Perihal Penting! Samsat Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Ketentuannya

Reporter: JASMADI |

Editor: JASMADI |

Senin , 19 Aug 2024 - 14:49

Perihal Penting! Samsat Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Ketentuannya-tangkapan layar-

KORANLINGGAUPOS.ID - Penting, Bapenda Sumsel melaui Samsat melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemutihan PKB ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 mencakup pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi administratif terkait BBNKB dan pajak progresif.

Dikutip dari KORANLINGGAUPOS.ID dari sumateraekspres.id "Kebijakan Pemutihan ini berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 di Provinsi Sumatera Selatan," jelas Elen.

Gubernur Elen Setiadi mengajak masyarakat Sumsel untuk memanfaatkan kesempatan ini dan patuh membayar pajak, yang berperan penting untuk pembangunan nasional maupun daerah.

"Pemutihan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PKB dan BBNKB, serta memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel." Tegas Kepala Bapenda Sumsel, H. Achmad Rizwan S.STP., MM, dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari sumateraekspres.id.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang berada Sumsel untuk melakukan mutasi nomor polisi kendaraan.

Khususnya bagi kalian yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi di luar daerah yang beroperasi di wilayah Sumsel.

Namun, ke depan Sumsel diperkirakan akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 2,34 triliun, akibat pengalihan pengelolaan PKB ke pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan diberlakukan pada tahun 2025.

"Aturan baru ini akan mengurangi APBD Sumsel secara signifikan." Ungkapan Pj Gubernur Elen Setiadi.

perihal penting! samsat gelar pemutihan pajak kendaraan bermotor, ini ketentuannya                            koranlinggaupos.id - penting, bapenda sumsel melaui samsat melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
pemutihan pkb ini diatur dalam peraturan gubernur nomor 14 tahun 2024 mencakup pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) untuk kendaraan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi administratif terkait bbnkb dan pajak progresif.
dikutip dari koranlinggaupos.id dari sumateraekspres.id "kebijakan pemutihan ini berlaku mulai tanggal 19 agustus 2024 sampai dengan 14 desember 2024 di provinsi sumatera selatan," jelas elen.
gubernur elen setiadi mengajak masyarakat sumsel untuk memanfaatkan kesempatan ini dan patuh membayar pajak, yang berperan penting untuk pembangunan nasional maupun daerah.
baca juga:mau bayar pajak kendaraan tapi belum ada bpkb? jangan khawatir ini cara dan syaratnya
baca juga:gadai bpkb motor di pegadaian pinjaman dimulai dari rp1 juta hingga rp100 juta, begini syarat dan ketentuannya
"pemutihan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pkb dan bbnkb, serta memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi sumsel." tegas kepala bapenda sumsel, h. achmad rizwan s.stp., mm, dikutip koranlinggaupos.id dari sumateraekspres.id.
program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang berada sumsel untuk melakukan mutasi nomor polisi kendaraan.
khususnya bagi kalian yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi di luar daerah yang beroperasi di wilayah sumsel.
namun, ke depan sumsel diperkirakan akan kehilangan pendapatan sebesar rp 2,34 triliun, akibat pengalihan pengelolaan pkb ke pemerintah kabupaten/kota.
baca juga:berikut cara mengurus balik nama bpkb dan stnk, berikut biayanya
baca juga:bpkb hilang, jangan panik ini solusinya
hal ini berdasarkan uu 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan diberlakukan pada tahun 2025.
"aturan baru ini akan mengurangi apbd sumsel secara signifikan." ungkapan pj gubernur elen setiadi.
"apbd sumsel akan berkurang menjadi sekitar rp 9 triliun dari sebelumnya rp 11 triliun akibat peralihan pengelolaan pajak kendaraan bermotor." jelas ketua komisi 3, h.m yansuri.
"pengurangan ini tidak akan memengaruhi anggaran organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov sumsel,
baca juga:bpkb hilang mau menerbitkan ulang, berikut syarat dan biaya yang harus disiapkan
baca juga:masih ada kesempatan, begini syarat ikut pemutihan pajak motor dan mobil di lubuklinggau
karena pajak yang diambil alih tetap akan dibagikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota di sumsel." tegas h.m yansuri.
malahan peralihan pengelolaan pajak ini akan berdampak positif pada apbd kabupaten/kota yang diprediksi akan naik secara signifikan.
sementara itu apbd sumsel akan mengalami penurunan yang cukup besar pada 2023, capaian pajak daerah sumsel mencapai rp 4,64 triliun, dengan pkb dan bbnkb menyumbang sekitar 50 persen dari total pendapatan daerah tersebut.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 19 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan