Wacana Sekolah Kedinasan Bayar Sendiri, Siap-Siap Uang Saku Tidak Turun Lagi?

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Senin , 14 Jul 2025 - 13:35

Pernyataan ini langsung mengundang pro-kontra sebab selama ini, sekolah kedinasan dikenal sebagai jalur istimewa yang memberikan banyak keuntungan pendidikan.-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID - Wacana sekolah kedinasan tidak gratis lagi datang sangat mengejutkan dari Gedung DPR.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Juliyatmono, mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi dibiayai penuh oleh negara, dan lulusannya tidak otomatis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pernyataan ini langsung mengundang pro-kontra sebab selama ini, sekolah kedinasan dikenal sebagai jalur istimewa yang memberikan banyak keuntungan pendidikan gratis, asrama, uang saku, dan jaminan langsung jadi ASN.

Lalu, apa sebenarnya yang melatarbelakangi usulan ini?

Apa Sebenarnya yang Diusulkan?

1. Gagasan Juliyatmono punya dua poin utama:

2. Biaya sekolah kedinasan dibayar sendiri oleh peserta, seperti halnya universitas umum.

Lulusan sekolah kedinasan tidak otomatis jadi CPNS, tapi tetap ikut tes CPNS umum bersama lulusan kampus lain.

Dengan sistem ini, menurutnya, sekolah kedinasan akan tetap eksis, tetapi lebih inklusif dan kompetitif.

Siapa pun bisa daftar asal memenuhi syarat dan mampu membiayai pendidikannya.

Juliyatmono menyoroti bahwa sistem sekolah kedinasan yang ada saat ini menciptakan kelompok elit kecil yang merasa paling unggul karena masuknya sulit, gratis, dan setelah lulus langsung kerja.

“Perguruan tinggi kelembagaan ini diberikan fasilitas luar biasa.

wacana sekolah kedinasan bayar sendiri, siap-siap uang saku tidak turun lagi?                            koranlinggaupos.id - wacana sekolah kedinasan tidak gratis lagi datang sangat mengejutkan dari gedung dpr.
anggota fraksi partai golkar, juliyatmono, mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi dibiayai penuh oleh negara, dan lulusannya tidak otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (cpns).
pernyataan ini langsung mengundang pro-kontra sebab selama ini, sekolah kedinasan dikenal sebagai jalur istimewa yang memberikan banyak keuntungan pendidikan gratis, asrama, uang saku, dan jaminan langsung jadi asn.
lalu, apa sebenarnya yang melatarbelakangi usulan ini?
baca juga:6 penyebab umum berkas tms saat daftar sekolah kedinasan 2025
apa sebenarnya yang diusulkan?
1. gagasan juliyatmono punya dua poin utama:
2. biaya sekolah kedinasan dibayar sendiri oleh peserta, seperti halnya universitas umum.
lulusan sekolah kedinasan tidak otomatis jadi cpns, tapi tetap ikut tes cpns umum bersama lulusan kampus lain.
baca juga:jadwal dan materi skd sekolah kedinasan 2025, panduan lengkap lolos seleksi tahap awal
dengan sistem ini, menurutnya, sekolah kedinasan akan tetap eksis, tetapi lebih inklusif dan kompetitif.
siapa pun bisa daftar asal memenuhi syarat dan mampu membiayai pendidikannya.
juliyatmono menyoroti bahwa sistem sekolah kedinasan yang ada saat ini menciptakan kelompok elit kecil yang merasa paling unggul karena masuknya sulit, gratis, dan setelah lulus langsung kerja.
“perguruan tinggi kelembagaan ini diberikan fasilitas luar biasa.
baca juga:ptdi sttd 2025, sekolah kedinasan transportasi darat dengan peluang asn dan industri
masuk sudah berharap dapat pekerjaan, lalu mereka membangun ‘korsa’, tapi jadi sulit membaur dengan yang lain,” jelasnya.
dalam konteks ini, kata “korsa” merujuk pada semangat kebersamaan di dalam kelompok, yang sayangnya bisa menjadi penghalang untuk berbaur dengan asn dari jalur lain.
juliyatmono menambahkan, gagasan ini lahir juga dari kondisi anggaran pendidikan nasional yang terbatas.
dalam konstitusi, negara wajib mengalokasikan minimal 20% apbn untuk sektor pendidikan.
baca juga:sekolah kedinasan tak lagi gratis? ini fakta dan wacana dpr terbaru 2025
namun dalam praktiknya, dana ini tersebar ke berbagai lembaga, termasuk untuk sekolah-sekolah kedinasan.
“mandatory spending 20% ini realitanya terbagi-bagi, menurut saya sekolah kedinasan harusnya tidak 100% ditanggung negara, biarkan masyarakat membiayai sendiri,” tambahnya.
tentu belum, ia menegaskan bahwa ini baru gagasan awal yang perlu kajian mendalam dari lintas kementerian dan pemangku kepentingan terkait.
ia pun mengakui, perubahan sistem besar seperti ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
baca juga:cukup rp30 juta hingga rp50 juta pengajuan kur 2025 dengan angsuran mulai rp700 ribuan 
“semua ini butuh kajian, agar saat dilaksanakan nanti, bisa diterima semua pihak,” tandasnya.
wacana ini langsung mendapat respons beragam sebagian mendukung karena melihat perlunya keadilan dalam sistem pendidikan dan seleksi asn.
namun, tidak sedikit pula yang menolak karena merasa sekolah kedinasan adalah investasi negara dalam membentuk sdm unggul di sektor strategis.
beberapa netizen di media sosial menyebut, “jika sekolah kedinasan tak lagi gratis, maka justru akan mempersempit akses masyarakat menengah ke bawah.”
baca juga:sekolah kedinasan tak lagi gratis? ini fakta dan wacana dpr terbaru 2025
apalagi, tidak semua keluarga mampu membiayai pendidikan tinggi, apalagi di sektor-sektor yang memerlukan pelatihan intensif seperti stin, stmkg, atau ipdn.
apapun keputusan akhirnya nanti, satu hal yang jelas diskusi tentang masa depan sekolah kedinasan harus melibatkan semua pihak pemerintah, dpr, masyarakat, dan calon peserta didik.
karena sistem pendidikan, apalagi yang menyangkut pengadaan asn, tidak boleh hanya berpihak pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada nilai keadilan dan akses merata untuk seluruh rakyat indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, Rabu, 7 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan