Tak Diterima di SMA Negeri, Siswa Dialihkan ke Sekolah Swasta Dibiayai Pemda

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Minggu , 02 Feb 2025 - 16:31

Mendikdasmen Abdul Mu'ti -Foto : Dok. Linggau Pos-

tak diterima di sma negeri, siswa dialihkan ke sekolah swasta dibiayai pemda                            koranlinggaupos.id - dalam sistem penerimaan murid baru  (spmb) tahun ajaran 2025/2026 kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) akan melibatkan sekolah swasta.
maksudnya adalah, bagi siswa siswi yang tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan untuk bersekolah di satuan pendidikan swasta.
bagaimana dengan biaya?
staf ahli bidang regulasi dan hubungan kelembagaan kemendikdasmen biyanto mengatakan anak-anak yang sekolah di sekolah swasta akan dibiayai ooleh pemerintah daerah (pemda) setempat.
baca juga:mewujudkan generasi yang taat beribadah, sman bangun jaya peringati isra mi'raj 
baca juga:kapolres musi rawas dan kapolres lubuk linggau terima penghargaan ombudsman ri
mengenai wacana ini, abdul mu'ti selaku mendikdasmen telah bertemu secara langsung dengan tito karnavian selaku menteri dalam negeri (mendagri).
dilansir dari disway.id, tak hanya bantuan dari pemda, mu'ti juga menyebut bahwa siswa swasta akan menjadi prioritas penerima beasiswa pip atau program indonesia pintar .
yang prioritas yang belajar di sekolah-sekolah swata ini adalah penerima pip, karena pip itu kan alokasinya oleh peemerintah pusat.
sementara dukungan dari pos lain seperti pemerintah daerah akan diserahkan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
baca juga:sman 7 lubuk linggau dorong siswa ikut seleksi masuk ptn
baca juga:kunjungi sman 5 lubuk linggau, dosen unpari bagikan kabar baik soal beasiswa dan keringanan biaya kuliah
berkenaan dengan wacana kemendikdasmen ini, pusat studi pendidikan dan kebijakan (pspk) menilai perlu adanya kejelasan mengenai kriteria sekolah swasta yang boleh terlibat dalam spmb 2025/2026.
maksudnya,  direktur eksekutif pspk nisa felicia menyarankan standar biaya yang harus dipastikan bisa ditanggung oleh pemda (khususnya bagi murid yang mendaftar di jalur afirmasi) pemerintah juga perlu menetapkan kriteria terkait mutu sekolah swasta yang akan dituju.
sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan, saran pspk, mulai dari akreditasi, kualitas pembelajaran literasi-numerasi, lingkungan belajar, sarana prasarana, kualitas guru, serta indikator pendukung perkembangan karakter peserta didik.
sehingga murid yang ditampung di sekolah swasta tetap mendapat lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan nyaman.
pihaknya juga menyoroti kurangnya daya tampung sekolah negeri, terutama di jenjang sma/ma maupun smk sederajat, maka tak demi solusi jangka panjang  perlu pembangunan kelas dan unit sekolah negeri baru tingkat sma sederajat. 
apalagi, kata nisa, pemerintah juga berencana memperluas wajib belajar menjadi 13 tahun termasuk jenjang sma,  oleh sebab itu komitmen wajib belajar ini perlu diawali dengan penyediaan layanan sma yang dibiayai penuh oleh pemerintah secara adil dan merata sehingga tak ada kesenjangan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 7 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan