Propemperda Disahkan Ini Harapan Ketua BP2D

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 10 Feb 2025 - 23:31

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Lubuk Linggau, Hambali Lukman menjelaskan ditargetkan 15 Raperda yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif menjadi Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 (Pro-Foto : Dok Pribadi-

propemperda disahkan ini harapan ketua bp2d                            lubuk linggau, koranlinggaupos.id - ketua badan pembentukan peraturan daerah (bp2d) dprd kota lubuk linggau, hambali lukman menjelaskan ditargetkan 15 raperda yang telah
disepakati bersama eksekutif dan legislatif menjadi propemperda (program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 (propemperda) tuntas dibahas di tahun 2025.  
namun demikian menurut politisi pdi-p dalam pelaksanaan pembahas raperda mana yang akan didahulukan melihat skala prioritas.
"selain menjadi program dprd bersama eksekutif tahap selanjutnya bp2d bersama pemkot lubuk linggau akan menentukan raperda yang mana akan dibahas lebih dulu. mungkin akan melihat lihat skala prioritas terlebih dahulu. targetnya propemperda 100 persen selesai dibahas tahun 2025," jelasnya.
baca juga:eksekutif-legislatif sepakat sahkan 15 propemperda tahun 2025
baca juga:kasus bullying tinggi upt ppa dukung ada perda anti perundungan di sekolah
lebih lanjut hambal imenambahkan salah satu tugas dan fungsi dprd membentuk perda bersama eksekutif.
"artinya ketika sudah menjadi program kalau bisa direalisasikan 100 persen artinya disitulah keberhasilannya," lanjutannya.
untuk itu, pria yang juga menjabat ketua dpc pdi-perjuangan minta dukungan semua pihak agar propemperda tahun 2025 dapat diselesaikan di tahun 2025.
setelah rapat paripurna kesepakatan bersama pengesahan propemperda tahun 2025 selanjutnya akan diadakan rapat bp2d dengan mengundang pihak-pihak terkait.
baca juga:di forum esg, hashim apresiasi peran aktif perdagangan karbon indonesia, terbesar dari pln
baca juga: pimpin apel dan berikan pengarahan perdana ke pegawai lapas dan warga binaan, ini pesan kalapas lubuk linggau
raperda inisiatif dprd muncul dari usulan fraksi, komisi. "kita memiliki keterbatasan dana dan waktu maka dari itu akan kita bagi waktunya agar efektif mungkin sehingga
pembahasannya akan kita bagi habis sehingga program selesai di tahun 2025," jelasnya.   
dijelaskannya dari 15 raperda yang menjadi propemperda 2025 terdiri dari 8 raperda inisiatif dprd.
sedangkan raperda usulan pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau 7 raperda.
baca juga:manasik haji tk negeri pembina musi rawas, ajak anak perdalam nilai keislaman sejak dini
baca juga:apel perdana awal tahun 2025, kalapas narkotika muara beliti sampaikan hal penting
dari 7 raperda usulan pemkot lubuk linggau, 3 raperda perubahan, 4 raperda wajib atau raperda rutin, adapun raperda perubahan yakni
1.  raperda tentang perubahan atas perda nomor 16 tahun 2010 tentang izin usaha burung walet
2. raperda tentang perubahan
keempat atas perda nomor 7 tahun 2026 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota lubuk linggau
3. raperda tentang perubahan
anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2025 sedangkan raperda rutin dan wajib :
baca juga:sdn 38 lubuk linggau adakan persami perdana: menguatkan kebersamaan dan kemandirian siswa
baca juga:dukung persiapan penerapan perda tentang pengelolaan sampah ini dilakukan dlh
1. raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd)  tahun anggaran 2024
2. raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
3. raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2025-2029
4. raperda tentang rencana tata ruang wilayah kota lubuk linggau tahun 20224-2044
baca juga:eksekutif-legislatif sepakati pengesahan 3 raperda inisiatif dprd kota lubuk linggau
baca juga:pembahasan raperda bullying di sekolah selesai hari ini pengesahan
adapun raperda inisiatif dprd diantaranya:
1. raperda tentang pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah
2. raperda tentang pemajuan kebudayaan
3. raperda tentang penyelenggaraan kearsipan
4. raperda tentang keolahragaan
5. raperda tentang perencanaan tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekolah
6. raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren
7. raperda tentang perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan
8. raperda tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 11 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan