Kejari Lahat Usut Kasus Pembuatan Peta Batas Desa Diduga Fiktif

 

Di Permendagri Nomor 45 itu seharusnya pembuatan peta desa dilakukan oleh tim PPB Desa kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati yang menggunakan APBN, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Apalagi di Pasal 15 Permendagri itu jelas ditegaskan bahwa pembuatan peta desa tidak bisa sembarangan, apalagi CV CDI membuat ratusan peta itu hanya 6 bulan.

Padahal, penegasan batas desa untuk desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku dilakukan melalui banyak tahapan, yakni :

a. pengumpulan dana penelitian dokumen ;

b. pembuatan peta kerja kerja ;

c. pelatihan dan penentuan posisi batas ;

d. pemasangan dan pengukuran pilar batas ; dan

e. pembuatan peta batas Desa

Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

(3) berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan tim PPB desa kabupaten/kota.

Kasus dugaan korupsi pembuatan peta desa saat ini gencar diusut Jaksa Kejari Lahat Provinsi Sumsel.

 

Sedikitnya ada 4 fakta yang terungkap dalam pengusutan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan ini.

Fakta pertama, kasus dugaan korupsi ini terjadi di tahun 2023 berupa proyek pembuatan petas desa yang bertujuan untuk menentukan atau penegasan batas-batas wilayah 360 desa di Lahat.