Bupati Musi Rawas Ikut Rakor Program MBG, Sudah 32.180 Warga Nikmati Makan Bergizi Gratis

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pelaksanaan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan penuntasan Tuberkulosis (TBC). Kegiatan ini digelar secara daring melalui video conference bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin 29 September 2025 bertempat di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas.

Rakor yang berlangsung secara nasional ini juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai kementerian. Di Kabupaten Musi Rawas, selain Bupati Ratna Machmud, hadir pula sejumlah kepala OPD terkait, antara lain Dinas Pendidikan, Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perikanan, Sekretaris Dinas Kesehatan, serta pihak RSUD Sobirin dan RSUD Muara Beliti.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Musi Rawas, Ervan Malik, SP., M.S menjelaskan bahwa Rakor tersebut membahas teknis pelaksanaan MBG di daerah serta langkah percepatan program penanganan TBC. 

“Kalau secara nasional tetap pusat yang memimpin, tapi daerah tetap dituntut untuk berperan aktif. Paling tidak ada dukungan dari pemerintah kabupaten untuk mempercepat proses MBG,” jelas Ervan.

BACA JUGA:Siswa SDN 55 Lubuk Linggau Antusias Makan Bergizi Gratis, Simbol Perhatian untuk Anak Bangsa

BACA JUGA:Cegah Keracunan Makan Bergizi Gratis, Simak Penjelasan Ketua PERSAGI Lubuk Linggau

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun dari Korwil MBG, terdapat sekitar 32.180 penerima manfaat program MBG di Musi Rawas. Jumlah itu mencakup anak-anak usia PAUD, TK, SD, SMA, hingga ibu hamil.

“Untuk rinciannya memang belum pasti karena saya hanya dapat dari Korwil. Jadi berapa jumlah anak PAUD, berapa siswa SD, SMP, atau SMA, serta berapa ibu hamil,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud sendiri menekankan untuk meningkatkan dan perlu koordinasi yang lebih dari pihak MBG ke pemerintah Kabupaten. 

Selain pembahasan MBG, Rakor juga menyoroti percepatan penuntasan penyakit TBC yang hingga kini masih menjadi perhatian serius secara nasional. Pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit, untuk menurunkan angka penderita TBC di wilayah masing-masing.