Guru PAI SMK Musi Rawas: Terkesan Ada Diskriminasi antara Guru PAI dan Guru Umum

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Minggu , 19 Jan 2025 - 21:23

Ketua MGMP PAI SMK Kabupaten Musi Rawas - Anok Sutarno, S.Pd.I, M.Pd -Foto : Dokumen Pribadi-

guru pai smk musi rawas: terkesan ada diskriminasi antara guru pai dan guru umum                             musi rawas, koranlinggaupos.id – kesabaran guru pendidikan agama islam (pai) yang mengabdi di smk negeri maupun swasta kabupaten musi rawas (mura) nampaknya masih diuji. 
saat guru umum baik dibawah pemerintah kabupaten musi rawas dan maupun provinsi sumatera selatan sudah menikmati tunjangan profesi guru (tpg) tambahan penghasilan (tamsil) 100 persen, 
para guru pendidikan agama islam (pai) yang diangkat oleh pemerintah daerah masih harus bersabar. 
hal ini disebabkan oleh belum adanya anggaran untuk tpg tamsil 100 persen bagi guru pai.
hal itu diungkapkan ketua musyawarah guru mata pelajaran (mgmp) pai smk kabupaten musi rawas bapak anok sutarno, s.pd.i, m.pd saat diwawancara koranlinggaupos.id, minggu 19 januari 2025.
anok sutarno salah satu guru pai smk negeri muara kelingi ini menjelaskan bahwa meskipun guru pai di sekolah negeri diangkat oleh pemerintah daerah, pembayaran tpg untuk mereka dilakukan oleh kementerian agama.
"kami, ratusan guru pai yang diangkat oleh pemda merasa bingung. 
tpg kami dibayar oleh kemenag setiap bulan, ditambah dengan thr atau gaji ke-13. 
tetapi soal tpg tamsil 100 persen ini, kami tidak tahu siapa yang harus membayarnya, karena kemenag tidak menganggarkan hal tersebut, begitu juga dinas pendidikan," ujar anok.
guru pai yang mengabdi di smk negeri muara kelingi itu menyatakan guru pai ini diangkat oleh kementerian pendidikan dan sertifikasinya dilimpahkan ke kementerian agama.
“jadi gaji pokok kami diterima dari dinas pendidikan. sementara tunjangan profesi guru (tpg)/ tunjangan sertifikasi dari kemenag. 
sebenarnya selama ini untuk gaji pokok dan tpg tak ada masalah, lancar. yang jadi kendala ya gaji 13 dan thr ini,” jelasnya.
ia mengaku heran, saat guru mata pelajaran lain dari sisi gaji 13 dan thr tak ada masalah, sementara guru pai saat meminta kejelasan dengan dinas pendidikan maupun kemenag terkesan saling lempar.
“selama ini kami terlalu diam. tapi karena sudah 2 tahun berturut-turut, maka kami guru pai se nusantara bergerak semuanya, baik di lingkup pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. 
memang untuk merealisasikan keadilan ini bukan hanya wewenang pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, levelnya sudah kementerian. semoga suara kami bisa jadi perhatian semua pihak terkait. 
sehingga kebijakan yang dianggap saling lempar, segera diselesaikan,” tegas anok. 
atas adanya masalah ini, anok merasa guru pai seperti anak tiri bagi kementerian pendidikan, dan anak terlantar bagi kementerian agama. 
 “kalau kemenag tidak bisa menyelesaikan masalah thr dan gaji 13 ini, mending tpg dikelola dinas pendidikan. 
supaya ke depan tak ada kesulitan. jika kemenag tak mampu selesaikan masalah thr dan gaji 13 yang belum dibayarkan sampai sekarang ini, 
kembalikan kami ke kementerian pendidikan,” desaknya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 20 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan