PPDB Sistem Jalur Zonasi Bakal Ada Rasa Ketidakadilan, Ketua MKKS Lubuklinggau Ungkap Fakta

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 16 Apr 2024 - 08:57

Polemik PPDB Sistem Jalur Zonasi -ilustrasi-Tangkapan Layar

ppdb sistem jalur zonasi bakal ada rasa ketidakadilan, ketua mkks lubuklinggau ungkap fakta                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - pemerataan akses pendidikan dengan sistem jalur zonasi masih belum memberikan rasa keadilan bagi setiap wilayah.
pendidikan berkualitas dengan sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi bakal ada rasa ketidakadilan masih terasa, seperti sejak 2017.
meski yang dibutuhkan pendidikan berkualitas seolah-olah ada ketimpangan di sekolah yang masuk jalur zonasi.
masyarakat masih mengidolakan atau menganggap sekolah unggulan atau sekolah terfavorit sebagai tujuan utamanya.
baca juga:ppdb sma negeri tahun 2024 dimulai, begini juknis dan jadwal terbaru dari dinas pendidikan
sebentar lagi tahun ajaran baru, banyak yang takut akan gejolak peserta didik untuk sekolah yang jalur zonasi atau yang terdekat.
telah diketahui tujuan dari sistem zonasi ini untuk mengurangi kesenjangan kualitas sekolah.
tidak hanya itu, sistem zonasi menimbulkan berbagai kecurangan, dilansir dari berbagai sumber kecurangan meliputi jual beli kursi, manipulasi data keluarga hingga penitipan calon peserta didik oleh para elit atau pejabat.
ketua mkks sma kota lubuklinggau, agustunizar saat diwawancarai koranlinggaupos.id pada senin 15 april 2024, secara gamblang jika masih ada pihak sekolah yang melanggar juknis ppdb.
baca juga:smpit mutiara cendekia lubuklinggau terima siswa baru, cek program unggulannya
salah satunya tegas agus, menerima siswa melebihi kapasitas rombel. 
"untuk juknis ppdb tahun ini kita memang belum tahu pasti karena ada aplikasi. namun, fakta di lapangan masih ada sekolah-sekolah yang melanggar aturan. hal ini biasanya karena adanya titipan dari luar," ungkap agustuniza.
maka tegas agus, adanya sistem zonasi pendidikan yang diawali dengan terbitnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru tk, sd, sekolah smp, sma, smk, atau bentuk lain yang dipersamakan, yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem zonasi pada masalah pendidikan lainnya.
agustunizar mengungkapkan, pernah ditemukan siswa yang sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (mpls), namun setelah itu siswa tersebut pindah ke sekolah lain.
ia prihatin, karena ini sangat berdampak untuk sekolah-sekolah kecil lainnya.
baca juga:ulbi kembali buka pendaftaran mahasiswa baru, ini daftar prodi yang bisa di pilih
"contoh siswa ini sudah masuk ke sekolah, sudah mpls ternyata pindah ke sekolah lain. jadi, sekolah kecil ga ada siswa," ungkapnya.
pada tahun 2017 jelasnya lagi, diterbitkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didikbaru (ppdb) yang juga mengatur rasio jumlah siswa dalam rombongan belajar.
ketentuan baru ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.
dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan juga diatur batasan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan.
baca juga:universitas unsri palembang telah umumkan terima 1.749 calon mahasiswa baru melalui snbp
"menentukan rombel sekolah berdasarkan output siswa tamatan tahun kemarin. dimana maksimal siswa sma tiap rombel berjumlah 36 orang," ujarnya.
dalam permendikbud juga diatur batasan jumlah lebih lanjut kelompok belajar di setiap satuan pendidikan sd/mi jumlah rombel 6-24 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 28, smp/mts jumlah rombel 3-33 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 32.
sedangkan sma/ma jumlah rombel 3-36 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 36 dan  smk jumlah rombel  3-72 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 36.
kebijakan pengaturan jumlah siswa tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman.
baca juga:soal ppdb ketua mkks lubuklinggau ungkap fakta, masih banyak sekolah langgar aturan zonasi
"harapannya ppdb 2024/2025 aman dan lancar serta tidak melebihi kuota yang ada dan tidak ada yang melanggar seperti tahun kemarin. kepada seluruh kepala sekolah untuk berani mentaati peratuan yang ada jangan takut tekanan dari luar yang meminta untuk menitipkan siswa," tegasnya.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan