Kejari Lahat Usut Kasus Pembuatan Peta Batas Desa Diduga Fiktif

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 20:56

Kejari Lahat usut kasus dugaan pembuatan peta batas desa diduga fiktif -foto sumeks.co---

Fakta kedua, hingga saat ini masih ada petas desa yang belum diselesaikan oleh CV CDI, padahal target pembuatan hanya 6 bulan saja.

Total 360 desa ikut dalam program pembuatan peta desa ini. Kontrak 360 desa itu dengan CV CDI, masing-masing senilai Rp 35 juta lebih.

fakta ketiga, peta dikerjakan asal-asalan, para kades banyak yang kecewa karena peta tidak menunjukan batas desa atau titik koordinat.

Peta hanya berupa gambaran pemukiman warga di masing-masing desa.

Fakta keempat, sudah 303 saksi diperiksa tim jaksa Pidsus Kejari Lahat dalam kasus dugaan korupsi peta fiktif ini.

Soal tersangka dalam kasus ini, Jaksa Kejari Lahat masih terus mengumpulkan sejumlah bukti, bahkan upaya penggeledahan dilakukan Jaksa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lahat dan kantor CV CDI Kamis 27 Februari 2025.

Pantai di Kejari Lahat ada 2 orang mantan pejabat, yaitu eks Kepala DPMD Lahat yang diperiksa insentif dalam kasus dugaan peta fiktif ini.

Mantan Kadis DPMD dan mantan Kabid DPMD Lahat yang diperika kata Kajari Lahat Toto Roedianto, S.Sos, S.H, M.H didampingi Kasi Intel Zit Muttaqin, S.H.

Kejari juga memposting 2 foto saat kedua saksi mantan petinggi di kantor DPMD Lahat saat disumpah di akun instagram@kejarilahat.

dengan t=keterangan pemeriksaan saksi oleh tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus, Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan fiktif pembuatan peta desa tahun anggaran 2023.

Pemeriksaan berlangsung di ruang pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus.

Tamak tim penyidik Kejaksaan Negeri lahat melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang masih berstatus saksi pada perkara tersebut.

kejari lahat usut kasus pembuatan peta batas desa diduga fiktif                                lahat, koranlinggaupos.id - ratusan peta desa yang dipesan kepala desa (kades) se kabupaten lahat ke cv cdi pada tahun 2023 hingga kini tahun 2025 belum rampung.
kalaupun ada yang sudah selesai tapi dibuat asal-asalan. sehingga kasus ini mencuat ketika ratusan kades di kabupaten lahat mengungkapkannya.
dilansir koranlingaupos.id dari sumeks.co, sabtu 1 maret 2025, peta yang dibuat cv cdi tidak sesuai ekspektasi yang dijanjikan, peta yang sudah dibuat hanya menggambarkan dena rumah-rumah warga dan ada banyak peta yang belum diterima kades hingga tahun 2025.
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa.
 
peta desa adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datang dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu, menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
kemudian, peta menggunakan citra satelit, yang menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, ata wahana angkasa/luar angkasa lainnya.
peta batas desa menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota, harus meneliti dokumen, menelusuri bukti batas desa pada dokumen terkait batas desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.
 
peta penetapan batas desa ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dengan disaksikan oleh tim ppb desa kabupaten/kota.
terungkap akal-akalan cv dci di kasus pembuatan 360 petas desa di lahat pakai permendagri nomor 45, saat sosialisasi bersama kades-kades di lahat.
sosialisasi dilakukan cv citra data (cdi) terpantau pada tanggal 8 maret 2023 dan 7 desember 2023, hingga akhirnya pada kades dipungut anggaran pembuatan peta desa rp 35 juta untuk masing-masing kades.
cv cdi sosialisasi selalu mengatakan kalau ada kerja mereka itu didasarkan pada permendagri nomor 45 tahun 2026 tentang penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di wilayah kecamatan lahat.
 
di permendagri nomor 45 itu seharusnya pembuatan peta desa dilakukan oleh tim ppb desa kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati yang menggunakan apbn, apbd atau anggaran pendapatan dan belanja desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
apalagi di pasal 15 permendagri itu jelas ditegaskan bahwa pembuatan peta desa tidak bisa sembarangan, apalagi cv cdi membuat ratusan peta itu hanya 6 bulan.
padahal, penegasan batas desa untuk desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam peraturan menteri ini berlaku dilakukan melalui banyak tahapan, yakni :
a. pengumpulan dana penelitian dokumen ;
b. pembuatan peta kerja kerja ;
c. pelatihan dan penentuan posisi batas ;
d. pemasangan dan pengukuran pilar batas ; dan
e. pembuatan peta batas desa
setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
(3) berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan tim ppb desa kabupaten/kota.
kasus dugaan korupsi pembuatan peta desa saat ini gencar diusut jaksa kejari lahat provinsi sumsel.
 
sedikitnya ada 4 fakta yang terungkap dalam pengusutan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan ini.
fakta pertama, kasus dugaan korupsi ini terjadi di tahun 2023 berupa proyek pembuatan petas desa yang bertujuan untuk menentukan atau penegasan batas-batas wilayah 360 desa di lahat.
fakta kedua, hingga saat ini masih ada petas desa yang belum diselesaikan oleh cv cdi, padahal target pembuatan hanya 6 bulan saja.
total 360 desa ikut dalam program pembuatan peta desa ini. kontrak 360 desa itu dengan cv cdi, masing-masing senilai rp 35 juta lebih.
 
fakta ketiga, peta dikerjakan asal-asalan, para kades banyak yang kecewa karena peta tidak menunjukan batas desa atau titik koordinat.
peta hanya berupa gambaran pemukiman warga di masing-masing desa.
fakta keempat, sudah 303 saksi diperiksa tim jaksa pidsus kejari lahat dalam kasus dugaan korupsi peta fiktif ini.
soal tersangka dalam kasus ini, jaksa kejari lahat masih terus mengumpulkan sejumlah bukti, bahkan upaya penggeledahan dilakukan jaksa di kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) lahat dan kantor cv cdi kamis 27 februari 2025.
 
pantai di kejari lahat ada 2 orang mantan pejabat, yaitu eks kepala dpmd lahat yang diperiksa insentif dalam kasus dugaan peta fiktif ini.
mantan kadis dpmd dan mantan kabid dpmd lahat yang diperika kata kajari lahat toto roedianto, s.sos, s.h, m.h  didampingi kasi intel zit muttaqin, s.h.
kejari juga memposting 2 foto saat kedua saksi mantan petinggi di kantor dpmd lahat saat disumpah di akun instagram@kejarilahat.
dengan t=keterangan pemeriksaan saksi oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus, perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan fiktif pembuatan peta desa tahun anggaran 2023.
 
pemeriksaan berlangsung di ruang pemeriksaan bidang tindak pidana khusus.
tamak tim penyidik kejaksaan negeri lahat melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang masih berstatus saksi pada perkara tersebut.
hingga hari ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 303 orang saksi.
selanjutnya tim penyidik akan meminta keterangan terhadap seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan pembuatan peta desa tahun anggaran 2023,
 
kegiatan pemeriksaan para saksi merupakan rangkaian proses pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik guna membuat terang dugaan tindak pidana ini.    
tujuannya untuk menemukan pihak yang paling bertanggung jawab pada kegiatan tersebut.
penyidikan perkara ini sebagai bentuk upaya dari kejari lahat toto roedianto, beserta jajaran untuk bukan hanya memberantas tindak pidana korupsi di kabupaten lahat namun juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 2 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan