Waduh, Presiden Jokowi Diisukan Ingin Rebut Jabatan Ketum PDI-P. Ini Tanggapan Jokowi

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID  - Pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Presiden Joko Widodo masih saja diterpa isu miring.

Setelah diterpa isu dinasti politik, kali ini ia kembali diterpa isu tidak sedap.

Presiden RI ke 7 ini diisukan akan ingin merebut jabatan Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan. Apalagib sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga menuding, Presiden Jokowi ingin merebut kursi Ketum PDIP. 

Menurut Hasto, Jokowi telah memerintahkan salah seorang menteri kepercayaannya agar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mau menyerahkan kursi jabatannya.

BACA JUGA:Bawaslu Siapkan Publikasi Edukasi Jelang Pilkada Serentak

 Isu ini pun langsung ditepis oleh Presiden Jokowi. Dikutip dari Disway.id, Rabu 3 April 2024 Presiden Jokowi buka suara terkait isu dirinya sempat ingin merebut jabatan Ketum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. 

Seperti biasa setiap ada isu miring terkait dirinya maupun keluarganya, Jokowi merespon isu tersebut hanya dengan senyuman sambil bergurau. 

"Bukan Golkar?," tegasnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 3 April 2024. 

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku merasa heran dengan isu-isu tersebut. Dia pun meminta agar pihak manapun tidak memunculkan isu-isu tersebut.

BACA JUGA:Waw, PDI Perjuangan Bakal Gugat MK dan KPU ke PTUN

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut ini, masa mau ngerebut semuanya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ungkapnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai. 

"Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. 

Dia menjelaskan, ada menteri penuh kuasa dan menteri sangat penuh kuasa dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan menteri yang dapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP merupakan menteri penuh kuasa alias power full.