Menag Rencanakan Nikah Semua Agama di KUA, Begini Tanggapan PKS

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 26 Feb 2024 - 21:33

Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi PKS - Hidayat Nur Wahid-Foto : Dokumen -Fraksi PKS

“Pengaturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sejak Indonesia merdeka yakni Muslim di KUA dan non Muslim di Pencatatan Sipil selain mempertimbangkan toleransi juga sudah berjalan baik, tanpa masalah dan penolakan yang berarti. Maka usulan Menag itu jadi ahistoris dan bisa memicu disharmoni ketika pihak calon pengantin non Muslim diharuskan pencatatan nikahnya di KUA yang identik dengan Islam. Faktor sejarah terkait pembagian pencatatan pernikahan itu harusnya dirujuk, agar niat baik Menag tidak malah offside atau melampaui batas. Apalagi soal menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan nikah bagi semua Agama yang berdampak luas dan melibatkan semua umat beragama belum pernah dibahas dengan Komisi VIII DPR-RI. Sementara banyak warga yang kami temui saat reses, merasa resah dan menolak rencana program yang diwacanakan Menag tersebut,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya yang dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari laman FRAKSI.PKS.ID Senin 26 Februari 2024.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, asal muasal KUA adalah institusionalisasi dari jabatan Penghulu yang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sudah bertugas mencatatkan pernikahan dan urusan keagamaan lainnya bagi warga Muslim.

Adapun bagi non Muslim, dicatatkan langsung kepada Pemerintah melalui dinas Pencatatan Sipil (Capil), dalam rangka toleransi dan menghargai keragaman umat beragama, dan juga untuk memudahkan mereka baik secara psikologis maupun sosial.

Secara mendasar, hal itu sesuai ketentuan Pasal 29 UUD NRI 1945 yang jelas mengamanatkan Negara untuk menjamin agar tiap penduduk dapat beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

BACA JUGA:Boleh Menikah di Masjidil Haram

Dalam aplikasinya, pembagian kewenangan pencatatan nikah juga sudah ada jauh sejak lahirnya UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Panjangnya masa berlaku UU Pencatatan Nikah dan Perkawinan menunjukkan bahwa urusan pencatatan pernikahan yang memberikan pengakuan atas kekhasan ajaran Agama terkait pernikahan tersebut berjalan dengan baik, diterima dan lancar, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar. Apalagi Menag dan publik tentunya tau, bahwa KUA selain perpanjangan dari peradilan Agama (Islam) juga merupakan institusi/kantor yang berada di bawah Ditjen Bimas Islam, yang memang tugasnya hanya mengurusi umat Islam saja,” sambung Hidayat.

Dirinya menjabarkan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Anehnya, usulan Menteri Agama agar KUA juga mengurusi pencatatan nikah semua agama, disampaikan juga pada Raker Ditjen Bimas Islam.

“Sangat disayangkan di Forum Raker dengan Bikas Islam yang harusnya mengutamakan pembahasan peningkatan layanan untuk Masyarakat Islam, justru digunakan untuk membahas yang bukan lingkup tugas dan tanggung jawab Bimbingan Masyarakat Islam,” ujar Hidayat.

Dirinya mempertanyakan, jika KUA juga ditugasi mencatat nikah semua agama, apakah artinya akan dibuat ketentuan baru bahwa KUA tidak lagi berada di bawah Ditjen Bimas Islam?

Jika masih di Bimas Islam, maka apa relevansinya mencatatkan pernikahan non Muslim. Dan apakah non Muslim juga akan menerima pencatatan pernikahan mereka di lembaga yg berada di bawah Ditjen Bimas Islam?

Juga komisi VIII DPR RI apa juga akan menerima hal yang ahistoric dan alih-alih menjadi solusi, malah bisa menimbulkan banyak keresahan dan disharmoni.

menag rencanakan nikah semua agama di kua, begini tanggapan pks                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - menteri agama (menag) yaqut cholil qoumas atau gus yaqut mengatakan bahwa mulai tahun 2024 ini kantor urusan agama (kua) akan menjadi tempat pernikahan untuk seluruh agama. 
hal itu dikatakannya saat rapat kerja direktorat jenderal bimbingan masyarakat (bimas) islam di jakarta, sabtu 24 februari 2024.
“kita sudah sepakat sejak awal bahwa kua ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. kua bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” kata gus yaqut dikutip koranlinggaupos.id dari nu online. 
melansir sistem informasi manajeman nikah (simkah) https://simkah4.kemenag.go.id, diketahui bahwa sepanjang tahun 2024 di bulan januari pada skala seluruh indonesia bahwa masyarakat masih memiliki minat yang tinggi untuk menikah di luar kantor kua sebanyak 86.820 berbanding dengan 31.160 orang yang menikah di dalam kua dan pada bulan februari orang yang melakukan pernikahan di luar kua sebanyak 83.180 dan di dalam kua 25.977.
baca juga:begini prosedur pengajuan perbaikan buku nikah ke kua
selain itu, diketahui juga bahwa menag akan melakukan pengembangan fungsi kua selain mencatat pernikahan agama islam, tapi juga agama selain islam. 
“sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. padahal, itu seharusnya menjadi urusan kementerian agama,” terangnya.
menag juga berkeinginan agar aula-aula kua dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim. langkah ini diambil untuk memberikan bantuan kepada umat non-muslim yang mengalami kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah sendiri yang disebabkan ekonomi, sosial, atau alasan lainnya. 
“bantu saudara-saudari kita yang non-muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. tugas muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” tuturnya.  
baca juga:cegah stunting tidak nikah usia dini 
pada awal februari, direktur jendral (dirjen) bimas islam kamaruddin amin mengatakan pada 2024, pihaknya akan meluncurkan kua sebagai pusat pelayanan keagamaan lintas agama. 
“tahun ini pula segera kami launching kua sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama,” katanya.
menanggapi hal itu, anggota dpr komisi viii sekaligus wakil ketua mpr-ri dari fraksi pks hidayat nur wahid (hnw), mengkritik rencana menteri agama yang ingin menjadikan pencatatan nikah seluruh agama terpusat di kua.
hnw menjelaskan, rencana tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah kua di indonesia, aturan yang berlaku termasuk amanat uud nri 1945, dan justru malah bisa menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan non muslim, dan bisa menimbulkan inefisiensi prosedural.
baca juga:nikah di kua lebih mudah dan murah, persiapkan syarat dan ketentuannya
“pengaturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sejak indonesia merdeka yakni muslim di kua dan non muslim di pencatatan sipil selain mempertimbangkan toleransi juga sudah berjalan baik, tanpa masalah dan penolakan yang berarti. maka usulan menag itu jadi ahistoris dan bisa memicu disharmoni ketika pihak calon pengantin non muslim diharuskan pencatatan nikahnya di kua yang identik dengan islam. faktor sejarah terkait pembagian pencatatan pernikahan itu harusnya dirujuk, agar niat baik menag tidak malah offside atau melampaui batas. apalagi soal menjadikan kua sebagai tempat pencatatan nikah bagi semua agama yang berdampak luas dan melibatkan semua umat beragama belum pernah dibahas dengan komisi viii dpr-ri. sementara banyak warga yang kami temui saat reses, merasa resah dan menolak rencana program yang diwacanakan menag tersebut,” disampaikan hidayat dalam keterangannya yang dikutip koranlinggaupos.id dari laman fraksi.pks.id senin 26 februari 2024.
anggota dpr-ri fraksi pks ini menjelaskan, asal muasal kua adalah institusionalisasi dari jabatan penghulu yang jauh sebelum kemerdekaan indonesia sudah bertugas mencatatkan pernikahan dan urusan keagamaan lainnya bagi warga muslim.
adapun bagi non muslim, dicatatkan langsung kepada pemerintah melalui dinas pencatatan sipil (capil), dalam rangka toleransi dan menghargai keragaman umat beragama, dan juga untuk memudahkan mereka baik secara psikologis maupun sosial.
secara mendasar, hal itu sesuai ketentuan pasal 29 uud nri 1945 yang jelas mengamanatkan negara untuk menjamin agar tiap penduduk dapat beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
baca juga:boleh menikah di masjidil haram
dalam aplikasinya, pembagian kewenangan pencatatan nikah juga sudah ada jauh sejak lahirnya uu no 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, dan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
“panjangnya masa berlaku uu pencatatan nikah dan perkawinan menunjukkan bahwa urusan pencatatan pernikahan yang memberikan pengakuan atas kekhasan ajaran agama terkait pernikahan tersebut berjalan dengan baik, diterima dan lancar, sebagaimana amanat undang-undang dasar. apalagi menag dan publik tentunya tau, bahwa kua selain perpanjangan dari peradilan agama (islam) juga merupakan institusi/kantor yang berada di bawah ditjen bimas islam, yang memang tugasnya hanya mengurusi umat islam saja,” sambung hidayat.
dirinya menjabarkan, berdasarkan peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016, kantor urusan agama kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat islam.
anehnya, usulan menteri agama agar kua juga mengurusi pencatatan nikah semua agama, disampaikan juga pada raker ditjen bimas islam.
baca juga:dampak nikah usia dini bahaya banget, psikolog lubuklinggau: rentan cerai
“sangat disayangkan di forum raker dengan bikas islam yang harusnya mengutamakan pembahasan peningkatan layanan untuk masyarakat islam, justru digunakan untuk membahas yang bukan lingkup tugas dan tanggung jawab bimbingan masyarakat islam,” ujar hidayat.
dirinya mempertanyakan, jika kua juga ditugasi mencatat nikah semua agama, apakah artinya akan dibuat ketentuan baru bahwa kua tidak lagi berada di bawah ditjen bimas islam? 
jika masih di bimas islam, maka apa relevansinya mencatatkan pernikahan non muslim. dan apakah non muslim juga akan menerima pencatatan pernikahan mereka di lembaga yg berada di bawah ditjen bimas islam? 
juga komisi viii dpr ri apa juga akan menerima hal yang ahistoric dan alih-alih menjadi solusi, malah bisa menimbulkan banyak keresahan dan disharmoni.
baca juga:uniknya suasana pernikahan gadis muratara dengan guru fisika asal turki
selain tidak relevan, kebijakan yang diusulkan itu akan semakin memberatkan kua yang sebagian besarnya mengalami kekurangan sdm dan tidak punya kantor sendiri. bahkan usulan kebijakan tersebut juga akan memberatkan warga non muslim yang akan menikah.
pasalnya, ujung dari pencatatan nikah adalah di dinas capil, yang nantinya terintegrasi dengan nik dan ktp. jika mereka harus ke kua dulu maka akan terjadi prosedur tambahan.
selain itu, kua juga identik dengan umat islam, sehingga tentu akan menimbulkan beban psikologis serta ideologis bagi non muslim jika harus mengurus pernikahan ke kua.
“di tengah fenomena banyaknya perzinahan dan kasus penyimpangan seksual lainnya, pemerintah harusnya memudahkan pernikahan sesuai uu pernikahan, baik melalui peningkatan layanan, perampingan syarat administratif, pemenuhan hak kua dsb, bukan justru merubah aturan yang tidak hanya mempersulit kinerja kua, menambah beban prosedural, tapi juga beban psikologis dan ideologis di tengah masyarakat non muslim,” lanjut hidayat.
baca juga:15 pertanyaan bimbingan pra nikah, calon pengantin wajib tahu 
dirinya dan fraksi pks mendesak agar menag lebih focus pada maksimalisasi peran dari bimas islam khususnya kua. karena di bimas islam sendiri khususnya terkait kua, masih banyak masalah yang belum selesai seperti kekurangan penghulu, kepemilikan kantor, hingga revitalisasi bangunan dan layanan, serta maksimalisasi peran dan fungsi penyuluh keagamaan termasuk yang terkait dengan konsultasi pra nikah.
peningkatan layanan penyuluhan nikah semakin mendesak lantaran maraknya kasus kekerasan dalam rumahtangga, apalagi kasus perceraian juga semakin tinggi, yakni sebanyak 516.334 kasus sepanjang tahun 2022. angka tersebut meningkat 15% dari tahun 2021 dan merupakan yang tertinggi selama 6 tahun terakhir.
“harusnya menag fokus carikan solusi terhadap masalah yang merupakan ranah bimas islam. bukan justru offside mengarahkan bimas islam turut mengurusi agama lain, seperti menjadikan kua menjadi tempat pencatatan pernikahan agama selain islam juga, padahal kua adalah institusi dibawah dirjen bimas islam, hal yang tidak sejalan dengan aturan tata kelola organisasi kemenag yang dikeluarkan sendiri oleh menag. lebih maslahat bila menag membatalkan niatnya menjadikan kua juga sebagai tempat pencatatan nikah semua agama, dan lebih banyak maslahatnya bila menag menguatkan peran dan fungsi dari kua untuk menjadi bagian dari solusi masalah penyimpangan dari ajaran agama islam yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 27 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan