Ketua Mahkamah Konstitusi Baru Pernah Bertugas di Pengadilan Negeri Curup Rejang Lebong, Ini Sosok Suhartoyo

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Jumat , 10 Nov 2023 - 14:10

Lagi Berdiri sosok Suhartoyo yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Curup Rejang Lebong Bengkulu-screenshot-screenshot

LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, maka hakim konstitusi periode 2023 hingga 2028 yakni Suhartoyo.

Menggantikan Usman Anwar yang dicopot menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dipilih melalui Rapat Musyawarah Hakim Mahkama Konstitusi yang berlangsung, Kamis 9 November 2023.

Rapat musyawarah Hakim Konstitusi dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saidi Isra yang juga berhak melanjutkan tugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Telah disepakati Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Sebagai wakil Saidi Isra.

Dalam RPH pemilihan, para hakim MK mengusulkan dua nama, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo.

Keduanya pun berembuk dan disepakatilah Suhartoyo yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023 hingga 2028.

Lalu siapakah sosok Ketua MK Baru Suhartoyo ini?

Hakim konstitusi Suhartoyo dipilih secara aklamasi oleh delapan hakim MK untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman.

Suhartoyo merupakan hakim karier dari unsur Mahkamah Agung (MA).

Karier hakim Suhartoyo dimulai dengan menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung pada 1986.

ketua mahkamah konstitusi baru pernah bertugas di pengadilan negeri curup rejang lebong, ini sosok suhartoyo                            linggaupos.bacakoran.co - terpilih menjadi ketua mahkamah konstitusi, maka hakim konstitusi periode 2023 hingga 2028 yakni suhartoyo.
menggantikan usman anwar yang dicopot menjadi ketua mahkamah konstitusi suhartoyo dipilih melalui rapat musyawarah hakim mahkama konstitusi yang berlangsung, kamis 9 november 2023.
baca juga:banyak kegiatan hgn dan hut pgri ke-78 2023, jalan santai dan senam sehat bersama pj walikota lubuklinggau
rapat musyawarah hakim konstitusi dipimpin wakil ketua mahkamah konstitusi saidi isra yang juga berhak melanjutkan tugas sebagai wakil ketua mahkamah konstitusi.
telah disepakati ketua mahkamah konstitusi suhartoyo dan sebagai wakil saidi isra.
dalam rph pemilihan, para hakim mk mengusulkan dua nama, yakni saldi isra dan suhartoyo.
baca juga:sang kyai dan wartawan jadi pahlawan nasional 2023, momen 10 november hari pahlawanbaca juga:sang kyai dan wartawan jadi pahlawan nasional 2023, momen 10 november hari pahlawan
keduanya pun berembuk dan disepakatilah suhartoyo yang menjadi ketua mahkamah konstitusi periode 2023 hingga 2028. 
lalu siapakah sosok ketua mk baru suhartoyo ini?
baca juga:kabar baik untuk guru di bumi silampari, unpari selenggarakan ppg bahasa indonesia dan matematika
hakim konstitusi suhartoyo dipilih secara aklamasi oleh delapan hakim mk untuk menjadi ketua mahkamah konstitusi (mk) menggantikan anwar usman.
suhartoyo merupakan hakim karier dari unsur mahkamah agung (ma).
baca juga:ratusan pengurus pgri muratara bakal aksi damai bela guru honorer apinsa, mengabdi 15 tahun terancam penjara
karier hakim suhartoyo dimulai dengan menjadi calon hakim di pengadilan negeri (pn) bandar lampung pada 1986.
berdasarkan rangkuman detikcom, kamis 9 november 2023, suhartoyo lahir pada 15 november 1959.
baca juga:prediksi pileg musi rawas 2024: pdi-p dan golkar tak tergoyahkan, nasdem bakal tersingkirsetelah itu kariernya malang melintang di dunia peradilan indonesia.
seperti tugas di pn curup, pn tangerang, dan pn bekasi.
hingga akhirnya suhartoyo dipercaya menjadi ketua pn jaksel pada 2011 sebelum dipromosikan menjadi hakim tinggi pada pengadilan tinggi (pt) denpasar pada 2014.
baca juga:catat, ini sasaran operasi pekat musi 2 yang dilakukan polisi hingga 19 november 2023
dalam hitungan bulan, suhartoyo lalu dipilih ma menjadi hakim konstitusi menggantikan ahmad fadlil sumadi.
sebagai hakim mk, suhartoyo ikut mengadili sengketa pilpres 2019, ia juga terlibat mengadili berbagai judicial review uu yang menarik perhatian masyarakat luas.
baca juga:ingin jadi sekolah idaman, program unik ini digiatkan di sdn 54 lubuklinggau
di antaranya judicial review uu cipta kerja, suhartoyo sepakat dengan suara mayoritas bila uu cipta kerja tidak memenuhi syarat formil sehingga dibekukan dan harus diperbaiki selama 2 tahun.
suhartoyo satu suara dengan saldi isra, enny nurbaninigsih, aswanto, dan wahiduddin adams.
baca juga:cara membuat akun email baru melalui hpbaca juga:cara membuat akun email baru melalui hp
saat menguji perkawinan beda agama di rezim uu perkawinan, suhartoyo menolak gugatan tersebut dengan mengajukan concurring opinion.
suhartoyo berharap negara tidak menutup mata atas banyaknya pernikahan beda agama di masyarakat.
baca juga:mewujudkan generasi berkualitas dengan optimalisasi penerapan 8 fungsi keluarga
oleh sebab itu, suhartoyo berharap pemerintah dan dpr merevisi uu perkawinan guna mengakomodasi fenomena pernikahan beda agama.
"fenomena perkawinan beda agama tersebut di atas seolah-olah terjadi karena 'kurang atensinya' negara yang tidak mengakui dan menganggap 'tidak sah secara agama' terhadap perkawinan beda agama, karena legalisasi perkawinan menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi," kata suhartoyo dalam concurring opinion putusan nikah beda agama.
baca juga:waspada berada ditempat ini jika di lubuklinggau, kamu bakal menemukan pengemis dan anak jalanan
adapun dalam putusan nomor 90, yang menguji soal usia syarat capres/cawapres, suhartoyo memilih tidak menerima gugatan yang diajukan mahasiswa almaas karena tidak memiliki kerugian konstitusional.
"juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara nomor 29/puu-xxi/2023 perkara nomor 51/puu-xxi/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo," ucap suhartoyo.
baca juga:pgri lubuklinggau laporkan oknum lsm, pengacara : mereka sudah terlalu sering
"bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, mahkamah konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo 'menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima'," sambung suhartoyo. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 23 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan