POLEMIK SELEKSI TERBUKA LELANG JABATAN SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

Berdasarkan regulasi yang berlaku, idealnya prosedur/mekanisme rekruitmen, seleksi serta pengangkatan sekretaris DPRD idealnya melalui tahapan sebagai berikut:

1) Pengusulan oleh Kepala Daerah, dengan mengajukan calon sekretaris DPRD dari ASN yang memenuhi syarat.

2) Konsultasi dengan DPRD, pada tahap ini DPRD memberikan pertimbangan terhadap calon yang diajukan.

3) Persetujuan DPRD, artinya kemudian DPRD dengan segala pertimbangan, baik administrative, kompetensi maupun kapasitas untuk melakukan kerjasama dan mendukung tupoksi DPRD.

4) Penetapan oleh Kepala Daerah, dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Sekretaris DPRD.

BACA JUGA:Opini : Urgensi Transformasi Guru di Tengah Adaptasi Perubahan Kurikulum

BACA JUGA:Opini : Penamaan Brand Kuliner UMKM 2025

MENJAGA HARMONISASI RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM REKRUITMEN SEKRETARIS DPRD

  Dari tahapan ideal diatas, potensi terjadi ‘perbedaan tafsir’ dan miss komunikasi sehingga menimbulkan polemic ada pada pengertian tahapan ‘konsultasi dan persetujuan DPRD’. Karena pada tahap mana calon sekretaris DPRD itu harus di konsultasikan dan di setujui, apakah pada tahap ketika semua yang mendaftar dan lolos seleksi administrasi dandokumen harus di konsultasikan ? Pada tahap telah terseleksi calon sekretaris menjadi 3 (tiga) besar oleh panitia seleksi (pansel)  ? Atau pada saat nama calontelah mengerucut menjadi 1 (satu) orang calon sekretaris DPRD ?.

  Makna dari frasa konsultasi dapat dapat diterima ketika proses rekruitmen ini dilakukan dari tahap awal, setidaknya dari hasil seleksi pansel (3 besar). Sebagaimana pengertian konsultasi sebagai ‘pertukaran pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran dansebagainya) yang sebaik-baiknya’ (KBBI;2016), artinya proses pertukaran terkait figure yang dibutuhkanoleh DPRD dilakukan sejak dini, sehingga BKPSDM dan Pansel sebagai kepanjangan tangan kepala daerah mampu mengetahui kriteria apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPRD. Berbeda kemudian jika dalam tahap konsultasi yang diajukan hanya 1 (satu) nama hasil seleksi, maka kemungkinan besar bisa terjadi resistensi bahkan penolakan dari DPRD, sebagaimana terjadi dibanyak daerah dalam kasus rekruitmen sekretaris DPRD seperti di Sulawesi Barat (2024), Cilegon (2023), Sidoarjo (2021), Makassar (2020),dan beberapa daerah lain. Karena jika dalam tahapan ‘konsultasi’ sudah ada komunikasi kepala daerah (BKPSDM) dengan DPRD, maka pada tahapan ‘persetujuan’ akan berlangsung secara lancar (smooth). Pengusulan hanya 1 (satu) nama tidak merefresentasikan makna dari konsultasi, namun lebih mengarah pada makna fait accompli yang dilakukan oleh eksekutif pada legislatif.

  Dalam konteks rekruitmen sekretaris DPRD ini ada Persfektif lain dari Prof. Zudan Arief Fakrulloh (sekarang Kepala BKN) yang menyatakan bahwa dalam hal rekruitmen sekretaris DPRD UU No. 23 Tahun 2014 Pemda, PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS adalah aturan umum, aturan khusus (dalam asas lexspeciallis derogate legigeneralis) nya adalah UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang hanyamenyatakan frasa ‘di konsultasikan’ bukan harus ada ‘persetujuan’ dari DPRD. Meski sebenarnya jika merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/713/OTDA Tahun 2019, sangat jelas tujuan dari konsultasi dan persetujuan atas usulan sekretaris DPRD adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam pemerintah daerah.

  Pasca pelaksanaan Pilkada Kota Lubuklinggau 2024, dalam konstalasi politik lokal tentu masih menyisakan ‘lukasosial’ antara para pihak yang terlibat. Meskipun dalam Apel ertama di hadapan ASN Pemerintahan Kota Wakil Walikota H. Rustam Effendi menyatakan bahwa Pilkada telah selesai, tidak ada lagi perbedaan dan berharap seluruh pihak bersatu serta focus bekerja untuk mewujudkan visi misi. Peta kekuatan di legislatif, pada posisi ketua di isi oleh figure dariparpol competitor. Sehingga penting sebenarnya untuk menjadikan proses rekruitmen sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau ini sebagai ‘media’ untuk melakukan komunikasi dan harmonisasi dengan pimpinan DPRD.

  Pun demikian dalampraktek pemerintahan, - berbeda dengan OPD lain – sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) sekretaris DPRD bertanggungjawab dalam administrasi dan koordinasi antara eksektifdan legislatif, namun pada saat yang sama juga memiliki peran strategis dalam mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tupoksi berkait dengan  pengawasan,   (controlling, budgeting and legislation). Tidak berlebihan jika kemudian ada yang menyatakan bahwa sekretaris DPRD harus memiliki dwiloyalitas yaitu kepada pimpinan daerah selaku eksekutif, dan juga kepadapimpinan/anggota DPRD sebagai refresentasi legislatif dalam asastrias politica.

  Pengangkatan Sekretaris DPRD Kota LubukLinggau bukan sekadar proses administratif, tetapi memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan. Berdasarkan regulasi yang ada, konsultasi dan persetujuan DPRD merupakan langkah strategis untuk memastikan harmonisasi, kerjasama dan kesepahaman antara dalam menjalankan pemerintahan daerah antara eksekutifdan legislative diawal masa pemerintahan Yok-teRUS untuk mewujudkan visi misi Linggau Juara. Pada saat yang sama - siapa pun kelak -, yang terpilih menjadi Sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau di harapkan mampumen jembatani ‘komunikasi sehat’ antara pemerintah daerah dan DPRD. Jadi baca an sempit terhadap kewenangan yang diberikan olehregulasi tentunya harus dihindarkan, dengan mengedepankan konsultasi sebagai alat (tools) dalam komunikasi kedua belah pihak.

BACA JUGA:Opini: Status Pembangunan Manusia Muratara Meningkat dari Sedang Menjadi Tinggi