Program Sekolah Penggerak Resmi Dicabut, Sekolah Rakyat Disebut-sebut Jadi Penggantinya?

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Kamis , 27 Mar 2025 - 16:37

Program Sekolah Penggerak Resmi Dicabut, Sekolah Rakyat Disebut-sebut Jadi Penggantinya?-Tangkap Layar-

KORANLINGGAUPOS.ID –Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) resmi menutup Program Sekolah Penggerak (PSP) per 18 Maret 2025.

Keputusan ini dituangkan dalam Kepmendikdasmen Nomor 14/M/2025 yang mencabut Kepmendikbudristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dengan munculnya isu mengenai Sekolah Rakyat yang diduga akan menggantikan Program Sekolah Penggerak (PSP) Namun, apakah benar demikian?

Program Sekolah Penggerak merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan sejak tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim.

Program ini bertujuan untuk mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta agar bergerak satu hingga dua tahap lebih maju dalam sistem pendidikan.

Namun, seiring pergantian pemerintahan, program ini resmi dihentikan oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti dengan alasan bahwa PSP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta tidak lagi relevan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.

Kemendikdasmen secara resmi mengumumkan pembubaran Program Sekolah Penggerak melalui Surat Edaran Nomor 5228/A4/HK.08/2025 pada tanggal 20 Maret 2025.

Sebagaimana dikutip Koranlinggaupos.id dari laman Klik.pendidikan.id, dalam keputusan ini disebutkan bahwa segala program yang berkaitan dengan PSP akan disesuaikan berdasarkan prioritas baru Kemendikdasmen.

Adapun inti dari Kepmendikdasmen Nomor 14/M/2025 meliputi tiga poin utama:

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepmendikbudristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

2. Seluruh pelaksanaan program pendidikan yang terkait dengan PSP akan dilakukan penyesuaian berdasarkan program prioritas Kemendikdasmen.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak 18 Maret 2025.

program sekolah penggerak resmi dicabut, sekolah rakyat disebut-sebut jadi penggantinya?                            koranlinggaupos.id –menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) resmi menutup program sekolah penggerak (psp) per 18 maret 2025.
keputusan ini dituangkan dalam kepmendikdasmen nomor 14/m/2025 yang mencabut kepmendikbudristek nomor 371/m/2021 tentang program sekolah penggerak.
kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dengan munculnya isu mengenai sekolah rakyat yang diduga akan menggantikan program sekolah penggerak (psp) namun, apakah benar demikian?
program sekolah penggerak merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan sejak tahun 2021 oleh menteri pendidikan saat itu, nadiem makarim.
baca juga:pastikan anti bullying, sekolah penggerak paud as syidiqyah lubuklinggau gelar parenting orang tua
program ini bertujuan untuk mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta agar bergerak satu hingga dua tahap lebih maju dalam sistem pendidikan.
namun, seiring pergantian pemerintahan, program ini resmi dihentikan oleh mendikdasmen abdul mu'ti dengan alasan bahwa psp sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta tidak lagi relevan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
kemendikdasmen secara resmi mengumumkan pembubaran program sekolah penggerak melalui surat edaran nomor 5228/a4/hk.08/2025 pada tanggal 20 maret 2025.
sebagaimana dikutip koranlinggaupos.id dari laman klik.pendidikan.id, dalam keputusan ini disebutkan bahwa segala program yang berkaitan dengan psp akan disesuaikan berdasarkan prioritas baru kemendikdasmen.
baca juga:kemensos luncurkan sekolah rakyat, pendidikan gratis untuk anak tidak mampu, ini syarat masuknya
adapun inti dari kepmendikdasmen nomor 14/m/2025 meliputi tiga poin utama:
1. mencabut dan menyatakan tidak berlaku kepmendikbudristek nomor 371/m/2021 tentang program sekolah penggerak.
2. seluruh pelaksanaan program pendidikan yang terkait dengan psp akan dilakukan penyesuaian berdasarkan program prioritas kemendikdasmen.
3. keputusan ini mulai berlaku sejak 18 maret 2025.
baca juga:anak kurang mampu akan dididik di sekolah rakyat, tersedia asrama dan gizi terjamin
di tengah pembubaran psp, muncul isu mengenai sekolah rakyat sebagai program pengganti. namun, faktanya, sekolah rakyat bukanlah kelanjutan dari psp.
sekolah rakyat merupakan program prioritas langsung dari presiden prabowo subianto dan dikelola oleh kementerian sosial (kemensos) dengan dukungan dari kemendikdasmen.
sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dengan pendekatan berbasis asrama.
dalam implementasinya, kemensos bekerja sama dengan kemendikdasmen untuk penyediaan tenaga pendidik serta perangkat kependidikan lainnya.
baca juga:pastikan anti bullying, sekolah penggerak paud as syidiqyah lubuklinggau gelar parenting orang tua
bahkan, petunjuk teknis mengenai rekrutmen guru dan kepala sekolah rakyat telah mulai disusun.
syarat menjadi guru dan kepala sekolah rakyat
berdasarkan draf petunjuk teknis yang ada, berikut adalah kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi guru dan kepala sekolah rakyat:
kualifikasi guru sekolah rakyat
1. warga negara indonesia (wni) yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
baca juga:anak kurang mampu akan dididik di sekolah rakyat, tersedia asrama dan gizi terjamin
2. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
3. lulusan program s1/d-iv dari perguruan tinggi terakreditasi.
4. memiliki ipk minimal 3,00.
5. memiliki disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran.
6. bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemensos.
baca juga:pilihan tepat kuliah gratis dan cepat jadi pns 2025, ini daftar sekolah kedinasannya
7. memiliki sertifikat pendidik atau telah mengikuti pendidikan profesi guru (ppg).
8. mampu berbahasa inggris secara aktif (lisan dan tulisan), dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa.
kualifikasi kepala sekolah rakyat
1. memiliki kualifikasi akademik minimal s1/d-iv dari perguruan tinggi terakreditasi.
2. memiliki sertifikat pendidik.
3. memiliki sertifikat guru penggerak.
baca juga:libur telah tiba, pastikan libur sekolah dan lebaran 2025 ini lebih nyaman dalam tugas
4. berstatus pns dengan pangkat minimal penata muda tingkat i (golongan iii/b) atau guru pppk dengan jenjang jabatan guru ahli pertama.
5. memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan minimal predikat "baik" selama dua tahun terakhir.
6. berpengalaman memimpin sekolah berbasis asrama minimal dua tahun.
dengan dihentikannya program sekolah penggerak, muncul pertanyaan terkait nasib guru penggerak (pgp) yang selama ini menjadi bagian dari program tersebut.
baca juga:16.107 alumni sma-smk putus sekolah, ternyata ini pemicunya
hingga saat ini, kemendikdasmen belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan status dan peran guru penggerak setelah psp dicabut.
namun, melihat persyaratan rekrutmen untuk sekolah rakyat, di mana salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru penggerak, ada indikasi bahwa mereka tetap akan memiliki peran dalam sistem pendidikan nasional, meskipun dalam program yang berbeda.
program sekolah penggerak resmi dihentikan per 18 maret 2025 sesuai keputusan mendikdasmen abdul mu’ti.
kebijakan ini didasarkan pada evaluasi bahwa psp sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini.
baca juga:perpisahan sekolah yang mewah dilarang, begini respon orang tua di lubuk linggau 
sementara itu, meskipun sekolah rakyat sedang dalam tahap perencanaan dan pengembangan, program ini tidak terkait dengan pencabutan psp.
sekolah rakyat adalah inisiatif baru dari pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
dengan perkembangan ini, masyarakat pendidikan masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari kemendikdasmen mengenai program pengganti psp serta nasib guru penggerak ke depannya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 17 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan