57 TPS Rawan Banjir, Bawaslu Musi Rawas Siapkan Antisipasi

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 21:11

Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Yenni Kartina.-Foto : Dokumen Pribadi-Yenni Kartina

57 tps rawan banjir, bawaslu musi rawas siapkan antisipasi                            musi rawas, koranlinggaupos.id - berdasarkan hasil mitigasi badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten musi rawas setidaknya ada 57 tempat pemungutan suara (tps) rawan banjir. 
ketua bawaslu kabupaten musi rawas, yenni kartina saat diwawancara koranlinggaupos.id sabtu 3 februari 2024 mengatakan bahwa 57 tps tersebut tersebar di 4 kecamatan yang banjir beberapa waktu lalu.
di kecamatan muara lakitan 39 tps, kecamatan muara kelingi ada 12 tps, kecamatan megang sakti 3 tps dan kecamatan bts ulu 3 tps. 
“itu hasil mitigasi bawaslu kabupaten musi rawas melihat dari kejadian banjir beberapa waktu lalu,” jelasnya, sabtu 3 februari 2024. 
baca juga:259 tps rawan banjir, kpu muratara siapkan strategi khusus
hasil dari mitigasi bawaslu kabupaten musi rawas ini akan disampaikan ke kpu kabupaten musi rawas untuk dibahas bersama. 
“kita belum membahasnya bersama kpu. mengenai teknis pemindahan lokasi tps kewenangan kpu namun juga harus persetujuan bawaslu, pihak kepolisian, dan juga mesti diketahui pemerintah. masalah ini nanti akan kita bahas bersama kpu, untuk mempertimbangkan segala kemungkinan karena saat ini masih musim penghujan,” tegasnya. 
berkaca dari musibah banjir beberapa waktu lalu daerah paling rawan dalam arti hampir seluruh desa terendam yakni di desa sungai pinang. pada saat banjir terendam semua, tidak ada tempat dataran tinggi. 
“kita tidak tau bagaimana mengantisipasi jika terjadi banjir. maka dari itu permasalahan ini akan kita bahas bersama,” paparnya.
baca juga:bupati musi rawas terbitkan rekomendasi petugas pam tps
mengenai pengawasan distribusi logistik menurut yenni, dilakukan oleh panwascam mulai dari awal pergeseran logistik dari gudang kpu ke panitia pemilihan kecamatan (ppk). 
“nanti pada saat distribusi logistik panwascam mengawal dari gudang kpu hingga sampai ke ppk. dari pihak kepolisian dan tni juga ikut mengawal,” jelasnya.
“tidak sampai disitu, pengawasan distribusi terus dilakukan hingga ke pps hingga ke kkps,” paparnya.
“soal distribusi logistik sudah dibahas kpu bersama polres musi rawas dan pihak terkait termasuk bawaslu juga hadir. sejauh ini teknis distribusi logistik sudah dibahas termasuk semua kendala yang bakal terjadi sudah diantisipasi,” ungkapnya. 
baca juga:agar tidak bingung mencari tps, cek dpt 2024 lewat hp-mu
sementara diberitakan koranlinggaupos.id sebelumnya, bahwa komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten musi rawas utara (muratara) ternyata telah  melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (tps) rawan banjir. 
dilihat dari musibah banjir yang terjadi beberapa pekan lalu diketahui ada 652 tps dan 259 tps rawan bajir. 
ketua kpu kabupaten muratara, heriyanto saat diwawancara koranlinggaupos.id menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan rencana jika terjadi banjir maka lokasi tps akan dipindahkan. 
“kami mengikuti pemerintah. kalau di daerah atau desa itu masih ada dataran tinggi maka tps akan dibangun atau digeser di tempat yang lebih tinggi tersebut,” jelasnya saat diwawancara jumat 2 februari 2024.
baca juga:5,7 jutaan petugas kpps ditempatkan di 820 ribuan tps, wajib tahu ini tugas tps
“ namun jika di daerah itu tidak ada lagi dataran tinggi dan warga diungsikan oleh pemerintah maka kita akan mengikuti kemana masyarakat itu diungsikan. pada prinsipnya pendirian tps untuk masyarakat memilih,” ungkapnya. 
mengenai distribusi logistik direncanakan tanggal 7 atau tanggal 8 februari 2024 mulai didistribusikan ke ppk. 
“rencana tanggal 7 atau tanggal 8 februari distribusi logistik dari kpu ke ppk, namun ini masih akan dibahas lagi bersama ppk. 
jika nantinya setelah disepakati oleh kawan-kwan ppk maka kita distribusikan. namun yang jelas h-2 logistik mesti sudah ada di pps dan h-1 sudah di tps untuk tps wilayah jauh. namun untuk tps wilayah dekat pada hari h pagi-pagi tanggal 14 februari 2024 bisa.
baca juga:inilah 10 syarat pindah tempat pemungutan suara (tps),yuk simak disini
untuk distribusi logistik direncanakan dilakukan pihak ketiga pt pos indonesia. rencana kita ke sana pakai pt pos indonesia dari kpu sampai ke ppk. untuk distribusi dari ppk ke pps dilakukan oleh ppk,” ucapnya. 
menurutnya, sampai sejauh ini semua logistik sudah cukup. 
sejauh ini lancar-lancar saja. logistik sudah terpenuhi semua. pelipatan sudah selesai. tinggal pelaksanaan distribusi,” ungkapnya.
14 februari 2024 libur nasional 
baca juga:tps di wilayah perbatasan lubuklinggau dinilai rawan, kapolres lubuklinggau bakal tinjau ke lokasi
kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) telah menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum tanggal 14 februari mendatang. surat tersebut diteken oleh menteri ketenagakerjaan ida fauziyah pada 26 januari 2024.
dalam surat tersebut, pelaksanaan pemilu 2024 menjadi hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
“hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum bagi anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tulis aturan tersebut, dikutip jumat, 2 februari 2024.
selanjutnya pada poin kedua surat edaran tersebut tertulis mewajibkan pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerjanya untuk menggunakan hak pilih.
baca juga:sosialisasikan fungsi tps ke warga
“apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya,” katanya. 
kemudian pada poin ketiga, pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan.
“pekerja/ buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemilihan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lain yang biasa diterima pekerja atau buruh yang dipekerjakan pada hari libur,” lanjutnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, AHAD, 4 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan