Mantan Ketua PJI Sumsel Setuju Pemilihan Ketua RT Secara Musyawarah Mufakat

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 03 Apr 2025 - 21:05

Nazaruddin, S.H -foto dokumen pribadi- --

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Wacana Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, M.I.Kom mendorong pemilihan ketua RT tidak dipilih langsung tapi secara musyawarah mufakat disambut positif oleh advokat Nazaruddin, S.H.

"Itu bagus memang seharusnya seperti itu Ketua RT ditunjuk berdasarkan musyawarah mufakat oleh Lembaga Adat dan Lurah," kata mantan Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Sumatera Selatan (Sumsel).

Dengan ditunjuk secara musyawarah mufakat oleh Lembaga Adat dan Lurah. Sehingga Lembaga Adat berfungsi dan Lembaga Adat berperan dalam menentukan kebijakan di kelurahan setempat dan berperan dalam pembangunan di Kelurahan setempat.

"Lembaga Adat bersama Lurah menunjuk warga yang ditokohkan di wilayah RT tersebut untuk dijadikan ketua RT," tambahnya.

Ketua RT ditunjuk secara musyawarah bagus sekali, bermanfaat mewakili masyarakat di RT masing-masing termasuk menyampaikan program pembangunan lingkungannya serta penghematan biaya.

Namun demikian dalam pelaksanaannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah (Perda) jangan sampai dipolitisir untuk kepentingan kelompok. "Harus dilaksanakan berdasarkan Perda yang disahkan oleh DPRD," jelasnya.

"Kalau Regulasi Perdanya bagus untuk mengadopsi kepentingan masyarakat secara luas," jelasnya.

Pembinaan kepada masyarakat secara berjenjang dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai ke Pemkot. Pembinaannya juga bagus dalam jangka panjang.

Menurut Nazaruddin sependapat bahwa pemilihan ketua RT dilakukan secara langsung banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.

Dengan pemilihan secara langsung biayanya besar, menimbulkan gesekan di masyarakat.

mantan ketua pji sumsel setuju  pemilihan ketua rt secara musyawarah mufakat                            lubuk linggau, koranlinggaupos.id - wacana wali  kota lubuk linggau, h rachmat hidayat, m.i.kom mendorong pemilihan ketua rt tidak dipilih langsung tapi secara musyawarah mufakat disambut positif oleh advokat nazaruddin, s.h.
"itu bagus memang seharusnya seperti itu ketua rt ditunjuk berdasarkan musyawarah mufakat oleh lembaga adat dan lurah," kata  mantan ketua persatuan jaksa indonesia (pji) sumatera selatan (sumsel). 
dengan ditunjuk secara musyawarah mufakat oleh lembaga adat dan lurah. sehingga lembaga adat berfungsi dan lembaga adat berperan dalam menentukan kebijakan di kelurahan setempat dan berperan dalam pembangunan di kelurahan setempat.
"lembaga adat bersama lurah menunjuk warga yang ditokohkan di wilayah rt tersebut untuk dijadikan ketua rt," tambahnya.
baca juga:wali kota lubuk linggau mendorong pemilihan ketua rt tidak dipilih langsung
baca juga:ketua rt ditemukan tak bernyawa dekat jembatan, polisi ungkap kronologinya
ketua rt ditunjuk secara musyawarah bagus sekali, bermanfaat mewakili masyarakat di rt masing-masing termasuk menyampaikan program pembangunan lingkungannya serta penghematan biaya.
namun demikian dalam pelaksanaannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai peraturan daerah (perda) jangan sampai dipolitisir untuk kepentingan kelompok. "harus dilaksanakan berdasarkan perda yang disahkan oleh dprd," jelasnya. 
"kalau regulasi perdanya bagus untuk mengadopsi kepentingan masyarakat secara luas," jelasnya.
pembinaan kepada masyarakat secara berjenjang dari rt, rw, kelurahan, kecamatan sampai ke pemkot. pembinaannya juga bagus dalam jangka panjang.
baca juga:besaran gaji ketua rt di berbagai wilayah indonesia tahun 2025
baca juga:peduli ancaman bahaya listrik, pln ulp lubuklinggau apresiasi ketua rt di kelurahan lubuk tanjung
menurut nazaruddin sependapat bahwa pemilihan ketua rt dilakukan secara langsung banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.
dengan pemilihan secara langsung biayanya besar, menimbulkan gesekan di masyarakat.
celakanya lagi dengan dipilih secara langsung ketua rt terkadang mengabaikan program dari kelurahan atau pemerintah daerah karena merasa dipilih oleh masyarakat.
terkadang ketua rt tidak mau melaksanakan program pemerintah daerah karena merasa dipilih secara langsung," jelasnya.
baca juga:wanita over dosis dari patok besi lubuk linggau lalu hilang nyawa, fakta baru diungkap ketua rt
baca juga:simak rincian gaji ketua rt di 11 daerah di indonesia, buruan cek!
diketahui berita sebelumnya wali  kota lubuk linggau, h rachmat hidayat, m.i.kom mendorong pemilihan ketua rt tidak dipilih langsung tapi  secara musyawarah mufakat.
pertimbangannya kata wali kota pemilihan secara langsung biayanya besar dan menimbulkan gesekan.
"saya mendorong pemilihan ketua rt dilakukan secara musyawarah mufakat tidak dipilih secara langsung karena kalau dipilih secara langsung biayanya besar, untuk satu kali pemilihan ketua rt biayanya bisa mencapai belasan juta," katanya
hal itu disampaikan wali kota saat resmikan pemakaian kantor lembaga adat kota lubuk linggau di jalan pembangunan kelurahan air kuti kecamatan lubuk linggau timur i kota lubuk linggau tepatnya eks komplek perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas, beberapa hari lalu.
untuk itu wali kota meminta ketua rt untuk membahasnya. "tapi ini tergantung ketua rt bukannya saya memaksa hanya menyarankan," tambahnya.
dengan secara musyawarah mufakat silahkan siapa yang akan mencalonkan diri menjadi ketua rt kepada panitia pemilihan ketua rt. selanjutnya proses pemilihan secara musyawarah mufakat.
wali kota menjelaskan pemilihan ketua rt nantinya akan dilaksanakan serentak dan periodisasinya menjadi 5 tahun.
regulasi pemilihan ketua rt di kota lubuk linggau berdasarkan peraturan walikota (perwali) kota lubuk linggau nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara pemilihan dan pedoman penyelenggaraan ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga kota lubuk linggau.
berdasarkan perwali tersebut disebutkan ada dua mekanisme pemilihan ketua rt yaitu musyawarah mufakat dan pemilihan langsung.
tata cara pemilihan ketua rt secara musyawarah mufakat diatur pada pasal 9 sedangkan pemilihan langsung di pasal 10.
dikutip dari perwali tersebut, bagian kesatu musyawarah mufakat
pasal  9 ayat (1) musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan atau pemberitahuan.
ayat (2) apabila kepala keluarga yang mendapat undangan tidak hadir dalam musyawarah pemilihan rt dan rw tidak dapat diwakilkan.
ayat (3) setiap peserta musyawarah pemilihan rt dan rw harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan, apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah, terlebih dahulu meminta izin kepada panitia.
ayat (4) apabila pada waktu dibukanya forum musyawarah pemilihan rt dan rw peserta tidak memenuhi kuorum, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
ayat (5) apabila penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi kuorum, dan dalam hal ini kepala keluarga yang hadir sepakat mengambil keputusan untuk pemilihan langsung, maka dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dalam wilayah rt/rw setempat.
bagian kedua pemilihan langsung pasal 10 seseorang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua rt/ketua rw, sebagai berikut : a. kepala keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga dan atau buku induk kependudukan tahun berjalan; b. berdasarkan alamat kartu keluarga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 4 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan