Demokrasi Pancasila: Jalan Tengah di Era Lokalisme dan Globalisme

KORANLINGGAUPOS.ID - DEMOKRASI Indonesia bukan sekadar menyalin sistem politik dari luar negeri. Ia lahir dari perenungan panjang para pendiri bangsa, berakar pada Pancasila, yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif.

Miriam Budiardjo (2008) menegaskan, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak bisa dilepaskan dari nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial.

Paradigma ini sejalan dengan Samuel Huntington (1991) tentang third wave of democratization: demokrasi di negara berkembang harus beradaptasi dengan kultur lokal. Demokrasi Pancasila adalah adaptasi khas Indonesia—hasil sintesis antara modernitas dan tradisi.

Hari ini, nasionalisme kita sedang “di-sandwich” oleh dua kekuatan: lokalisme dan globalisme. Lokalisme: muncul dalam bentuk politik identitas. Pilkada sering jadi ajang “adu sentimen” berbasis suku, agama, atau daerah. 

 

Benedict Anderson (1983) dalam Imagined Communities menegaskan bangsa adalah komunitas imajiner yang dibangun atas kesepakatan bersama, bukan sekadar ikatan primordial.

Globalisme: hadir lewat arus informasi tanpa batas. Generasi muda hidup di dunia digital penuh narasi global.

Manuel Castells (2000) menyebut ini sebagai network society, di mana identitas lokal dan nasional bisa terkikis oleh arus global.

Akibatnya, nasionalisme kita sering terjepit. Terlalu lokal, kita terpecah. Terlalu global, kita kehilangan jati diri. Demokrasi Pancasila harus jadi kompas agar bangsa tetap punya arah. Bung Hatta pernah mengingatkan, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”

Pesan ini relevan: nasionalisme harus tumbuh dari akar rumput, bukan sekadar simbol di pusat kekuasaan.

 

Pilkada adalah laboratorium demokrasi lokal. Namun, tiga penyakit kronis selalu muncul:

1) Politik SARA  

Politik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan masih jadi senjata. Lewis Coser (1956) menyebut konflik bisa memperkuat solidaritas internal, tapi jika berbasis SARA, konflik justru memecah bangsa.

2) Politik Hoaks  

Era digital membuat hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. McCombs & Shaw (1972) dalam teori agenda setting menegaskan media membentuk persepsi publik. Di era medsos, hoaks bisa jadi agenda instan yang memengaruhi opini masyarakat.