3 Pakar Tampil Film Dirty Vote Dipertanyakan, Bawaslu RI dan TKN Gasak-Grusuk

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Senin , 12 Feb 2024 - 08:06

Film Dirty Vote--Youtube : Dirty Vote

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Film Dirty Vote mendapat reaksi dari Bawaslu hingga Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Film Dirty Vote yang baru dirilis ini, diproduksi oleh Watch Doc dalam film itu Bawaslu berulang kali disebut.

Ada 3 pakar hukum yang ditampilkan dalam film Dirty Vote, mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers.

BACA JUGA:Bawaslu Kewalahan Tertibkan APK

Dirty Vote tayang di YouTube pada 11 Februari 2024, pukul 11.11 WIB itu mendapat komentar dari Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman yang meragukan keahlian dari 3 pakar hukum yang tampil dalam film itu.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yg ada di film tersebut," kata Habiburokhman dalam konferensi pers.

"Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan, untuk mensabotase pemilu. Buka mensabotase lah ya, mendegradasi pemilu dengan narasi yang tidak berdasar," lanjutnya.

Berikut ini profil singkat 3 pakar hukum yang nongol dalam film Dirty Vote, mulai dari Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Begitu juga komentar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang ikut merespon soal film Dirty Vote.

Bagja menegaskan Bawaslu siap menerima kritik publik, namun, ia mengklaim Bawaslu sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan undang-undang (UU).

"Tergantung masyarakatnya juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa men-drive (menyetir) perspektif masyarakat," ungkap Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu 11 Februari 2024.

"Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kita melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

3 pakar tampil film dirty vote dipertanyakan, bawaslu ri dan tkn gasak-grusuk                            jakarta, koranlinggaupos.id - film dirty vote mendapat reaksi dari bawaslu hingga tim kampanye nasional (tkn) prabowo subianto dan gibran rakabuming raka.
film dirty vote yang baru dirilis ini, diproduksi oleh watch doc dalam film itu bawaslu berulang kali disebut.
ada 3 pakar hukum yang ditampilkan dalam film dirty vote, mereka adalah bivitri susanti, zainal arifin mochtar, dan feri amsari.
"ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers.
baca juga:bawaslu kewalahan tertibkan apk
dirty vote tayang di youtube pada 11 februari 2024, pukul 11.11 wib itu mendapat komentar dari wakil ketua tkn prabowo-gibran habiburokhman yang meragukan keahlian dari 3 pakar hukum yang tampil dalam film itu.
"saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yg ada di film tersebut," kata habiburokhman dalam konferensi pers.
"dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan, untuk mensabotase pemilu. buka mensabotase lah ya, mendegradasi pemilu dengan narasi yang tidak berdasar," lanjutnya.
berikut ini profil singkat 3 pakar hukum yang nongol dalam film dirty vote, mulai dari bivitri susanti, zainal arifin mochtar, dan feri amsari.
baca juga:sumsel pelopor pertama di indonesia mengadakan rapat sinergitas kominda bersama kpu dan bawaslu
begitu juga komentar ketua bawaslu ri rahmat bagja yang ikut merespon soal film dirty vote.
bagja menegaskan bawaslu siap menerima kritik publik, namun, ia mengklaim bawaslu sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan undang-undang (uu).
"tergantung masyarakatnya juga, perspektif masyarakat silakan. kami tidak bisa men-drive (menyetir) perspektif masyarakat," ungkap bagja di gedung bawaslu, jakarta pusat, minggu 11 februari 2024.
"teman-teman jika mengkritisi bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi bawaslu selama kita melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," sambungnya.
baca juga:bawaslu sumsel sebut ada 479 pelanggaran 
bagja pun tak banyak berkomentar lebih jauh. dia hanya mengatakan hal-hal yang menimbulkan konflik sebaiknya dihindari jelang hari pemungutan suara pemilu 2024.
berikut 3 profil pakar hukum yang di tampilkan dalam film dirty vote :

bivitri susanti
bivitri susanti merupakan pakar hukum dan tata negara dari sekolah tinggi hukum (sth) indonesia jentera.
baca juga:tkn tidak terganggu kabar pemakzulan terhadap presiden jokowi
perempuan kelahiran 5 oktober 1974 itu mendirikan pusat studi hukum dan kebijakan indonesia (pshk) bersama beberapa rekan. itu adalah lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa mei 1998.
sebagai akademisi, prestasi bivitri sangat banyak. dia pernah menjadi menjadi research fellow di harvard kennedy school of government pada 2013-2014.
lalu mnjadi visiting fellow di australian national university school of regulation and global governance pada 2016, serta visiting professor di university of tokyo, jepang pada 2018.
pada 2018, dia menerima anugerah konstitusi m. yamin dari pusat studi konstitusi universitas andalas dan asosiasi pengajar hukum tata negara-hukum administrasi negara (aphtn-han) sebagai pemikir muda hukum tata negara.
baca juga:prabowo minta maaf masih banyak daerah yang belum dikunjungi, begitu juga musi rawas?
bivitri susanti adalah lulusan fakultas hukum universitas indonesia (fh ui) tahun 1999. mendapatkan beasiswa chevening, dia melanjutkan kuliah di universitas warwick, inggris.
bivitri meraih gelar master of law dengan predikat with distinction pada 2002. dia melanjutkan studi doktoral di university of washington school of law, as.
zainal arifin
zainal arifin mochtar dikenal sebagai dosen hukum tata negara ugm. dia pernah menjadi anggota tim task force penyusunan uu pengadilan tindak pidana korupsi (2007), direktur advokasi pusat kajian antikorupsi (pukat), dan menjadi anggota satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
baca juga:kata mahfud ada jual beli jabatan di kementerian, ternyata karena ini bocorannya?
pria kelahiran makassar, 8 desember 1978 itu adalah lulusan fakultas hukum ugm pada 2003.
setelah menyelesaikan s1, ia mengambil gelar master hukum dari northwestern university, as, dan lulus pada 2006.
sedangkan gelar doktor ia dapatkan dari almamaternya, ugm, pada 2012. selain itu, ia pernah mengikuti program kursus summer school administrative law, universitas gadjah mada-maastricht university, di belanda pada 2006.
juga summer school american legal system, di georgetown law school, washington, as.
baca juga:tidak tahu lokasi tps begini cara cek lokasi
zainal arifin mochtar mengawali karier sebagai akademisi di fakultas hukum ugm pada 2014. di samping mengajar, ia juga aktif di berbagai kegiatan antikorupsi seperti yang sudah disebutkan di atas.
ia juga pernah menjabat sebagai anggota dewan audit otoritas jasa keuangan (ojk) pada 2015-2017. juga menjadi anggota komisaris pt pertamina ep pada 2016-2019.
feri amsari
feri amsari adalah dosen di universitas andalas, pengamat hukum tata negara. ia juga merupakan direktur pusat studi konstitusi (pusako) fakultas hukum universitas andalas.
baca juga:20 daftar universitas dan akademisi minta jokowi wajib netral jelang pencoblosan
feri dikenal melalui tulisan-tulisannya tentang berbagai hal. mulai dari korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan.
selain penerbitan di media massa, buah pikiran pria kelahairan padang, 2 oktober 1980 itu tertuang dalam beberapa buku.
jejak pendidikannya dimulai dari fakultas hukum universitas andalas. ia lulus pada 2008.
pendidikan magisternya juga ditempuh di universitas yang sama dengan ipk cumlaude. feri lantas melanjutkan magister perbandingan hukum as dan asia di william and mary law school, virginia, as.
baca juga:wujudkan pemilu damai di lubuklinggau, jangan ada intimidasi dan main kotak suara
beberapa buku yang telah ditulisnya, antara lain, perubahan uud 1945: perubahan konstitusi negara kesatuan republik indonesia melalui keputusan mahkamah konstitusi, perubahan uud 1945, dan pembaruan partai politik di indonesia: demokrasi internal partai politik yang terbit pada 2020. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 3 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan