Mengejutkan Tunggakan BPJS Kesehatan di Empat Lawang Mencapai Rp 38 Miliar

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 21:03

Ilustrasi foto BPJS Kesehatan -foto tangkap layar sumeks.co---

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan adanya potensi pembayaran yang tidak valid terkait peserta PBPU, dengan nilai mencapai Rp 891,8 juta.

Pembayaran yang tidak valid ini terjadi akibat adanya data peserta yang tidak sesuai, seperti 46 peserta yang sudah meninggal dunia, 1.305 peserta yang bukan penduduk setempat.

Serta 1.990 peserta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar. Totalnya, terdapat 3.341 peserta yang tidak valid dalam tagihan tersebut.

BPK juga ungkapkan, tagihan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan tidak dilakukan pemeriksaan secara terperinci oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

Alih-alih memeriksa data peserta, Dinas Kesehatan hanya berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Keuangan terkait ketersediaan dana untuk mengajukan pembayaran.

BPK menyatakan bahwa data yang seharusnya digunakan untuk proses rekonsiliasi tidak pernah dimiliki oleh Dinas Kesehatan, yang hanya menerima data dari BPJS Kesehatan tanpa verifikasi lebih lanjut.

Sebagai tambahan, ditemukan pula adanya selisih antara data peserta yang ditagihkan dengan Surat Keputusan (SK) perangkat desa yang berjumlah 7.190 orang, dengan nilai tagihan sebesar Rp1,2 miliar.

Hal ini menunjukkan ketidakakuratan dalam pencatatan peserta yang terdaftar dalam sistem BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk membayar tunggakan tersebut.

Sehingga menyebabkan utang yang terus menumpuk kepada BPJS Kesehatan.

Tunggakan ini mencakup iuran untuk PBPU, BP Kelas III, serta iuran jaminan kesehatan perangkat desa.

mengejutkan tunggakan bpjs kesehatan di empat lawang mencapai rp 38 miliar                            empat lawang, koranlinggaupos.id - mengejutkan tunggakan bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang mencapai rp 38 miliar. tunggakan tersebut berlangsung sejak 3 tahun terakhir.
kabar ini diungkapkan kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan (sumsel), trisnawarman. ia menyebutkan tunggakan bpjs kesehatan di empat lawang terjadi sejak tiga tahun terakhir.
"total tunggakan mencapai rp38 miliar," katanya dikutif koranlinggaupos.id dari sumeks.co, sabtu 19 januari 2025.
menurutnya, hingga saat ini belum ada pembayaran. padahal bpjs kesehatan membantu utangi selama 3 tahun.
 baca juga:bpjs kesehatan menjamin ribuan jenis penyakit, intip fakta yang perlu diketahui
baca juga:ingin operasi? inilah 19 daftar jenis operasi yang ditanggung bpjs kesehatan dan prosedurnya
"jika tidak dibayar jumlah utang semakin membesar," katanya.
trisnawarman menyebutkan selama ini pemerintah provinsi (pemprov) sumsel membantu dari  apbd sumsel.
diakuinya bantuan dari pemprov sumsel tidak banyak. pasalnya pemprov sumsel juga berkewajiban membantu kabupaten/kota lain dalam wilayah sumsel.
trisnawarman menyatakan utang dengan bpjs kesehatan tersebut masalah di kabupaten empat lawang.
 baca juga:nunggak bpjs kesehatan rp 38 miliar, warga empat lawang yang ingin berobat gratis begini caranya
baca juga:12 ribu warga kota lubuk linggau didaftarkan menjadi peserta bpjs kesehatan pbi apbd
masalah tersebut sudah terungkap  dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan sumsel atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023.
menurutnya dari lhp bpk mengukap ada utang belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (pbpu) dan bekerja (bp) kelas 3, serta perangkat desa totalnya mencapai rp 32,5 miliar.
tidak hanya itu, bpk juga menemukan adanya potensi pembayaran yang tidak valid terkait peserta pbpu, dengan nilai mencapai rp 891,8 juta.
pembayaran yang tidak valid ini terjadi akibat adanya data peserta yang tidak sesuai, seperti 46 peserta yang sudah meninggal dunia, 1.305 peserta yang bukan penduduk setempat.
 baca juga:pbi bpjs kesehatan kelas 3 untuk masyarakat tidak mampu
baca juga:bpjs kesehatan tidak tanggung 5 tindak operasi ini, tetap melalui prosedur
serta  1.990 peserta dengan nomor induk kependudukan (nik) yang tidak terdaftar. totalnya, terdapat 3.341 peserta yang tidak valid dalam tagihan tersebut.
bpk juga ungkapkan, tagihan yang diajukan oleh bpjs kesehatan tidak dilakukan pemeriksaan secara terperinci oleh dinas kesehatan kabupaten empat lawang.
alih-alih memeriksa data peserta, dinas kesehatan hanya berkoordinasi dengan kepala subbagian keuangan terkait ketersediaan dana untuk mengajukan pembayaran.
bpk menyatakan bahwa data yang seharusnya digunakan untuk proses rekonsiliasi tidak pernah dimiliki oleh dinas kesehatan, yang hanya menerima data dari bpjs kesehatan tanpa verifikasi lebih lanjut.
 baca juga:ingin mendapatkan kartu berobat gratis bpjs kesehatan bagi pbi, begini caranya
baca juga:8 penyakit ini paling banyak sedot dana bpjs kesehatan lubuk linggau
sebagai tambahan, ditemukan pula adanya selisih antara data peserta yang ditagihkan dengan surat keputusan (sk) perangkat desa yang berjumlah 7.190 orang, dengan nilai tagihan sebesar rp1,2 miliar.
hal ini menunjukkan ketidakakuratan dalam pencatatan peserta yang terdaftar dalam sistem bpjs kesehatan.
berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bpk menegaskan bahwa pemerintah kabupaten empat lawang tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk membayar tunggakan tersebut.
sehingga menyebabkan utang yang terus menumpuk kepada bpjs kesehatan.
tunggakan ini mencakup iuran untuk pbpu, bp kelas iii, serta iuran jaminan kesehatan perangkat desa.
 baca juga:segini batasan usia anak yang ditanggung bpjs kesehatan orang tua
baca juga:kabar baru bpjs kesehatan rencana kenaikan iuran lebih dari 10 persen di tengah beban ekonomi masyarakat
sementara itu, pemerintah kabupaten empat lawang menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini.
pj bupati empat lawang, fauzan khoiri, mengatakan kepada media bahwa pihaknya akan berupaya untuk melunasi tunggakan bpjs kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"kami tetap berupaya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi harus sesuai dengan kondisi keuangan dan keadaan saat ini," kata fauzan dalam sambungan telepon pada sabtu, 18 januari 2025.
fauzan juga menjelaskan bahwa tunggakan bpjs kesehatan untuk tahun 2023 akan menjadi beban utang yang akan dibayar pada tahun 2025.
sedangkan untuk tunggakan tahun 2024, pihaknya masih menunggu dana kurang bayar (kb) yang tertunda dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"kami masih menunggu dana yang belum masuk, dan dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan tunggakan bpjs," jelasnya.
fauzan menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memastikan penyelesaian masalah ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan daerah yang ada.
"jika dana kb sudah diterima, insya allah semua masalah ini akan kami selesaikan," tutupnya.
masalah tunggakan bpjs kesehatan yang dialami kabupaten empat lawang ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. 
penyelesaian utang ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, yang harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dapat tetap terjamin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 19 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan