Aturan Terbaru 2024 dari Mendagri, Melanggar Sanksi Pembatalan Pencalonan Kepala Daerah Petahana

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Senin , 15 Apr 2024 - 13:59

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terbitkan aturan terbaru 2024--Foto : Kemendagri

aturan terbaru 2024 dari mendagri, melanggar sanksi pembatalan pencalonan kepala daerah petahana                            koranlinggaupos.id - kementerian dalam negeri (mendagri) mengeluarkan aturan terbaru bagi asn dan kepala daerah di seluruh indonesia.
dilansir dari berbagai sumber, minggu 14 april 2024, aturan yang dikeluarkan mendagri dibebankan kepada aparatur sipil daerah (asn) yakni aturan tentang siap kapan saja dimutasi.
sebenarnya mutasi yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan yang sangat baik bagi asn.
tujuan mutasi adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan karier asn, dengan perpindahan keposisi yang lebih baik dan tepat tentunya.
baca juga:4 poin penting pencabutan sk pelantikan 186 pejabat oleh bupati musi rawas, begini tegas kepala bkpsdm 
namun kebanyakan para asn merasa terbebani dengan aturan mutasi yang dilakukan pemerintah.
ada beberapa alasannya, tetapi alasan terbanyak disampaiakn asn ialah tak ingin jauh dari tempat tinggal.
berkaitan dengan mutasi asn, mendagri tito karnavian telah mengeluarkan sebuah aturan terbaru tentang mutasi asn yang tertera dalam surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj.
jadi berdasarkan surat mendagri tersebut bagi kepala daerah tak bisa lagi seenaknya melakukan mutasi kepada asn di daerahnya.
baca juga:terjadi debat table begini tanggapan pengamat terkait pelantikan 186 pejabat di lingkungan pemkab musi rawas 
aturan mutasi asn ini telah diterbitkan dalam rangka menyambut pilkada tahun 2024.
sehingga dengan telah diterbitkan aturan ini, maka ada larangan bagi para kepala daerah melakukan mutasi asn.
bahkan bagi kepala daerah yang masih tidak patuh pada aturan ini dan tetap melakukan mutasi asn akan mendapatkan sanksi.
sanksi tersebut tertera dalam pada pasal 71 ayat 5 uu no 10 tahun 2016.
baca juga:bupati muratara cabut sk pelantikan, berikut nama serta pangkat 114 pejabatnya
yaitu pembatalan pencalonan kepala daerah petahana sebagai calon peserta pemilu oleh kpu.
larangan tersebut tertuang dalam undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016, pada pasal 71 ayat 2.
berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
baca juga:heboh bupati muratara cabut sk pelantikan tanggal 22 maret 2024, begini penjelasannya
hal itu juga dipertegas oleh mendagri m tito karnavian dalam suratnya nomor 100.2.1.3/1575/sj.
perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian tertanggal 29 maret 2024.
surat itu ditujukan kepada gubernur/penjabat gubernur, bupati/penjabat bupati serta wali kota/penjabat wali kota. mendagri dalam suratnya menegaskan aturan tersebut juga berlaku untuk penjabat gubernur/penjabat bupati dan penjabat wali kota. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan