Simak, ini Peta Kerawanan Pemilu di Kota Lubuklinggau

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Kamis , 01 Feb 2024 - 21:48

Dedi Kariema Jaya – Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau-Foto : Dokumen-Linggau Pos

Dijelaskannya saat pemungutan surat direkap melalui sistem. Salinan tidak perlu dicatat. Selesai direkap discan, print out langsung dibagikan kepada saksi Parpol dan pengawas TPS.

Hasil pemungutan suara tidak perlu nyalin lagi seperti dulu, kalau banyak jumlah saksi Parpol maka banyak juga salinannya. Tapi sekarang tidak lagi, bisa diprint, sehingga menghemat waktu.

“Maka dari itu perlu jaringan. Untuk daerah yang blank spot dilaporkan dulu, nantinya setelah ada signal laporan otomatis masuk ke sistem,” sebutnya.

Makadari itulah, syarat untuk menjadi anggota KPPS harus memiliki ponsel android paling lama tahun 2018 tahun keatas agar bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Soal pelanggaran pemilu, kata Dedy, ada dua sumber. Pertama temuan dan kedua, pengaduan masyarakat.

“Untuk menjadi temuan bisa saja, agak lebih sulit menemukan data. Ada yang lebih biak ada keterlibatan dari masyarakat melaporkan, karena lebih mudah mendapatkan akses. Ketika ada laporan dari masyarakat kami wajib menindaklanjutinya diantaranya memanggil pihak yang terlapor,” jelasnya.

Ditembahkannya, ada mekanisme diatur di Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

“Kalau memang terbukti mengarah pidana. Jika terbukti mengarah pidana maka untuk tindaklanjutnya Gakkumdu yang melakukannya,” sebutnya.

“Jika pelanggaran administratif Bawaslu yang memutuskan. Sanksi bervariasi yang paling berat membatalan sebagai calon,” tambahnya. (*)

simak, ini peta kerawanan pemilu di kota lubuklinggau                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuklinggau, dedi kariemajaya menyebut pemetaan kerawanan pemilu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling ditekankan profesionalitas penyelenggara pemilu. 
kenapa disebut rawan?
karena penyelenggara ditingat teknis, kpu direkrut menjelang hari h pemilu sehingga pemahaman terhadap aturan agak rawan. namun untuk di kota lubuklinggau ada incumbent baik di bawaslu maupun kpu. 
selain itu soal netralitas aparatur baik itu pns, maupun tni dan polri. 
baca juga:bawaslu amini aparat rawan tidak netral
“kalau tni dan polri netralnya jelas mutlak tidak ada hak pilih dan juga tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. namun untuk pns ada hal untuk memilih sehingga ada referensi politik, kecendrungan mempunyai selera politik. tapi tidak boleh ditampakkan ke publik. mengapa rawan karena bisa mengiring atau memobilisasi mendukung peserta pemilu. sehingga pns masuk kerawanan yang perlu dicermati,” katanya saat diwawancara koranlinggaupos.id 1 februari 2024. 
kemudian soal lokasi tempat pemungutan suara (tps) yang secara geografis sulit ditempuh dan daerah blank spot.
kalau untuk di kota lubuklinggau daerah malus kelurahan petanang ilir kecamatan lubulinggau utara i dan kelurahan jukung kecamatan lubuklinggau selatan i. 
“ada beberapa tps saja yang sulit dijangkau dan kurang mendapatkan sorotan publik paling banyak di kecamatan lubuklinggau utara i dan lubuklinggau selatan i,” tambahnya.
baca juga:ketua bawaslu: seluruh kecamatan di lubuklinggau rawan money politik 
menurutnya pelaporan hasil pemilu mapun laporan pengawasan pemilu berbasis digital. memang teknologi diterapkan menggunakan aplikasi. ada aplikasi siswalu yang merupakan aplikasi milik bawaslu. 
kemudian untuk pelaporan hasil pemilu aplikasi si rekap. hal itu membutuhkan dukungan dari teknologi, baik peralatan maupun jaringan telekomunikasi atau signal. 
kerawanan berikutnya soal bencana, berdasarkan rilis bmkg bahwa pada februari 2024 rawan terjadi bencana banjir. 
“alhamdulillah untuk di kota lubuklinggau tidak begitu rawan banjir. kalaupun terjadi banjir relatif lebih cepat surut karena tingkat penyerapan air di kota lubukliggau cepat. walaupun banjir tapi cepat surut, relatif tinggi kota lubuklinggau. maka, dipilih lokasi tps yang dapat terhindar dari banjir,” paparnya. 
baca juga:dapil ii rawan konflik
dijelaskannya saat pemungutan surat direkap melalui sistem. salinan tidak perlu dicatat. selesai direkap discan, print out langsung dibagikan kepada saksi parpol dan pengawas tps.
hasil pemungutan suara tidak perlu nyalin lagi seperti dulu, kalau banyak jumlah saksi parpol maka banyak juga salinannya. tapi sekarang tidak lagi, bisa diprint, sehingga menghemat waktu. 
“maka dari itu perlu jaringan. untuk daerah yang blank spot dilaporkan dulu, nantinya setelah ada signal laporan otomatis masuk ke sistem,” sebutnya. 
makadari itulah, syarat untuk menjadi anggota kpps harus memiliki ponsel android paling lama tahun 2018 tahun keatas agar bisa menggunakan aplikasi tersebut.
baca juga:tps di wilayah perbatasan lubuklinggau dinilai rawan, kapolres lubuklinggau bakal tinjau ke lokasi 
soal pelanggaran pemilu, kata dedy, ada dua sumber. pertama temuan dan kedua, pengaduan masyarakat. 
“untuk menjadi temuan bisa saja, agak lebih sulit menemukan data. ada yang lebih biak ada keterlibatan dari masyarakat melaporkan, karena lebih mudah mendapatkan akses. ketika ada laporan dari masyarakat kami wajib menindaklanjutinya diantaranya memanggil pihak yang terlapor,” jelasnya. 
ditembahkannya, ada mekanisme diatur di peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. 
“kalau memang terbukti mengarah pidana. jika terbukti mengarah pidana maka untuk tindaklanjutnya gakkumdu yang melakukannya,” sebutnya.
baca juga:91 orang kena begal, catat ini wilayah rawan kriminal di lubuklinggau
“jika pelanggaran administratif bawaslu yang memutuskan. sanksi bervariasi yang paling berat membatalan sebagai calon,” tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 2 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan