Bapas Muratara Tegaskan Integritas, Cabut Program PB Klien di Lapas Muara Beliti
Bapas Muratara menegaskan komitmen terhadap integritas dan profesional dalam pembinaan klien pemasyarakatan, tindakan tegas diambil dengan mencabut program PB--FOTO : Bapas Kelas II Muratara
KORANLINGGAUPOS.ID - Dalam rangka menjaga marwah pembinaan pemasyarakatan yang berlandaskan hukum dan integritas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Musi Rawas Utara, Anditya Fadli, secara resmi melaksanakan pencabutan program integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap klien pemasyarakatan berinisial A.A. di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
Pencabutan ini merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas lembaga antara Bapas Muratara dan pihak Lapas Narkotika Muara Beliti.
Berdasarkan temuan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam program PB, klien dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria pembinaan di luar lembaga.
Sehingga pencabutan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
BACA JUGA:Mulai Babak Baru, Klien PB Resmi Dibimbing Bapas Muratara
BACA JUGA:Bapas Muratara Terima Gelombang Klien Integrasi dari Tiga Lapas, Ada dari Trenggalek Jawa Timur
“Kami tidak mentolerir pelanggaran dalam program integrasi. Setiap langkah kami selalu berlandaskan aturan dan semangat pembinaan,” tegas Anditya Fadli.
Dan ini disampaikannya mengenai pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas pembimbingan.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Bapas Muratara dalam menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan secara tegas, profesional, dan berintegritas.
Serta sebagai bentuk tanggung jawab institusional dalam memastikan bahwa setiap program integrasi tidak hanya menjadi sarana pembinaan.
BACA JUGA:Perkuat Sinergi, Bapas Muratara Hadiri Sidang TPP di Lapas Narkotika Muara Beliti
BACA JUGA:Naik Jenjang dan Tambah Amunisi : Bapas Muratara Perkuatkan Barisan Pembimbing Kemasyarakatan
Tetapi juga cerminan dari kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.
Bapas Muratara terus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pembinaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis seperti pencabutan hak integrasi.