Ini Ketentuan Batas Usia Pensiun dan Uang Pesangon Karyawan Swasta Berdasarkan UU Cipta Kerja

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Kamis , 13 Feb 2025 - 11:35

Ini Ketentuan Batas Usia Pensiun dan Uang Pesangon Karyawan Swasta Berdasarkan UU Cipta Kerja-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Dalam dunia kerja, setiap karyawan Swasta pasti akan menghadapi masa pensiun, yang berarti berakhirnya hubungan kerja dengan perusahaan.

Namun, tidak semua karyawan Swasta mengetahui secara pasti kapan batas usia pensiun ditetapkan dan berapa besaran uang pesangon yang berhak mereka terima.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), perusahaan dapat memberhentikan karyawan swasta karena berbagai alasan, salah satunya adalah mencapai batas usia pensiun.

Namun, yang menarik adalah bahwa UU Cipta Kerja sendiri tidak secara spesifik menentukan batas usia pensiun bagi karyawan swasta.

Aturan ini biasanya ditetapkan dalam perjanjian kerja atau kebijakan masing-masing perusahaan.

Meskipun begitu, pemerintah telah mengatur batas usia pensiun bagi karyawan swasta melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015.

Aturan ini menetapkan batas usia pensiun yang terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2045.

Batas Usia Pensiun Karyawan Swasta Tahun 2025

Menurut PP Nomor 45 Tahun 2015, batas usia pensiun (BUP) karyawan swasta pada tahun 2024 adalah 58 tahun.

Namun, mulai tahun 2025, batas usia ini resmi dinaikkan menjadi 59 tahun.

Selanjutnya, batas usia pensiun akan terus bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai 65 tahun pada tahun 2045.

Berikut rincian batas usia pensiun karyawan swasta berdasarkan peraturan tersebut:

ini ketentuan batas usia pensiun dan uang pesangon karyawan swasta berdasarkan uu cipta kerja                            koranlinggaupos.id- dalam dunia kerja, setiap karyawan swasta pasti akan menghadapi masa pensiun, yang berarti berakhirnya hubungan kerja dengan perusahaan.
namun, tidak semua karyawan swasta mengetahui secara pasti kapan batas usia pensiun ditetapkan dan berapa besaran uang pesangon yang berhak mereka terima.
berdasarkan undang-undang cipta kerja (uu cipta kerja), perusahaan dapat memberhentikan karyawan swasta karena berbagai alasan, salah satunya adalah mencapai batas usia pensiun.
namun, yang menarik adalah bahwa uu cipta kerja sendiri tidak secara spesifik menentukan batas usia pensiun bagi karyawan swasta.
baca juga: ada kelas karyawan, kuliah di universitas musi rawas biaya terjangkau
aturan ini biasanya ditetapkan dalam perjanjian kerja atau kebijakan masing-masing perusahaan.
meskipun begitu, pemerintah telah mengatur batas usia pensiun bagi karyawan swasta melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 45 tahun 2015.
aturan ini menetapkan batas usia pensiun yang terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2045.
batas usia pensiun karyawan swasta tahun 2025
baca juga:uang pesangon buruh sesuai uu cipta kerja yang berhak diterima segini menurut masa kerjanya
menurut pp nomor 45 tahun 2015, batas usia pensiun (bup) karyawan swasta pada tahun 2024 adalah 58 tahun.
namun, mulai tahun 2025, batas usia ini resmi dinaikkan menjadi 59 tahun.
selanjutnya, batas usia pensiun akan terus bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai 65 tahun pada tahun 2045.
berikut rincian batas usia pensiun karyawan swasta berdasarkan peraturan tersebut:
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
2019–2021: 57 tahun
2022–2024: 58 tahun
2025–2027: 59 tahun
2028–2030: 60 tahun
2031–2033: 61 tahun
2034–2036: 62 tahun
2037–2039: 63 tahun
2040–2042: 64 tahun
2043–2045: 65 tahun
baca juga:karyawan tak masuk kerja apakah tetap wajib dibayarkan gajinya? begini uu cipta kerja sahnya
kenaikan bertahap ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan harapan hidup tenaga kerja di indonesia.
ketika seorang karyawan mencapai usia pensiun, mereka berhak menerima uang pesangon dari perusahaan sesuai ketentuan dalam uu cipta kerja, khususnya pasal 156 ayat 2.
berikut rincian besaran pesangon berdasarkan masa kerja
kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
1–2 tahun: 2 bulan upah
2–3 tahun: 3 bulan upah
3–4 tahun: 4 bulan upah
4–5 tahun: 5 bulan upah
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
5–6 tahun: 6 bulan upah
6–7 tahun: 7 bulan upah
7–8 tahun: 8 bulan upah
lebih dari 8 tahun: 9 bulan upah
namun, karyawan yang pensiun juga akan menerima tambahan kompensasi berdasarkan pp nomor 35 tahun 2021 pasal 56.
dalam peraturan ini, disebutkan bahwa karyawan yang pensiun berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1,75 kali dari ketentuan dasar berdasarkan masa kerja.
peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi karyawan dalam merencanakan masa pensiun.
baca juga:uang pesangon buruh sesuai uu cipta kerja yang berhak diterima segini menurut masa kerjanya
dengan mengetahui batas usia pensiun dan besaran pesangon yang diterima, pekerja dapat lebih mempersiapkan diri, baik dalam hal keuangan maupun perencanaan hidup setelah pensiun.
dari sisi perusahaan, kebijakan ini juga memberikan kepastian dalam manajemen tenaga kerja, sehingga transisi dari karyawan lama ke karyawan baru dapat berjalan lebih lancar.
batas usia pensiun karyawan swasta di indonesia terus mengalami peningkatan bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah.
baca juga:begini ketentuannya menurut uu cipta kerja, mengenai karyawan swasta yang bekerja melebihi jam kerja
pada tahun 2025, batas usia pensiun resmi naik menjadi 59 tahun dan akan terus meningkat hingga 65 tahun pada 2045.
selain itu, karyawan yang memasuki masa pensiun berhak menerima pesangon sesuai ketentuan uu cipta kerja dan pp nomor 35 tahun 2021.
dengan perhitungan yang jelas, karyawan dapat lebih siap menghadapi masa pensiun dengan kondisi finansial yang lebih stabil.
baca juga:karyawan tak masuk kerja apakah tetap wajib dibayarkan gajinya? begini uu cipta kerja sahnya
bagi karyawan swasta, memahami peraturan ini sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi ketenagakerjaan agar tidak kehilangan hak yang seharusnya diperoleh.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 13 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan