Pengusaha Tidak Bayar THR Dijatuhi Sanksi Administratif, Ini Ketentuannya

pengusaha tidak bayar thr dijatuhi sanksi administratif, ini ketentuannya lubuk linggau, koranlinggaupos.id - pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (thr) dijatuhi sanksi administratif. ketentuan tersebut diatur dalam pasal 79 peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan sanksi administrasi. "sanksinya berupa teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap," kepala dinas tenaga kerja (disnaker) kota lubuk linggau, dr h tamri melalui plt kabid hubungan industrial dan jamsostek, dahri iskandar kepada koranlinggaupos.id, minggu 16 maret 2025. jika pekerja tidak menerima thr sesuai dengan ketentuan tersebut bisa melapor  ke pos komando satuan tugas (posko satgas) thr di kantor dinas ketenagakerjaan kota lubuklinggau dengan alamat jalan sultan mahmud badarudin ii, kelurahan moneng sepati, kecamatan lubuk linggau selatan ii contact person: dahri iskandar, se.mm (086267697700), retna arini, st.mm (085267494210) atau pelayanan konsultasi dan penegakan hukum thr keagamaan tahun 2025 yang terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id. baca juga:sedih! kategori guru pppk ini tidak dapat thr dan gaji ketiga belas baca juga:pekerja habis kontrak sebelum lebaran dapat thr atau tidak, berikut penjelasannya! "untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran thr keagamaan dapat ke disnaker kota lubuk linggau atau melapor secara online melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id," jelasnya. jika pekerja melapor ke disnaker kota lubuk linggau juga dilaporkan ke kementerian melalui laman tersebut agar tercatat secara nasional. untuk mengingatkan pelaku usaha soal kewajiban mereka membayar thr paling lambat h-7 hari raya idul fitri 1446 h/2025 m wali kota lubuk linggau, h rachmat hidayat, m.i.kom menghimbau kepada pimpinan perusahaan swasta/bumn/bumd yang ada di kota lubuk linggau, untuk membayar thr keagamaan.   himbauan tersebut disampaikan melalui surat edaran nomor: 560/71 /disnaker/111/2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan tertanggal 14 maret 2025. baca juga:thr lebaran 2025, berhakkah pekerja non muslim dapat? begini aturannya baca juga:thr asn segera cair, soal tpp begini penjelasan bpkad lubuk linggau menurutnya surat edaran wali kota tersebut sudah disampaikan ke pelaku usaha yang ada di kota lubuk linggau. ia berharap pelaku usaha di kota lubuk linggau membayar thr karyawan sesuai dengan ketentuan yakni  1. thr keagamaan diberikan kepada: pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt) atau perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) 2. thr keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. 3. besarnya thr keagamaan diberikan sebagai berikut: a. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah. b. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan : baca juga:thr asn 2025 termasuk pppk, pns, tni dan polri naik, cek besaran yang diterima baca juga:kabar baik! kepastian thr ojol 2025, menaker usulkan uang tunai, aplikator siap dukung masa kerja x 1 (satu) bulan upah dibagi 12 bulan. 4. bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut: a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 5. bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. baca juga:pencairan thr thr pensiunan pns, tni dan polri 10 - 20 maret 2025, ini rincian komponennya baca juga:pencairan thr 2025 bagi asn, hingga nonstruktural bisa puluhan juta, ini rincian per kategori 6. bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai thr keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai thr keagamaan sebagaimana nomor 3 diatas, maka thr keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut. 7. thr keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. menurutnya surat edaran wali kota lubuk linggau tersebut menindaklanjuti surat edaran menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04.00/111/2025 tanggal 10 maret 2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian thr keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Tag

• # dijatuhi sanksi administratif
• # pengusaha tidak bayar thr
• # sanksi administratif
• # dijatuhi
• # tidak bayar thr
• # pengusaha

Share

• 
• 
• 
• 
•