Jumlah UKM di Kota Lubuk Linggau 8.531

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Minggu , 06 Oct 2024 - 23:15

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Lubuk Linggau sebanyak 8.531 usaha untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing Dinas Koperasi UKM Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan membuat pempek -Foto: Dokumen-Dinas Koperasi UKM Kota Lubuk Linggau.

KORANLINGGAUPOS.ID - Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Lubuk Linggau sebanyak 8.531 usaha.

Data tersebut merupakan update data tahun 2022 oleh Dinas Koperasi UKM Kota Lubuk Linggau.

Demikian kata Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Lubuk Linggau, H Wiwin Eka Saputra melalui Sekretaris Dedy Aprian kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 4 Oktober 2024.

Menurut Dedy didampingi Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro, Azhari, dari total UKM tersebut 4.700 diantaranya perdagangan kecil, selebihnya perdagangan besar, jasa, pendidikan dan sebagainya.

Mengenai pembinaan terhadap pelaku UKM ada 1 orang petugas penyuluh UKM lapangan.

"Tugas pendamping lapangan ini yang melakukan pembinaan terhadap UKM yang ada di Kota Lubuk Linggau," jelasnya.

Disamping itu juga melaksanakan pelatihan atau bimtek terhadap pelaku UKM.

Dedy mengaku bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Koperasi dan UKM tidak ada program pinjaman dana bergulir untuk UKM.

Pasalnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas tidak boleh memberikan atau pun mengadakan program dana bergulir untuk UKM.

Dulu memang pernah ada pinjaman dana bergulir di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuk Linggau.

jumlah ukm di kota lubuk linggau 8.531                            koranlinggaupos.id - jumlah usaha kecil menengah (ukm) di kota lubuk linggau sebanyak 8.531 usaha.
data tersebut merupakan update data tahun 2022 oleh dinas koperasi ukm kota lubuk linggau.
demikian kata kepala dinas koperasi ukm kota lubuk linggau, h wiwin eka saputra melalui sekretaris dedy aprian kepada koranlinggaupos.id, jumat 4 oktober 2024.
menurut dedy didampingi kabid pemberdayaan usaha mikro, azhari, dari total ukm tersebut 4.700 diantaranya perdagangan kecil, selebihnya perdagangan besar, jasa, pendidikan dan sebagainya.
baca juga:menteri koperasi ukm letakkan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah di muba
baca juga:raih internasional anugerah ukm tjsl asia, pln uid s2jb sukses buktikan kompetensi pengelola tjsl
mengenai pembinaan terhadap pelaku ukm ada 1 orang petugas penyuluh ukm lapangan.
"tugas pendamping lapangan ini yang melakukan pembinaan terhadap ukm yang ada di kota lubuk linggau," jelasnya.  
disamping itu juga melaksanakan pelatihan atau bimtek terhadap pelaku ukm.
dedy mengaku bahwa pemerintah kota lubuk linggau melalui dinas koperasi dan ukm tidak ada program pinjaman dana bergulir untuk ukm.
baca juga:pln uid s2jb raih penghargaan internasional anugerah ukm tjsl the sme csr asia 2024
baca juga:di musi banyuasin ukm dikasih modal, mahasiswa per semester dapat rp 2 juta  
pasalnya, organisasi perangkat daerah (opd) atau dinas tidak boleh memberikan atau pun mengadakan program dana bergulir untuk ukm.
dulu memang pernah ada pinjaman dana bergulir di dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kota lubuk linggau.
namun sekarang tidak tidak ada lagi, karena tidak boleh, itu menjadi temuan bpk (badan pemeriksa keuangan).
"dinas tidak boleh menyalurkan dana bergulir. untuk penyaluran dana bergulir harus dilakukan badan layanan umum daerah (blud)," jelasnya.
baca juga:ratusan ukm musi rawas dapat bantuan dana bergulir bank zakat, angsuran kecil tanpa bunga 
baca juga:aplikasi super mantap bantu ukm pasarkan produk  
mengenai bantuan modal untuk ukm pelaku ukm dinas koperasi ukm mengarahkan untuk mengajukan pinjaman dana ukm di perbankan.
"mengenai bank apa tergantung dari pelaku ukm itu sendiri maunya di bank apa kita hanya memfasilitasi saja. banyak bank yang menyalurkan dana pinjaman untuk ukm dan bunganya pun lebih murah dibandikan pinjaman konsumtif," ucapnya.
mengenai ukm diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. 
prinsip pemberdayaan umkm disebutkan pada pasal 4 huruf a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
baca juga:kasus masker dinas koperasi dan ukm disebut menggantung, begini penjelasan pihak kejari lubuklinggau
baca juga:rp600 ribu program bpnt tahap 5 cari oktober 2024, cek bantuan bansos kemensos lainnya
c). pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah; d). peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan e). penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu
pasal 5 menyebutkan tentang tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah:
huruf a). mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b). menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 
c). meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
baca juga:petani musi rawas tinggalkan tanaman padi, beralih menanam jagung
baca juga:mayjen tni djon afriandi komandan upacara hut ke 79 tni asal payakumbuh, sumatera barat
sedangkan kriteria umkm diatur pada pasal 6 ayat (1) kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :
huruf a). memiliki kekayaan bersih paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
ayat  (2) kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
a). memiliki kekayaan bersih lebih dari rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
baca juga:5 tabungan bsi dengan keuntungan, nikmati fasilitas dari bank syariah ini 
baca juga:low profile, ramah dan sederhana itulah kesan masyarakat terhadap imam senen
b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
ayat (3) kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :
a). memiliki kekayaan bersih lebih dari rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
baca juga:dana kelurahan cair ini pesan sekda kota lubuk linggau
baca juga:kapolres lubuk linggau, akbp bobby kusumawardana kunjungi kediaman imam senen
ayat (4) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 7 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan