Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Reporter: HIKMAH |

Editor: SULIS |

Selasa , 06 Feb 2024 - 21:27

Pj Wali Kota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa, Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau Hidayat, Asisten 1 Kahlan Bahar, Pj Sekda Kota Lubuklinggau Dr. H. Tamri, Ketua BPKAD Kota Lubuklinggau Zulfikar foto bersama saat penyerahan KKPD -Foto : Hikmah-Linggau Pos

bank sumsel babel cabang lubuklinggau launching kartu kredit pemerintah daerah                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - sosialisasi sekaligus launching kartu kredit pemerintah daerah (kkpd) kota lubuklinggau sukses digelar.
sosialisasi dan launching kkpd dilakukan pj walikota lubuklinggau h trisko defriyansa di lantai 2 hotel famvida, selasa, 6 februari 2024. hadir pada momen itu, pj sekda kota lubuklinggau dr. h. tamri, ketua bpkad kota lubuklinggau zulfikar, pimpinan bank sumsel babel cabang lubuklinggau hidayat dan peserta sosialisasi kkpd, kepala opd dan bendahara keuangan pemerintah kota lubuklinggau, narasumber dari tim bank sumsel babel dan bpkad kota lubuklinggau.
pada kegiatan tersebut pj walikota lubuklinggau, h trisko menyampaikan, kkpd merupakan sebuah kartu yang bisa dijadikan transaksi keuangan sama seperti kartu kredit pada umumnya.
kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pegawai pemerintah daerah dalam melakukan transaksi keuangan.
pimpinan bank sumsel babel cabang lubuklinggau, hidayat-foto : hikmah-linggau pos
baca juga:milad ke 18 bank sumsel babel syariah lubuklinggau berinovatif, kolaboratif dan berkelanjutan
“misal kita ada pembelanjaan, sistem keuangan itu ada up, gu, dan tu. misal ketentuan up 30% masuk di kartu kredit ini. kartu kredit ini digunakan di merchant-merchant yang memang sudah ada kerjasama di perbankan. contoh untuk hotel bisa digunakan, untuk tiket bisa digunakan. semua transaksi spj nya lebih enak, kalo tiket dari kartu kredit dikirim ke email lebih enak,” ujar h trisko.
melalui kkpd, kata h trisko, pegawai dapat melakukan pembayaran berbagai keperluan dinas, seperti pembelian barang, jasa, dan perjalanan dinas dengan mudah dan cepat.
lanjutnya, jadi pemerintah memang mengurangi supaya uang kuartal itu berkurang cashnya. pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri (mendagri) menteri keuangan sudah megggalakan program ini. 
“kegiatan ini positif sekali, baik mendagri, menteri keuangan, bank indonesia itu menganjurkan sekali kita melaksanakan pemahaman terhadap penggunaan kartu kredit pemerintah dan langsung nanti pemberian nomor-nomor kartu kredit pemerintah dan rekening kartu kredit pemerintahnya,” katanya.
baca juga:bank sumsel babel cabang lubuklinggau promo kemilau cinta
sementara pimpinan bank sumsel babel cabang lubuklinggau, hidayat mengungkapkan, kegiatan yang diadakan bank sumsel babel ini sukses berkat bekerjasama dengan pemkot kota lubuklinggau. 
dalam hal ini bpkad kota lubuklinggau melaksanakan untuk mengimplementasikan dari peraturan kementerian dalam negeri nomor 79 tahun 2022 tentang teknis pelaksanaan kartu kredit kkpd.
dimana, kkpd ini untuk dapat dilaksanakan, diimplementasikan dalam rangkaian untuk pembayaran-pembayaran transaksi yang lebih bersifat non tunai.
“dalam kegiatan ini peran bank sumsel babel sebagai suporting untuk kartunya, karena rata-rata bank daerah belum memiliki kartu kredit. oleh karena itu, kita melaksanakan kerjasama dengan pemilik daripada kartu kredit ini. dalam hal ini bank sumsel babel berbicara untuk kartu kredit itu kerjasama dengan bank bni. namun, secara teknis pelaksanaan segala macam yang berkaitan tentang pembayaran dan sebagainya itu diatur oleh bank sumsel babel,” jelasnya.
baca juga:ajak masyarakat musi rawas gunakan qris dan cbp rupiah, bi gandeng bank sumsel babel
hidayat menyatakan, aturan yang tercakup di kemendagri nomor 79 tahun 2022 itu bahwa covernya adalah 60 dan 40 yang artinya 60 itu menggunakan uang tunai, sedangkan 40 lagi menggunakan transaksi non tunai. nah 40 tadi itulah menggunakan dengan transaksi kkpd.
selain itu, kkpd juga merupakan upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan di sektor pemerintahan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 7 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan