KAMMI Komisariat Sebiduk Semare Ajak Masyarakat Hindari Money Politics

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 31 Jan 2024 - 21:20

Komisariat Sebiduk Semare Aksi Mimbar Demokrasi dilakukan KAMMI Komisariat Sebiduk Semare Kota Lubuklinggaudi di Simpang RCA Kota Lubuklinggau, Rabu 30 Januari 2024.-Foto : Dokumen-KAMMI

Perlu kita sadari bahwa praktik ini dapat merusak demokrasi karena dapat menghilangkan pilihan bebas pemilih dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh lagi, praktik ini juga mendorong prilaku korupsi karena adanya biaya politik yang tinggi.

Pasalnya, calon peserta pemilu harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan milyar untuk memenangkan pemilihan. Biaya ini dapat digunakan untuk membayar tim kampanye, dan menyogok pemilih untuk meraup suara pemilih.

Untuk menutupi biaya politik yang tinggi, calon peserta pemilu yang melakukan politik uang akan cenderung untuk melakukan korupsi setelah terpilih. Logika sederhananya, seorang yang menggelontorkan modal di awal yang besar, pasti ingin modal kembali.

Dengan gaji yang sedikit, maka solusinya adalah dengan korupsi. Korupsi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sejatinya, di Indonesia, larangan politik uang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 523 ayat 1,2, dan 3 dan juga pada Pasal 515 dalam UU Pemilu tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).(*)

kammi komisariat sebiduk semare ajak masyarakat hindari money politics                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - dalam menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia (kammi) komisariat sebiduk semare kota lubuklinggau mengadakan mimbar demokrasi.
kegiatan berupa aksi di depan ruang publik itu dilakukan di simpang rca kota lubuklinggau, rabu 30 januari 2024.
puluhan pengurus kammi komisariat sebiduk semare berasal dari 7 kampus di kota lubuklinggau ikut serta dalam mimbar demokrasi. diantaranya mahasiswa kampus universitas pgri silampari (unpari), universitas islam nusantara (uin) al-azhaar lubuklinggau, stmik bnj, stiebi putra prana, stikes fitrah aldar, akper depkes prodi keperawatan lubuklinggau, dan universitas terbuka. 
dimas suprianto ketua umum pk kammi sebiduk semare didampingi radu ketua departemen kebijakan publik menjelaskan, mimbar demokrasi mereka suarakan tujuannya mengingatkan masyarakat untuk peka terhadap politik dan menghindari money politik.
baca juga:antisipasi money politik bawaslu harapkan peran serta masyarakat 
aksi mimbar demokrasi ini dihadiri 30 kader kammi komisariat sebiduk semare kota lubuklinggau, yang tergabung dari berbagai kampus yang ada di kota lubuklinggau. 
“kami berharap aksi mimbar demokrasi ini mampu menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat kota lubuklinggau bahwasanya pesta demokrasi yang diadakan secara 5 tahun sekali ini harus berjalan dengan damai dan menjaga demokrasi selamatkan negeri,” tutur radu.
dalam momentum pesta demokrasi ini, radu berharap dari seluruh elemen masyarakat mampu mewujudkan pemilu yang bermartabat, adil, bersih dan damai. 
“apa yang kami lakukan hari ini ialah bentuk dari kepedulian kami terhadap negeri ini, karena kami memandang pemilu ini bukan suatu hal yang bisa di anggap sepele,” imbuh dimas suprianto.
baca juga:ngga akan money politik, caleg nasdem lubuklinggau: yang nyogok dan menerima sama-sama dosa
“kami sangat menyayangkan sekali masih banyak orang yang tidak mau peka terhadap politik. tanpa kita sadar kebijakan politik itu mampu mengatur semua yang ada di kehidupan sehari-hari kita. harga sembako melonjak tinggi itu hasil dari kebijakan politik, bbm naik itu hasil kebijakan politik,” tutur dimas.
“dan yang tak kalah penting ialah kami mengajak kepada seluruh pendukung calon masing-masing jangan sampai saling menjatuhkan satu sama lain, karena itu akan merusak nama baik demokrasi. mari kita jaga demokrasi dan selamatkan negeri,” imbuhnya. 
sementara dikutip koranlinggaupos.id dari berbagai sumber menyebutkan, dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa praktik politik uang telah menjadi hal yang umum dalam pemilihan umum di indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. 
secara sederhana, definisi politik uang atau yang sering disebut money politic adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dalam pemilu. 
baca juga:ketua bawaslu: seluruh kecamatan di lubuklinggau rawan money politik
perlu kita sadari bahwa praktik ini dapat merusak demokrasi karena dapat menghilangkan pilihan bebas pemilih dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan. lebih jauh lagi, praktik ini juga mendorong prilaku korupsi karena adanya biaya politik yang tinggi. 
pasalnya, calon peserta pemilu harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan milyar untuk memenangkan pemilihan. biaya ini dapat digunakan untuk membayar tim kampanye, dan menyogok pemilih untuk meraup suara pemilih. 
untuk menutupi biaya politik yang tinggi, calon peserta pemilu yang melakukan politik uang akan cenderung untuk melakukan korupsi setelah terpilih. logika sederhananya, seorang yang menggelontorkan modal di awal yang besar, pasti ingin modal kembali.
dengan gaji yang sedikit, maka solusinya adalah dengan korupsi. korupsi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
baca juga:limbad sulap koran jadi uang, mahfud md dilaporkan ke bawaslu ri 
sejatinya, di indonesia, larangan politik uang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu). pasal 523 ayat 1,2, dan 3 dan juga pada pasal 515 dalam uu pemilu tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 1 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan