Ratusan Guru Muratara Bakal Demo Minta Bantuan Wakil Rakyat, Begini Janji Kepala BKPSDM

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 25 Dec 2023 - 21:24

TEST PPPK: Guru honor SMPN Bingin Teluk Artik Ulandari bersama rekannya saat akan mengikuti test PPPK sistem CAT di Palembang.-Foto : Dokumen Pribadi Guru -SMPN Bingin Teluk

MURATARA, KORANLINGGAUPOS.ID – Dari ratusan guru yang merasa terzolimi, salah seorang dari mereka bersuara.

Dia adalah Artik Ulandari (33) peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengaku kecewa karena merasa dicurangi.

Saat diwawancara KORANLINGGAUPOs.ID, Senin 25 Desember 2023 Artik Ulandari menjelaskan hasil test Computer Assited Test (CAT) dirinya peringkat ke-5.

Namun setelah diumumkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melalui website pada Jumat 22 Desember 2023 tengah malam, diketahui dirinya menjadi peringkat ke-8.

"Sedangkan yang diterima hanya 7 orang. Maka hanya lulus tes tapi tidak ada penempatan. Status saya P tidak ada penempatan, kalau penempatan kodenya PL," kata guru IPS yang mengajar di SMPN Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir itu, Senin 25 Desember 2023.

Menurut guru yang mengajar di SMPN Bingin Teluk sejak tahun 2013 ini, yang membuat dia kecewa adalah nilai CAT yang diperolehnya berkurang 100 poin.

Terjadi pengurangan nilai karena adanya penambahan penilaian SKTT.

Kata Artik, yang jelasnya penilaian SKTT itu baru diketahui setelah pengumuman.

“Pada saat pendaftaran atau saat pemberkasan tidak ada informasi mengenai penilaian SKTT. Kalau kami tahu dari awal tentunya sudah siap-siap. ini tidak ada sama sekali informasi adanya penilai SKTT itu," keluhnya.

Menurutnya banyak guru honorer yang merasa dicurangi.

“Yang paling banyak guru PGSD jumlahnya mencapai 120 orang. Sedangkan kalau guru IPS hanya tiga orang yang dicurangi.

Kami berharap hasil seleksi berpedoman dari hasil nilai murni CAT jangan ditambah SKTT,” pintanya.

ratusan guru muratara bakal demo minta bantuan wakil rakyat, begini janji kepala bkpsdm                            muratara, koranlinggaupos.id – dari ratusan guru yang merasa terzolimi, salah seorang dari mereka bersuara.
dia adalah  artik ulandari (33) peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang mengaku kecewa karena merasa dicurangi. 
saat diwawancara koranlinggaupos.id, senin 25 desember 2023 artik ulandari menjelaskan hasil test computer assited test (cat) dirinya peringkat ke-5.
namun setelah diumumkan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten musi rawas utara (muratara) melalui website pada jumat 22 desember 2023 tengah malam, diketahui dirinya menjadi peringkat ke-8. 
baca juga:bupati muratara tanggapi nilai cat pppk guru berubah, tidak disini saja daerah lain juga
"sedangkan yang diterima hanya 7 orang. maka  hanya lulus tes tapi tidak ada penempatan. status saya p tidak ada penempatan, kalau penempatan kodenya pl," kata guru ips yang mengajar di smpn bingin teluk, kecamatan rawas ilir itu, senin 25 desember 2023.  
menurut guru yang mengajar di smpn bingin teluk sejak tahun 2013 ini, yang membuat dia kecewa adalah nilai cat yang diperolehnya berkurang  100 poin.
terjadi pengurangan nilai karena adanya penambahan penilaian sktt.
kata artik, yang jelasnya penilaian sktt itu  baru diketahui setelah pengumuman.
baca juga:pelamar pppk guru heran nilai cat berubah, ini tanggapan ketua komisi 1 dprd muratara
“pada saat pendaftaran atau saat pemberkasan tidak ada informasi mengenai penilaian sktt. kalau kami tahu dari awal tentunya sudah siap-siap. ini tidak ada sama sekali informasi adanya penilai sktt itu," keluhnya. 
menurutnya banyak guru honorer yang merasa dicurangi.
“yang paling banyak guru pgsd jumlahnya mencapai 120 orang. sedangkan kalau guru ips hanya tiga orang yang dicurangi. 
kami berharap hasil seleksi berpedoman dari hasil nilai murni cat jangan ditambah sktt,” pintanya.
baca juga:pelamar pppk muratara heran nilai cat berubah, sebut digeser anak kandung kepala opd 
bahkan, artik dan rekan-rekannya berencana rabu 27 desember 2023 akan aksi di gedung dprd kabupaten muratara.
"kami akan aksi di gedung dprd muratara untuk menyampaikan keluhan kami kepada wakil rakyat," ucapnya. 
menurut artik, sebelumnya ia sudah berusaha konfirmasi ke bpksdm kabupaten muratara namun pihaknya tidak menjapatkan jawaban. 
bahkan rekannya nurmarpida yang diperingkat ke-6 mengadu ke bupati muratara, h devi suhartoni.  namun artik  ulandari belum tahu secara jelas bagaimana hasilnya.
baca juga:pj walikota ucapkan selamat kepada 1.807 pppk yang telah lulus seleksi
sementara dikutip dari  sumateraekspres.bacakoran.co, kepala bkpsdm muratara, deni mengungkapkan, pihaknya akan memberikan penjelasan secara rinci terkait hasil pengumuman seleksi tersebut.
sehingga tidak menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. 
katanya, hasil pengumuman seleksi itu bukan 100 persen kewenangan pemda. namun dari pemda memiliki kewenangan untuk menambahkan nilai sekitar 30 persen. 
sedangkan sisanya, berdasarkan hasil cat.
baca juga:calon pppk tenaga kesehatan musi rawas 2023 dinyatakan lulus, berikut daftar namanya
sementara anggota dprd muratara, yudi nugraha mengaku siap memfasilitasi keluhan para guru yang tak puas dengan hasil seleksi pppk.
selain itu, hermansyah syamsiar selaku anggota dprd musi rawas utara (muratara) juga memberikan tanggapan terkait kekecewaan pelamar pppk guru yang heran nilai computer assisted test atau cat berubah berkurang.
sebagai ketua komisi i dprd muratara bidang pemerintahan dan pendidikan yang diantara mitra kerjanya adalah dinas pendidikan (disdik) kabupaten muratara juga badan kepegawaian {engembangan dan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muratara, hermansyah syamsiar mengungkapkan pihaknya masih mempelajari kebenaran proseduralnya.
“karena informasi yang saya dapat ini baru sebatas banyak yang chat melalui whatsapp (wa) pribadi, ada juga yang mengancam demonstrasi dan informasi berita viral medsos fb (facebook),” jelas hermansyah syamsiar dalam keterangan tertulisnya yang diterima koranlinggaupos.id, 23 desember 2023.
baca juga:waduh, pengumuman hasil tes pppk guru 2023 ditunda, ini tanggalnya dan cara mengeceknya
ia mengungkapkan, belum ada pengaduan khusus tentang pelamar pppk yang merasa dirugikan atau dizholimi.
“ya. belum ada pengaduan khusus tentang pelamar pppk yang merasa dirugikan atau dizholimi. kalau memang benar issue diskriminatif ini terkait prosedural nilai kompetensi murni dan teknis cat pppk dan telah terjadi malladministrasi penyalahgunaan wewenang yang diskriminatif.saya pelajari sementara indikasi untuk yang sertifikasi saja mereka masih dirugikan apa lagi yang tidak sertifikasi yang nilai perilaku hanya 50 x 30 persen = 15,” jabarnya dalam keterangan tertulis.
sepengetahuan saya, kata hermansyah syamsiar, berdasar informasi yang ia didapatkan, sedangkan di kabupaten lain, jika nilai cat 320 yang sertifikasi langsung jadi 450 tanpa persentase lagi.
jadi, imbuh hermansyah syamsiar, nilai bertambah bukan berkurang.
“maka yang menjadi pertanyaan formulasi landasan memberi nilai di muratara dalam pengamatan perilaku profesionalisme kinerja. seharusnya penilaian prilaku diperuntukan yang sertifikasi saja bukan seluruhnya dan nilainya digenapkan 450 bukan dipersentasikan 30%. maka, saya minta kepada stakeholder pemangku kewenangan terkait, sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi segera klarifikasi kepada publik dan khusus yang bersangkutan yang merasa dirugikan,” saran politisi dari partai keadilan sejahtera (pks) ini.
 “sampai saat ini saya masih berpikir positif dan husnuzon, mungkin ada kekeliruan secara manusia dan segera dapat diselesaikan dan mencari solusi. walaupun kejanggalan- kejanggalan itu semerbak baunya dan tidak dapat dibiar begitu saja. maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. malladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya,” ungkap hermansyah.
secara moralitas, tegas dia, ini tidak dibenarkan , tindakan diskriminatif menghilangkan hak orang lain, ini perbuatan zolim.
maladministrasi menurut undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia, diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 26 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan