Pemerintah Resmi Berlakukan Insentif PPh 21 Ditanggung bagi Pekerja Bergaji Rp 10 Juta ke Bawah

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 09:35

Resmi Berlakukan Insentif PPh 21 Ditanggung bagi Pekerja Bergaji Rp 10 Juta ke Bawah-Tangkap Layar -

pemerintah resmi berlakukan insentif pph 21 ditanggung bagi pekerja bergaji rp 10 juta ke bawah                            koranlinggaupos.id- pemerintah terus berupaya menjaga kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kebijakan ekonomi dengan memberikan insentif pph 21. 
salah satu langkah terbaru adalah pemberian insentif pph 21 ditanggung pemerintah (dtp) bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga rp 10 juta per bulan. 
insentif pph 21 ini akan berlaku mulai januari hingga desember 2025, sebagaimana diatur dalam pmk nomor 10 tahun 2025.
kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan stimulus ekonomi bagi sektor industri padat karya. 
baca juga:mobil listrik 2025 dapat insentif dari pemerintah, 38 jenis kendaraan insentif ppn 
dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah, pekerja akan mendapatkan penghasilan penuh tanpa potongan pajak, sehingga konsumsi dan kesejahteraan mereka tetap terjaga.
sektor industri yang berhak mendapat insentif pph 21 dtp
insentif pajak ini hanya berlaku bagi pekerja di sektor-sektor tertentu yang dianggap berkontribusi besar dalam perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja. 
berikut industri yang mendapatkan fasilitas pph 21 dtp:
baca juga:10 daftar bantuan sosial dan insentif pemerintah tahun 2025, apa saja?
industri alas kaki
industri tekstil dan pakaian jadi
industri furnitur
industri kulit dan barang dari kulit
pekerja yang berhak menerima insentif ini harus terdaftar dalam klasifikasi lapangan usaha yang telah ditentukan oleh direktorat jenderal pajak.
baca juga:thr idul fitri 2025 bakal dipercepat, begini dampaknya bagi pekerja dan pengusaha
kriteria pekerja yang berhak mendapatkan insentif pph 21 dtp
pemerintah telah menetapkan kriteria khusus bagi pekerja yang dapat menikmati insentif ini.
a. pegawai tetap
pegawai tetap yang memenuhi syarat berikut dapat menikmati pph 21 dtp:
1. memiliki npwp dan/atau nik yang terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan.
baca juga:kementerian bumn dukung pelindungan pekerja migran indonesia
2. menerima penghasilan tetap dan teratur dengan jumlah maksimal rp 10 juta per bulan, dengan ketentuan:
jika pegawai sudah bekerja sebelum januari 2025, maka dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulan januari 2025.
jika pegawai mulai bekerja pada tahun 2025, maka dihitung dari bulan pertama bekerja.
3. tidak menerima insentif pph 21 dtp lainnya berdasarkan aturan perpajakan lain.
baca juga:tak dapat pesangon, pekerja di mura bisa lapor ke disnakertrans
b. pegawai tidak tetap
pegawai tidak tetap juga bisa mendapatkan insentif ini dengan syarat:
1. memiliki npwp dan/atau nik yang telah terdaftar dalam sistem administrasi pajak.
2. memenuhi batasan penghasilan berikut:
jika menerima upah harian, mingguan, borongan, atau satuan, maka rata-rata tidak lebih dari rp 500.000 per hari.
 
jika menerima gaji bulanan, maka jumlahnya tidak lebih dari rp 10 juta per bulan.
3. tidak menerima insentif pph 21 dtp lainnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
dampak positif kebijakan pph 21 ditanggung pemerintah
kebijakan ini membawa berbagai manfaat bagi pekerja dan pengusaha di sektor padat karya.
 
pekerja menerima penghasilan penuh, tanpa potongan pajak, sehingga daya beli meningkat.
industri padat karya mendapatkan dukungan finansial, karena beban pajak pekerja ditanggung pemerintah.
perekonomian nasional tetap stabil, dengan adanya stimulus yang mendorong konsumsi masyarakat.
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor padat karya.
baca juga:pokmas libatkan 36 pekerja membangun jalan lingkungan
pemerintah melalui pmk nomor 10 tahun 2025 resmi menetapkan insentif pph 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji hingga rp 10 juta di sektor padat karya.
insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu industri padat karya dalam mempertahankan operasionalnya.
bagi pekerja yang memenuhi syarat, kebijakan ini menjadi kabar baik karena mereka dapat menerima gaji penuh tanpa potongan pajak, sementara bagi pengusaha, insentif ini dapat membantu mengurangi beban finansial dalam menjalankan usaha.
baca juga:serikat pekerja tolak draf permenaker 2025 tentang rumus perhitungan upah minimum, ini bocorannya
kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan industri padat karya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 8 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan