Keterangan Resmi Muhammadiyah : Pernyataan Jokowi Kampanye dan Memihak Picu Konflik

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Minggu , 28 Jan 2024 - 12:04

PP Muhammadiyah Minta Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, agar pernyataan soal presiden boleh kampanye dan memihak dicabut--SATPRES

Selain itu, sebuah jabatan publik (terlebih Presiden yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi) terikat dengan prinsip dasar yang harus dipatuhi.

Pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

Berdasarkan hal di atas, maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan.

Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat.

- Ketiga, dari sudut pandang etis (dan teknis).

Sumpah jabatan penyelenggara negara, termasuk presiden, adalah setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kesetiaan ini harus diwujudkan dalam segala aktivitasnya. Bahkan, meskipun Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, saat dirinya menjabat menjadi Presiden, dirinya wajib tunduk pada rakyat bukan pada partai politik pengusung.

Di luar itu, Joko Widodo, selalu akan dipersonifikasi sebagai presiden dalam aktivitas apapun.

Bahkan aktivitas keseharian yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan sekalipun.

Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan seperti pembagian bantuan sosial akan secara langsung maupun tidak langsung “dianggap” oleh sebagian masyarakat sebagai “bantuan Jokowi”.

Faktanya, kondisi ini diperparah dengan adanya kesengajaan dari Presiden dan sebagian menterinya untuk memposisikan “bantuan sosial” ini sebagai “bantuan Jokowi”.

Berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu menyatakan sikap sebagai berikut:

keterangan resmi muhammadiyah : pernyataan jokowi kampanye dan memihak picu konflik                            jakarta, koranlinggaupos.id - pernyataan presiden joko widodo yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak. muhammadiyah  merespon.
dengan adanya pernyataan tersebut muhammadiyah beranggapan apa yang dikatakan jokowi memicu kontroversi.
seperti yang disampaikan jokowi beberapa waktu lalu kepada wartawan, "hak demokrasi, hak politik setiap orang. setiap menteri sama saja. presiden itu boleh loh kampanye, boleh lho memihak," 
muhammadiyah menaggapi dengan pernyataan tersebut bisa langsung menimbulkan kontroversi di masyarakat.
baca juga:presiden jokowi : pejabat publik boleh kampanye dan boleh memihak tapi ada aturanya
meskipun pada kesempatan yang sama, presiden jokowi menggarisbawahi bahwa kampanye dimaksud tidak menggunakan fasilitas negara.
dalam keterangan resmi muhammadiyah, pasca kontroversi, presiden joko widodo memberikan klarifikasi.
alih-alih meralat pernyataannya tersebut, jokowi justru menyebut bahwa ucapannya sudah sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu) dengan mengutip ketentuan pasal 299 dan pasal 281.
kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. menteri juga boleh," ucap jokowi saat itu.
baca juga:pernyataan presiden jokowi masih menjadi perbincangan hangat 
muhammadiyah menilai melihat pernyataan terakhir presiden, terkesan bahwa apa yang presiden sampaikan adalah sebuah kebenaran yang harus didukung atau setidaknya tidak ditolak.
"pernyataan dimaksud tidak lain merupakan upaya mencari pembenaran. pertanyaannya, apakah pernyataan presiden joko widodo ini dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum maupun etika?" tulis muhammadiyah dalam keterangan resmi yang ditandangani trisno raharjo sebagai ketua dan muhammad alfian sebagai sekretaris.
pernyataan lengkap muhammadiyah
majelis hukum dan ham pimpinan pusat muhammadiyah menganggap penting untuk mengambil sikap atas apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo yang telah menimbulkan polemik ini.
baca juga:presiden bisa kampanye dan memihak, ini pesan anies dari masyarkat untuk presiden
sikap ini dipandang penting mengingat muhammadiyah memiliki peran dan tanggungjawab keummatan dankebangsaan untuk tetap menjaga nalar demokrasi yang diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa indonesia ini agar tidak diseret sesuka hati elit politik berdasarkan keinginan dan kepentingannya masing-masing.
sebelum sampai pada pernyataan sikap yang akan disampaikan, majelis hukum dan ham pp muhammadiyah menyampaikan bahwa pernyataan presiden joko widodo dimaksud tidak bisa hanya dilihat dari kacamata normatif semata. melainkan juga harus dilihat dari optik yang lebih luas yakni dari sudut pandang filosofis, etis, dan teknis.
- pertama, dari sudut pandang normatif.
adalah benar pasal 299 ayat (1) uu pemilu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hak melaksanakan kampanye.
baca juga:kpu sebut presiden dan wapres boleh kampanye ini syaratnya 
namun demikian, ketentuan pasal 299 ayat (1) uu pemilu ini tidak dapat dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan
pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.
pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat (1) uu pemilu.
bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika presiden dan wakil presiden (yang aktif menjabat) kemudian mempromosikan salah satu kontestan, dengan (sangat mungkin) menegasi kontestan lainnya?
baca juga:kampanye prabowo subianto bakal dihadiri 15.000 massa, begini persiapan polres musi rawas
dengan demikian, pernyataan presiden joko widodo bahwa presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan pemilu itu sendiri.
- kedua, dari sudut pandang filosofis.
presiden sebagai kepala negara adalah pemimpin seluruh rakyat.
pada dirinya ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk pemilu. presiden berkewajiban memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas untuk memastikan penggantinya adalah sosok yang berintegritas.
baca juga:timnas amin tanggapi bansos ditempelin stiker 02 prabowo gibran
selain itu, sebuah jabatan publik (terlebih presiden yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi) terikat dengan prinsip dasar yang harus dipatuhi.
pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.
berdasarkan hal di atas, maka secara filosofis posisi presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan.
dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat.
baca juga:ini jadwal pilpres jika terjadi dua putaran
- ketiga, dari sudut pandang etis (dan teknis).
sumpah jabatan penyelenggara negara, termasuk presiden, adalah setia pada pancasila dan uud nri tahun 1945.
kesetiaan ini harus diwujudkan dalam segala aktivitasnya. bahkan, meskipun presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, saat dirinya menjabat menjadi presiden, dirinya wajib tunduk pada rakyat bukan pada partai politik pengusung.
di luar itu, joko widodo, selalu akan dipersonifikasi sebagai presiden dalam aktivitas apapun.
bahkan aktivitas keseharian yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan sekalipun.
baca juga:kenapa anggota kpu diganti mendadak? kpu ri diperiksa dkpp
oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan seperti pembagian bantuan sosial akan secara langsung maupun tidak langsung “dianggap” oleh sebagian masyarakat sebagai “bantuan jokowi”.
faktanya, kondisi ini diperparah dengan adanya kesengajaan dari presiden dan sebagian menterinya untuk memposisikan “bantuan sosial” ini sebagai “bantuan jokowi”.
berdasarkan hal-hal di atas, majelis hukum dan ham pimpinan pusat muhammadiyah perlu menyatakan sikap sebagai berikut:
1. mendesak presiden joko widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak.
baca juga:muslimat nu 'pecah' ketum muslimat nu dan anggota beda dukungan
2. meminta kepada presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan pemilu yang tensinya semakin meninggi.
3. meminta kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan pemilu.
4. menuntut kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu.
baca juga:jadi tim sukses, herman deru, khofifah, yenny wahid dinonaktifkan dari pbnu
5. meminta kepada mahkamah konstitusi (mk) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan hasil pemilu.
sikap ini penting dilakukan oleh mk agar putusannya kelak yang bukan sekedar mengkalkulasi suara (karena mk bukan mahkamah kalkulator) tetapi lebih jauh dari itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya.
tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara.
mengajak seluruh rakyat indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara.
baca juga:mahfud md sebut pertanyaan gibran hanya untuk mempermalukan dirinya
pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan