tidak pernah dikenai hukuman disiplin.
 baca juga:thobib al-asyhar : guru madrasah swasta punya peran sangat strategis
baca juga:sekitar 9.000 pelajar lubuk linggau bakal dapat seragam gratis, yopi karim : termasuk siswa sekolah swasta
sementara kriteria guru pppk yang diredistribusi harus memenuhi kriteria, yakni:
1. guru pppk yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (s-1) atau diploma empat (d-iv) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
2. guru pppk memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama.
guru pppk memiliki hasil pkg dengan sebutan paling rendah baik.
3. guru pppk sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
4. guru pppk tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang maupun berat.
5. guru pppk tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.
 baca juga:kabar gembira, pemerintah bakal bantu rehab dan tambah ruang kelas paud swasta
baca juga:ada 20 sma swasta terbaik di indonesia untuk ppdb 2025, bisa dijadikan referensi
selain itu, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dapat redistribusi guru asn, harus memenuhi syarat, yakni:
pertama, satuan pendidikan  yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah setempat.
satuan pendidikan  yang terdaftar dalam data pokok pendidikan paling sedikit 3 tahun.
kedua, satuan pendidikan  yang melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan kementerian.
ketiga, satuan pendidikan  yang memiliki peserta didik warga negara indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa indonesia.
 baca juga:20 perguruan tinggi swasta di wilayah lldikti ii belum terakreditasi, ini penjelasannya
baca juga:ibu korban lihat putrinya dihabisi suami siri, anak korban di lubuk linggau minta ini ke penegak hukum
keempat, satuan pendidikan  yang memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan.
kelima, satuan pendidikan  yang tidak menolak dana bantuan operasional satuan pendidikan.
keenam, satuan pendidikan  yang memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dilansir dari detik edukasi, mekanisme redistribusi guru asn pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangan di masing-masing daerah.
yang dimaksud pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai asn, dan pembinaan manajemen asn di instansi pemerintah.
 baca juga:sekda musi rawas buka bimtek pkg jenjang smp negeri dan swasta 
baca juga:mendiktisaintek upayakan kenaikan gaji dosen asn dan swasta, begini upaya yang dilakukan
selain itu, proses redistribusi guru asn dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan redistribusi guru asn, terdiri dari dinas pendidikan daerah provinsi, dinas pendidikan daerah kabupaten atau kota dan badan yang menangani urusan kepegawaian di masing-masing daerah.
nantinya tim pertimbangan redistribusi guru asn ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah tersebut.
selain itu, dalam hal pengelolaan kepegawaian, jangka waktu redistribusi guru asn pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang sekali, kecuali ketika kebutuhan guru telah terpenuhi di satuan pendidikan tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 18 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan