Yang Mengabdi 20 Tahun Kalah dengan 3 Tahun, Honorer di Lubuk Linggau Tolak PPPK Paruh Waktu

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:56

Tenaga honorer teknis di Kota Lubuk Linggau aksi damai di Kantor DPRD Kota Lubuk Linggau menuntut diangkat jadi PPPK Full Time, Senin 20 Januari 2025. -Foto: Riena Maris-Linggau Pos

Nur perwakilan tenaga honorer dari Dishub dalam kesempatan itu kembali menegaskan jika mereka menolak menjadi PPPK paruh waktu.

"Karena terkait penggajian, sama seperti upah kami saat ini. Bagaimana kesejahteraan kami kedepan, sementara beban kerja bertambah. Apabila regulasi tentang PPPK Paruh Waktu dilaksanakan, kami di Dishub hanya mendapat gaji Rp 500 ribu, namun tanggung jawab kami bertambah. Kami ingin hidup layak seperti yang lainnya. Kami hanya minta perhatian agar keberuntubgan memihak pada kami.

Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuk Linggau Abdul Nasir didampingi anggota komisin1 Empi Darnis dan Anggota Komisi III Rinaldi dan anggota Komisi I lainnya menegaskan jika mereka siap menyampaikan aspirasi para tenaga honorer teknis ini ke eksekutif agar ditindaklanjuti.

"Kami tidak bisa mengeksekusi, namu kami hanya bisa menyampaikan. Kami akan panggil BKPSDM, dan apa yg menjadi tuntutan akan kami sampaikan," tegasnya saat audiensi.

Ia pun meminta Sekwan untuk menghubungi pihak BKPSDM untuk dapat hadir langsung memberikan penjelasan ke tenaga honorer tersebut.

"Kami sepakat seharusnya honorer yang lama habiskan dulu. Harapan kami yang berkali kali tes lama mengabdi diprioritaskan. Kan miris mereka kalah dengan yang baru honor 3 tahun. Begitu juga untuk kenaikan gaji seperti tenaga honorer di Dinas Perhubungan, juga sudah berkali-kali kami sampaikan ke eksekutif karena terlalu jomplang," tegasnya.

Tidak lama Plt Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau H Dian Candera didampingi Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi Cahyo hadir dalam audiensi tersebut.

Menurut Adi, mereka kembali memberikan penjelasan dan pemahaman kepada tenaga honorer teknis yang melakukan aksi demo tersebut.

"Pada intinya regulasi yang dikeluarkan sudah jelas, terutama tentang PPPK Paruh Waktu. Bahkan baru-baru ini Mendagri juga sudah mengeluarkan edaran terkait peggajian mereka, dimana pemkot sudah diminta menyiapkan sesuai kebutuhan. Kalaupun Pemkot kekurangan dana untuk gaji PPPK Paruh Waktu bisa pakai anggaran BTT, atau dana kedaruratan," jelas Adi.

Pihaknya juga sudah diminta mengusulkan berapa formasi yang dibutuhkan ke Kemenpan, lalu ke BKN untuk menetapkan NIP.

yang mengabdi 20 tahun kalah dengan 3 tahun, honorer di lubuk linggau tolak pppk paruh waktu                            koranlinggaupos.id - puluhan tenaga honorer teknis di kota lubuk linggau laksanakan aksi damai di kantor dprd kota lubuk linggau, senin 20 januari 2025.
meskipun diterpa hujan sejak pagi, aksi demo tetap mereka lakukan.
pukul 08.00 wib, mereka sudah mulai berkumpul di taman olahraga megang (tom).
pukul 09.00 wib mereka bersama mengendarai sepeda motor berangkat menuju gedung dprd kota lubuk linggau dengan pengawalan dari pihak kepolisian lubuk linggau.
baca juga:waduh! 24 peserta seleksi pppk 2024 batal lulus, ini penyebabnya 
baca juga:pppk paruh waktu bisa jadi asn seutuhnya dengan lakukan 3 hal penting ini!
tiba di kantor dprd kota lubuk linggau mereka langsung berorasi, menyampaikan tuntutan mereka.
mereka juga membawa beberapa spanduk bertuliskan 'kami r3 menuntut diangkat jadi pppk full time', jangan jadikan kami becak dorong', 'belasan tahun mengabdi masa’ jadi honorer abadi', "hargai pengabdian kami', "prioritaskan kami r3 jadi pppk penuh waktu" dan masih banyak lagi.
ada beberapa point tuntutan mereka yakni meminta segera sahkan rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen asn turunan dari ruu asn nomor 28 tahun 2023 dan meminta dalam rpp manajemen asn itu mengakomodir non-asn database bkn (r2 dan r3) pppk penuh waktu.
segera terbitkan keppres untuk pengangkatan non-asn database bkn ke pppk full-time.
baca juga:guru pppk dengan peluang kenaikan pangkat, begini status dan regulasi terbaru
baca juga:ratusan honorer di lubuk linggau akan aksi damai tolak dijadikan pppk paruh waktu
menolak rekrutmen cpns sebelum non-asn database bkn (r2 dan r3) tuntas pppk full-time.
segera revisi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30 persen belanja pegawai.
prioritaskan atau tuntaskan tahap 1 non-asn yang sdh mengikuti seleksi cat. non-asn database bkn (r2 dan r3) sepakat menolak diangkat paruh waktu dan meminta full-time serta pengangkatan non-asn database bkn (r2 dan r3) berdasarkan masa kerja.
mereka juga menyayangkan, aksi mereka yang seharusnya di dua lokasi batal dilaksanakan.
baca juga:berikut ketentuan medical check up di rsud siti aisyah tahun 2025, casn dan pppk wajib catat
baca juga:masa pendaftaran diperpanjang, tenaga non-asn masih bisa daftar seleksi pppk tahap ii
"harusnya kami setelah di dprd lanjut ke kantor wali kota. namun sayangnya itu tidak diperbolehkan. ya apa boleh buat kita hanya laksanakan disini. kami sengaja datang ke sini ingin mengadu ke perwakilan kami di dewan. kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa diperhatikan dan sampaikan," ungkap dono pratondo, selaku ketua forum honorer r3 saat berorasi.
sambil meneteskan air mata, dono juga sempat menceritakan bagaimana perjuangan mereka melaksanakan tugas selama ini.
mereka sudah mengabdi cukup lama, ada yang 5 tahun hingga 20 tahun.
namun harus kalah dengan yang baru 3 tahun mengabdi.
baca juga:pppk paruh waktu hanya bisa isi 7 jabatan ini, aturan pemberhentian sama seperti asn
baca juga:heboh! gaji pppk paruh waktu, semoga cukup ya segini
"kami tegas menolak paruh waktu. bagaimana nasib kami kedepannya," tegasnya. 
mereka pun diterima ketua komisi i dprd kota lubuk linggau, abdul nasir.
ia mengajak para tenaga honorer untuk ke dalam ruangan, berdiskusi dan menyampaikan aspirasi dengan lebih nyaman. 
di dalam ruang rapat komisi i, perwakilan dari tenaga honorer masing-masing instansi pun diminta menyampaikan aspirasi mereka. 
baca juga:regulasi pppk paruh waktu disahkan, masa kontrak hanya 1 tahun sedih, apakah bisa diperpanjang?
baca juga:aturan terbaru, ketentuan masa kerja, upah dan mutasi pppk paruh waktu
nur perwakilan tenaga honorer dari dishub dalam kesempatan itu kembali menegaskan jika mereka menolak menjadi pppk paruh waktu.
"karena terkait penggajian, sama seperti upah kami saat ini. bagaimana kesejahteraan kami kedepan, sementara beban kerja bertambah. apabila regulasi tentang pppk paruh waktu dilaksanakan, kami di dishub hanya mendapat gaji rp 500 ribu, namun tanggung jawab kami bertambah. kami ingin hidup layak seperti yang lainnya. kami hanya minta perhatian agar keberuntubgan memihak pada kami.
ketua komisi i dprd kota lubuk linggau abdul nasir didampingi anggota komisin1 empi darnis dan anggota komisi iii rinaldi dan anggota komisi i lainnya menegaskan jika mereka siap menyampaikan aspirasi para tenaga honorer teknis ini ke eksekutif agar ditindaklanjuti. 
"kami tidak bisa mengeksekusi, namu kami hanya bisa menyampaikan. kami akan panggil bkpsdm, dan apa yg menjadi tuntutan akan kami sampaikan," tegasnya saat audiensi. 
baca juga: catat, hal ini membuat pppk paruh waktu diberhentikan atau otomatis mengundurkan diri
baca juga:tenaga honorer tidak ikut seleksi, auto jadi pppk paruh waktu dengan 5 ketentuan ini
ia pun meminta sekwan untuk menghubungi pihak bkpsdm untuk dapat hadir langsung memberikan penjelasan ke tenaga honorer tersebut. 
"kami sepakat seharusnya honorer yang lama habiskan dulu. harapan kami yang berkali kali tes lama mengabdi diprioritaskan. kan miris mereka kalah dengan yang baru honor 3 tahun. begitu juga untuk kenaikan gaji seperti tenaga honorer di dinas perhubungan, juga sudah berkali-kali  kami sampaikan ke eksekutif karena terlalu jomplang," tegasnya.
tidak lama plt kepala bkpsdm kota lubuk linggau h dian candera didampingi kabid pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi dwi cahyo hadir dalam audiensi tersebut.
menurut adi, mereka kembali memberikan penjelasan dan pemahaman kepada tenaga honorer teknis yang melakukan aksi demo tersebut.  
baca juga:hati-hati! bapak atau ibu pns dan pppk dihantui ancaman 10 alasan ini, auto jabatan hilang seketika
baca juga:pegawai non-asn gagal seleksi pppk 2024 tahap 1 dan 2 tenang! ada peluang baru nih surat edaran menpan rb
"pada intinya regulasi yang dikeluarkan sudah jelas, terutama tentang pppk paruh waktu. bahkan baru-baru ini mendagri juga sudah mengeluarkan edaran terkait peggajian mereka, dimana pemkot sudah diminta menyiapkan sesuai kebutuhan. kalaupun pemkot kekurangan dana untuk gaji pppk paruh waktu bisa pakai anggaran btt, atau dana kedaruratan," jelas adi.
pihaknya juga sudah diminta mengusulkan berapa formasi yang dibutuhkan ke kemenpan, lalu ke bkn untuk menetapkan nip. 
"mereka dapat nip, dan status mereka jelas. sambil menunggu pemkot kembali membuka formasi seleksi pppk selanjutnya. dan terkait prioritas memang sudah berjenjang. mulai dari r2 atau thk 2, lalu r3, yang terdata base bkn dan r4 yang tidak terdata di data base bkn. artinya mereka masuk skala prioritas ketika buka seleksi kembali. kita harap  mereka tidak usah khawatir mereka juga menjadi prioritas, sambil menunggu pemkot membuka formasi pppk penuh waktu," ungkap adi.
ia menjelaskan, skema yang diberikan pemerintah sudah menjamin, mereka diangkat jadi pppk paruh waktu agar tidak ada lagi non asn dan tidak ada honorer yang dirumahkan.
baca juga:pppk paruh waktu bisa berakhir dengan 11 alasan ini, kok bisa? 
baca juga:mendagri : 2025 aturan baru pakaian dinas asn pns dan pppk ganti model terbaru
"kalau mereka masih belum jelas, silahkan datang ke bkpsdm kita bahas lebih lanjut. seperti tenaga honorer guru dan kesehatan juga sudah audiensi dan mereka paham. karena memang seharusnya tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan oleh mereka. komitmen negara menyelesaikan 1,7 juta tenaga honorer ini sedang dilakukan, mohon dukungannya. semua pasti diselesaikan, meskipun untuk saat ini diupayakan paruh waktu dulu," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 21 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan