POLEMIK SELEKSI TERBUKA LELANG JABATAN SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

polemik seleksi terbuka lelang jabatan sekretaris dprd kota lubuklinggau koranlinggaupos.id - di tengah proses lelang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama kota lubuk linggau tahun 2025 sebagaimana pengumuman no. 800/02/pansel-jptllg/2025, - dengan membuka seleksibagi 8 (delapan) posisi jpt pratama – muncul ‘polemik di media massa’ antara eksekutif dan legislative. setidaknya jika kita menyimak berita harian local linggau pos edisi sabtu (22 februari 2025) dan selasa (25 februari 2025), secara khusus terkait dengan seleksi terbuka jpt pratama pada sekretaris dprd kota lubuk linggau. pihak eksekutif melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) menyampaikan argumentasi dasar hukum dari proses rekruitmen, pun demikian ketua dprd kota lubuklinggau juga mengutip regulasi terkait bagaimana proses seleksi terbuka jpt pratama pada sekretaris dprd yang berbeda dengan opd lain.  mulai dari polemic eksekutif dan legislative tersebut, secara spesifik berkaitan dengan bagaimana secara khusus rekruitmen dan seleksi jpt pratama sekretaris dprd pengaturannya harus melalui ‘konsultasi dan persetujuan’ dprd.    baca juga:opini : terjebak dalam labirin pikiran: kenapa overthinking semakin menghantui? baca juga:opini: wujudkan buah hati menjadi generasi emas sejak dini lalu bagaimana sebenarnya dasar hukum dari rekruitmen dan seleksi jabatan sekretaris dprd ? dasar hukum pengaturan dan prosedur rekruitmen sebagaibagian dari komitmen pendidikan publik (public education), tulisan ini mencoba melakukan tracking terhadap bagaimana sebenarnya mekanisme dan prosedurter kaithal tersebut. pengangkatan sekretaris dprd diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah : 1. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama dalam pasal 205 ayat (2) menegaskan bahwa ‘sekretaris dprd diangkat dan diberhentikan oleh gubernuratau bupati/walikota atas persetujuan dprd’. artinya, pengaturan undang-undang sebagai rujukan dari proses seleksi jabatan sekretaris dprd sudah secara letterlijk menyatakan harus adanya persetujuan dprd. 2. peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pada pasal 32 mengaturbahwa ‘pengangkatan sekretaris dprd harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan persetujuan dprd’. frasatentang ‘persetujuan dprd’ lagi-lagi tercantum secara jelas dalam amanat pp, agar ada ruang dari persetujuan dprd. 3. surat edaran (se) menteri dalamnegeri nomor 120/713/otda tahun 2019, dimana surat edaran ini menegaskan bahwa ‘pengangkatan sekretaris dprd tidak hanya menjadi kewenangan kepala daerah, tetapi harus melalui mekanisme konsultasi dan persetujuan dprd guna menjaga keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam pemerintahan daerah’. sebagai bagian dari petujuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari uu/pp, se diatas secara lebih rigid menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara kepala daerah dengan dprd terkait pengangkatan sekretaris dprd. tetapi juga memberikan penjelasan mengenai subtansi tujuan dari konsultasi dan persetujuan dengan dprd yaitu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam pemerintah daerah. baca juga:opini: membaca kecenderungan arah kebijakan kepemimpinan yok-terus 2025-2030 baca juga:opini : pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan hidup sehat berdasarkan regulasi yang berlaku, idealnya prosedur/mekanisme rekruitmen, seleksi serta pengangkatan sekretaris dprd idealnya melalui tahapan sebagai berikut: 1) pengusulan oleh kepala daerah, dengan mengajukan calon sekretaris dprd dari asn yang memenuhi syarat. 2) konsultasi dengan dprd, pada tahap ini dprd memberikan pertimbangan terhadap calon yang diajukan. 3) persetujuan dprd, artinya kemudian dprd dengan segala pertimbangan, baik administrative, kompetensi maupun kapasitas untuk melakukan kerjasama dan mendukung tupoksi dprd. 4) penetapan oleh kepala daerah, dengan menerbitkan surat keputusan (sk) pengangkatan sekretaris dprd. baca juga:opini : urgensi transformasi guru di tengah adaptasi perubahan kurikulum baca juga:opini : penamaan brand kuliner umkm 2025 menjaga harmonisasi relasi eksekutif-legislatif dalam rekruitmen sekretaris dprd   dari tahapan ideal diatas, potensi terjadi ‘perbedaan tafsir’ dan miss komunikasi sehingga menimbulkan polemic ada pada pengertian tahapan ‘konsultasi dan persetujuan dprd’. karena pada tahap mana calon sekretaris dprd itu harus di konsultasikan dan di setujui, apakah pada tahap ketika semua yang mendaftar dan lolos seleksi administrasi dandokumen harus di konsultasikan ? pada tahap telah terseleksi calon sekretaris menjadi 3 (tiga) besar oleh panitia seleksi (pansel)  ? atau pada saat nama calontelah mengerucut menjadi 1 (satu) orang calon sekretaris dprd ?.   makna dari frasa konsultasi dapat dapat diterima ketika proses rekruitmen ini dilakukan dari tahap awal, setidaknya dari hasil seleksi pansel (3 besar). sebagaimana pengertian konsultasi sebagai ‘pertukaran pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran dansebagainya) yang sebaik-baiknya’ (kbbi;2016), artinya proses pertukaran terkait figure yang dibutuhkanoleh dprd dilakukan sejak dini, sehingga bkpsdm dan pansel sebagai kepanjangan tangan kepala daerah mampu mengetahui kriteria apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh dprd. berbeda kemudian jika dalam tahap konsultasi yang diajukan hanya 1 (satu) nama hasil seleksi, maka kemungkinan besar bisa terjadi resistensi bahkan penolakan dari dprd, sebagaimana terjadi dibanyak daerah dalam kasus rekruitmen sekretaris dprd seperti di sulawesi barat (2024), cilegon (2023), sidoarjo (2021), makassar (2020),dan beberapa daerah lain. karena jika dalam tahapan ‘konsultasi’ sudah ada komunikasi kepala daerah (bkpsdm) dengan dprd, maka pada tahapan ‘persetujuan’ akan berlangsung secara lancar (smooth). pengusulan hanya 1 (satu) nama tidak merefresentasikan makna dari konsultasi, namun lebih mengarah pada makna fait accompli yang dilakukan oleh eksekutif pada legislatif.   dalam konteks rekruitmen sekretaris dprd ini ada persfektif lain dari prof. zudan arief fakrulloh (sekarang kepala bkn) yang menyatakan bahwa dalam hal rekruitmen sekretaris dprd uu no. 23 tahun 2014 pemda, pp no. 11 tahun 2017 tentang manajemen pns adalah aturan umum, aturan khusus (dalam asas lexspeciallis derogate legigeneralis) nya adalah uu no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang hanyamenyatakan frasa ‘di konsultasikan’ bukan harus ada ‘persetujuan’ dari dprd. meski sebenarnya jika merujuk pada surat edaran (se) menteri dalam negeri nomor 120/713/otda tahun 2019, sangat jelas tujuan dari konsultasi dan persetujuan atas usulan sekretaris dprd adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam pemerintah daerah.   pasca pelaksanaan pilkada kota lubuklinggau 2024, dalam konstalasi politik lokal tentu masih menyisakan ‘lukasosial’ antara para pihak yang terlibat. meskipun dalam apel ertama di hadapan asn pemerintahan kota wakil walikota h. rustam effendi menyatakan bahwa pilkada telah selesai, tidak ada lagi perbedaan dan berharap seluruh pihak bersatu serta focus bekerja untuk mewujudkan visi misi. peta kekuatan di legislatif, pada posisi ketua di isi oleh figure dariparpol competitor. sehingga penting sebenarnya untuk menjadikan proses rekruitmen sekretaris dprd kota lubuk linggau ini sebagai ‘media’ untuk melakukan komunikasi dan harmonisasi dengan pimpinan dprd.   pun demikian dalampraktek pemerintahan, - berbeda dengan opd lain – sebagai seorang aparatur sipil negara (asn) sekretaris dprd bertanggungjawab dalam administrasi dan koordinasi antara eksektifdan legislatif, namun pada saat yang sama juga memiliki peran strategis dalam mendukung dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dalam menjalankan tupoksi berkait dengan  pengawasan,   (controlling, budgeting and legislation). tidak berlebihan jika kemudian ada yang menyatakan bahwa sekretaris dprd harus memiliki dwiloyalitas yaitu kepada pimpinan daerah selaku eksekutif, dan juga kepadapimpinan/anggota dprd sebagai refresentasi legislatif dalam asastrias politica.   pengangkatan sekretaris dprd kota lubuklinggau bukan sekadar proses administratif, tetapi memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan. berdasarkan regulasi yang ada, konsultasi dan persetujuan dprd merupakan langkah strategis untuk memastikan harmonisasi, kerjasama dan kesepahaman antara dalam menjalankan pemerintahan daerah antara eksekutifdan legislative diawal masa pemerintahan yok-terus untuk mewujudkan visi misi linggau juara. pada saat yang sama - siapa pun kelak -, yang terpilih menjadi sekretaris dprd kota lubuk linggau di harapkan mampumen jembatani ‘komunikasi sehat’ antara pemerintah daerah dan dprd. jadi baca an sempit terhadap kewenangan yang diberikan olehregulasi tentunya harus dihindarkan, dengan mengedepankan konsultasi sebagai alat (tools) dalam komunikasi kedua belah pihak. baca juga:opini: status pembangunan manusia muratara meningkat dari sedang menjadi tinggi baca juga:opini : akuntansi sosial sebagai pilar pembangunan menuju indonesia emas 2045 gouvernerc'estprevoi  (menjalankan pemerintahan berarti melihat kedepan dan menjalankanapa yang harus dilakukan)…  peneliti sumatera initiative research and consulting/laboratorium administrasi publik fisip universitas bengkulu. polemik seleksi terbuka lelang jabatan sekretaris dprd kota lubuklinggau.

Tag

• # sekretaris dprd kota lubuklinggau
• # polemik seleksi terbuka
• # seleksi terbuka
• # sekretaris
• # dprd kota lubuklinggau
• # polemik
• # lelang jabatan

Share

• 
• 
• 
• 
•