Ketua KPU Prabumulih Banding

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 16 Apr 2026 - 20:50

Kuasa Hukum Marta Dinata selaku Ketua KPU Prabumulih, Yasrin Abidin sebagai Sekretaris KPU, serta Syahrul Arifin sebagai PPK mengajukan upaya hukum banding atas putusan pidana yang sebelumnya dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang. -Foto: Dok. Sumeks.disway.id-

Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara ini.

Mereka menilai, pendekatan yang digunakan yakni metode total loss tidak tepat.

Seharusnya, kata Radiansyah, penghitungan dilakukan dengan metode actual loss agar kerugian negara yang dihitung benar-benar nyata dan pasti, sebagaimana merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak hanya itu, keputusan untuk mengajukan banding juga dipengaruhi oleh langkah serupa yang lebih dahulu ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih.

Dengan demikian, pihak terdakwa merasa perlu menempuh jalur hukum yang sama guna memberikan ruang pembelaan lebih lanjut di tingkat banding.

“Kami berharap majelis hakim di tingkat banding nantinya dapat mempertimbangkan secara objektif seluruh fakta persidangan serta keberatan yang kami ajukan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam putusan sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin oleh Masriati menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Marta Dinata sebagai terdakwa utama dijatuhi hukuman paling berat, yakni pidana penjara selama 8 tahun, disertai denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,91 miliar. Apabila tidak mampu membayar, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama 4 tahun.

Sementara itu, Yasrin Abidin dan Syahrul Arifin masing-masing divonis 6 tahun penjara, dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

ketua kpu prabumulih banding                            koranlinggaupos.id - perkara dugaan korupsi dana hibah kegiatan pilkada kota prabumulih 2024, bakal memasuki babak baru. 
tiga terdakwa dalam kasus tersebut, resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan pidana yang sebelumnya dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri (pn) palembang.
ketiga terdakwa itu yakni marta dinata selaku ketua kpu prabumulih, yasrin abidin sebagai sekretaris kpu, serta syahrul arifin yang menjabat sebagai ppk.
langkah banding ini diajukan melalui tim kuasa hukum mereka, yang menilai putusan pengadilan tingkat pertama masih menyisakan sejumlah hal yang layak untuk diperdebatkan di tingkat lebih tinggi.
baca juga:ending kasus dana hibah pilkada prabumulih, ini vonis hukuman untuk 3 terdakwa ketua kpu paling berat
baca juga:ketua kpu dituntut 10 tahun penjara dan wajib kembalikan rp3,9 miliar
dilansir dari sumeks.disway.id kuasa hukum marta dinata, radiansyah sh didampingi widodo sh, menegaskan bahwa pihaknya secara resmi telah mengajukan permohonan pernyataan banding.
ia menyebutkan, keputusan tersebut diambil setelah mencermati berbagai pertimbangan dalam amar putusan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fakta persidangan.
“ada sejumlah poin penting yang menjadi dasar keberatan kami. salah satunya terkait hasil audit inspektorat yang menyebutkan adanya kerugian negara mencapai rp3,9 miliar,” ujar radiansyah, kamis 16 april 2026.
menurutnya, fakta di persidangan justru menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai dari hibah tersebut telah dilaksanakan.
baca juga:pemprov sumsel evaluasi kebijakan wfh dan wfa, asn harus selalu siap di mana pun berada
baca juga:bupati hm toha tegaskan camat harus jadi motor penyelesaian persoalan wilayah
hal ini diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan selama proses persidangan.
“kalau seluruh kegiatan telah terlaksana, maka menjadi pertanyaan besar di mana letak kerugian negara seperti yang disebutkan dalam putusan,” tegasnya.
selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara ini.
mereka menilai, pendekatan yang digunakan yakni metode total loss tidak tepat.
baca juga:gerakan pangan murah di muba, warga tebus beras 5 kg dan minyak cuma rp 58 ribu
baca juga:dugaan korupsi dana hibah, sudah dua kali 5 komisioner kpu dipanggil kejari
seharusnya, kata radiansyah, penghitungan dilakukan dengan metode actual loss agar kerugian negara yang dihitung benar-benar nyata dan pasti, sebagaimana merujuk pada putusan mahkamah konstitusi (mk).
tak hanya itu, keputusan untuk mengajukan banding juga dipengaruhi oleh langkah serupa yang lebih dahulu ditempuh oleh pihak kejaksaan negeri (kejari) prabumulih.
dengan demikian, pihak terdakwa merasa perlu menempuh jalur hukum yang sama guna memberikan ruang pembelaan lebih lanjut di tingkat banding.
“kami berharap majelis hakim di tingkat banding nantinya dapat mempertimbangkan secara objektif seluruh fakta persidangan serta keberatan yang kami ajukan,” imbuhnya.
baca juga:setelah banjir kritik, kpu komitmen senantiasa terbuka
baca juga:sidang gugatan psu empat lawang di mk terjadwal 15 mei, berikut kesiapan kpu empat lawang 
seperti diketahui, dalam putusan sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin oleh masriati menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pilkada 2024 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
marta dinata sebagai terdakwa utama dijatuhi hukuman paling berat, yakni pidana penjara selama 8 tahun, disertai denda rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. 
ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp3,91 miliar. apabila tidak mampu membayar, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama 4 tahun.
sementara itu, yasrin abidin dan syahrul arifin masing-masing divonis 6 tahun penjara, dengan denda rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. 
baca juga:januari hingga maret 2026, disnakertrans musi rawas mencatat ada 247 lowongan pekerjaan
baca juga:perhitungan suara rampung 100%, pleno kpu empat lawang digelar 24 april 2025
keduanya juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sekitar rp3,9 miliar.
jika tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan tambahan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 2 tahun.
dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, Jumat, 17 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan