Pengamat Sebut Penyebab 10 Parpol Baru Gagal Masuk Parlemen

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Jumat , 22 Mar 2024 - 21:27

Peneliti DRK - Kurniawan Eka Saputra-Foto : Dokumen -Linggau Pos

Sehingga tatkala Parpol baru memenuhi persyaratan administratif dalam UU No.7/2017 seperti : 75% kepengurusan di Kabupaten/Kota dan 50% kepengurusan tingkat kecamatan, hanya dipenuhi untuk memenuhi persyaratan administratif formal/verifikasi saja, tidak secara faktual memenuhi kepengurusan yang riil pada tingkatan tersebut.

Bukan rahasia umum, bahwa untuk lolos verifikasi faktual KPU bisa dilakukan dengan 'deal-deal' tertentu.

Akibatnya, tatkala memasuki 'kontestasi real' dalam Pemilu 2024, mesin politik di tingkat kab/kota dan kecamatan tersebut tidak dapat digerakkan.

"Karena sejatinya 'infrastruktur parpol baru' pada tingkatan itu belum terbentuk," tambahnya.

Kedua, fenomena beberapa parpol baru yang terbentuk sebagai akibat konflik internal dalam parpol. Dimana kemudian banyak tokoh parpol yang membentuk parpol baru seperti : konflk PKS melahirkan Partai Gelora, PKN diinisiasi oleh kader Partai Demokrat pasca konflik internal.

Sehingga sebenarnya basis massa parpol tersebut harus berbagi dengan parpol yang menjadi 'induk awal'.

Ketiga, tidak mudah bagi parpol baru untuk memenuhi syarat administrasi infra struktur kepengurusan 75% dan 50%, di tingkat kab/kota dan kecamatan.

Sementara pada saat yang sama mereka harus melakukan sosialisasi yang massive kepada seluruh pemilih.

Butuh logistik yang kuat dan memadai dari orang-orang dibalik parpol tersebut.

Contoh kasus Partai Perindo memiliki kekuatan logistik yang memadai dengan Hari Tanoe, tetapi infrastruktur kepengurusan belum fix, sehingga 'mesin politik' belum dapat dimaksimalkan.

Demikian juga 'Jokowi effect' pada PSI belum mampu mendongkrak PSI melewati Parliementary Treshold 4%, meski dalam konteks Pilpres 'Jokowi effect' mampu mendongkrak secara significant raihan suara Prabowo- Gibran.

Keempat, bahwa kemampuan sebuah parpol untuk melewati ambang batas 4% juga dipengaruhi oleh bagaimana caleg yang bergabung dalam DCT Parpol itu. Persoalannya kemudian bagi Parpol baru belum cukup untuk memberikan kepercayaan (trust) bagi banyak figur populer dan memiliki potensi keterpilihan (vote getter) untuk bergabung sebagai caleg dalam pemilu. Akibatnya, DCT parpol baru banyak di dominasi politikus pemula yang peluang keterpilihannya masih minim.

pengamat sebut penyebab 10 parpol baru gagal masuk parlemen                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - calon legistaif (caleg) dari partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 baru tidak ada yang berhasil jadi wakil rakyat.
baik ditingkat daerah kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. 
apa penyebab parpol baru tidak berhasil menempatkan wakilnya duduk menjadi wakil rakyat?
berikut analisa peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra yang diterima koranlinggaupos.id, jumat 22 maret 2024.
baca juga:kekayaan caleg dpr ri, sn prana putra sohe hingga fauzi h amro
pleno penetapan hasil pemilu 2024 telah dilakukan oleh kpu, dimana berdasarkan hasil perolehan suara secara nasional dan lokal tersebut telah ditetapkan parpol mana saja yang lolos parliementary treshold (ambang batas parlemen) sebesar 4%, untuk mengirim wakilnya di parlemen dan parpol mana yang tidak lolos. 
dari 24 parpol peserta pemilu 2024 yang terdiri dari 18 parpol nasional, dan 6 parpol lokal di aceh, sebanyak 8 parpol lolos treshold 4% yaitu : pdip, golkar, gerindra, pkb, nasdem, pks, demokrat, dan pan. 
sedangkan 10 parpol lain yang tidak lolos treshold yang terdiridari parpol lama dan baru yaitu : partai buruh (1,1%), partai gelora (1,75%), pkn (0,68%),  partai garuda (1,05%), psi (2,78%), partai perindo (1,87%), partai ummat (1,01%), pbb 0,31 persen, hanura 0,72 persen dan ppp (3,87%).
lalu penyebab ketidak lolosan ambang batas parlemen bagi parpol-parol baru? 
baca juga:ada yang belum mujur, petahanan terancam keluar, berikut prediksi nama-nama caleg dpr ri 
sejatinya, sejak ditetapkan parliementary treshold sebesar 4% sudah banyak parpol yang melakukan keberatan. 
"karena tidak mudah bagi parpol baru untuk meraih 4% suara sah nasional dalam pemilu 2024," jelas eka rahman.
bahkan parpol lama seperti ppp pun terbukti tidak mampu meraih ambang batas tersebut. beberapa hal ditenggarai menjadi faktor penyebab tidak lolos ambang batas parpol dalam pemilu 2024 setidaknya :
pertama, harus diakui bahwa parpol-parpol yang ada saat ini bukanlah 'parpol yang berbasis kader'. artinya, kebanyakan parpol tidak memiliki basis massa yang jelas dengan 'ikatan-ikatan kesamaan ideologi'. 
baca juga:caleg pks, bembi perdana bakal duduki kursi dprd sumsel
sehingga tatkala parpol baru memenuhi persyaratan administratif dalam uu no.7/2017 seperti : 75% kepengurusan di kabupaten/kota dan 50% kepengurusan tingkat kecamatan, hanya dipenuhi untuk memenuhi persyaratan administratif formal/verifikasi saja, tidak secara faktual memenuhi kepengurusan yang riil pada tingkatan tersebut.
bukan rahasia umum, bahwa untuk lolos verifikasi faktual kpu bisa dilakukan dengan 'deal-deal' tertentu. 
akibatnya, tatkala memasuki 'kontestasi real' dalam pemilu 2024, mesin politik di tingkat kab/kota dan kecamatan tersebut tidak dapat digerakkan.
"karena sejatinya 'infrastruktur parpol baru' pada tingkatan itu belum terbentuk," tambahnya.
baca juga:banyak caleg ngeluh suara hilang, begini jawaban bawaslu 
kedua, fenomena beberapa parpol baru yang terbentuk sebagai akibat konflik internal dalam parpol. dimana kemudian banyak tokoh parpol yang membentuk parpol baru seperti : konflk pks melahirkan partai gelora, pkn diinisiasi oleh kader partai demokrat pasca konflik internal.
sehingga sebenarnya basis massa parpol tersebut harus berbagi dengan parpol yang menjadi 'induk awal'.
ketiga, tidak mudah bagi parpol baru untuk memenuhi syarat administrasi infra struktur kepengurusan 75% dan 50%, di tingkat kab/kota dan kecamatan.
sementara pada saat yang sama mereka harus melakukan sosialisasi yang massive kepada seluruh pemilih. 
baca juga:hendri aster caleg yang dapat suara tertinggi se-kota lubuklinggau 
butuh logistik yang kuat dan memadai dari orang-orang dibalik parpol tersebut. 
contoh kasus partai perindo memiliki kekuatan logistik yang memadai dengan hari tanoe, tetapi infrastruktur kepengurusan belum fix, sehingga 'mesin politik' belum dapat dimaksimalkan. 
demikian juga 'jokowi effect' pada psi belum mampu mendongkrak psi melewati parliementary treshold 4%, meski dalam konteks pilpres 'jokowi effect' mampu mendongkrak secara significant raihan suara prabowo- gibran.
keempat,  bahwa kemampuan sebuah parpol untuk melewati ambang batas 4% juga dipengaruhi oleh bagaimana caleg yang bergabung dalam dct parpol itu. persoalannya kemudian bagi parpol baru belum cukup untuk memberikan kepercayaan (trust) bagi banyak figur populer dan memiliki potensi keterpilihan (vote getter) untuk bergabung sebagai caleg dalam pemilu. akibatnya, dct parpol baru banyak di dominasi politikus pemula yang peluang keterpilihannya masih minim.
baca juga:berikut prediksi nama-nama caleg terpilih 2024 di kota lubuklinggau, ada wajah baru nasdem, pkb, golkar
kelima, mungkin butuh lebih dari sekali pemilu (2-3 kali) untuk mempersiapkan parpol baru terkait infra struktur dan sosialisasi agar bisa lolos parliementary treshold 4%.
dengan catatan, pasca pemilu parpol-parpol  ersebut tetap melakukan kerja-kerja politik untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2029 secara konsisten.
pada saat yang sama dari sisi efisiensi penyelenggaraan dan demokrasi yang sehat, sebenarnya 8 parpol yang lolos ke parlemen sudah cukup ideal.
karena banyaknya parpol di parlemen tidak secara signifikan berbanding lurus dengan terbukanya 'ruang-ruang aspirasi yang lebih demokratis dan bermanfaat bagi konstituen'. 
baca juga:hasbi asadiki dapat 18.646, suara tertinggi caleg provinsi di lubuklinggau 
bahwa lebih dominan kepentingan parpol, golongan dan personal yang di bawa para legislator di parlemen dibanding kepentingan publik.
'putusan para pemilih' dengan tidak memilih 10 parpol baru dan tidak lolos ke parlemen, dalam batas tertentu adalah pembuktian bahwa 'rakyat sebagai pemilih tidak membutuhkan banyak parpol di parlemen' : "itu fakta yang tidak dapat dibantah," jelasnya.(*)