4 Poin Penting Pencabutan SK Pelantikan 186 Pejabat Oleh Bupati Musi Rawas, Begini Tegas Kepala BKPSDM

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Minggu , 14 Apr 2024 - 07:00

4 Poin Penting Pencabutan SK Pelantikan 186 Pejabat Oleh Bupati Musi Rawas--Foto : Dhaka R Putra

MUSIRAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Ternyata Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan pelantikan terhadap 186 pejabat.

Yakni tertuang pada SK No. 485/KPTS/BKPSDM/2024 Tertanggal 4 April 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas No.263/KPTS/BKPSDM/2024 s/d No. 267 KPTS/BKPSDM/2024.

Dengan terbitnya keputusan Bupati Musi Rawas tentang pencabutan pelantikan 186 pejabat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Musi Rawas David Pulung secara tersirat tak mau disalahkan.

Menurut David, SE Mendagri tentang larangan melakukan pelantikan dikeluarkan pada 29 Maret 2024.

Sementara pelantikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan pada 22 Maret 2024.

David Pulung mengaku kaget setelah mendapatkan Surat Edaran Mendagri yang melarang adanya pelantikan pejabat pasca pelantikan pejabat di Musi Rawas 22 Maret 2024.

BKPSSM Musi Rawas mengira, pelantikan yang dilakukan berjalan seperti biasa tanpa harus meminta izin kepada Kemendagri.

Tapi setelah adanya SE itu kita konsultasi ke Kemendagri dan kebijakannya ya mencabut SK seperti itu,” terang David Pulung, dikutip dari linggau streaming, Sabtu, 13 April 2024.

Ditambahkan David, pencabutan SK pelantikan tidak hanya terjadi di Musi Rawas.

Melainkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca keluarnya SE Mendagri.

Sebelumnya Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan pelantikan terhadap 186 pejabat.

Keputusan tersebut No. 485/KPTS/BKPSDM/2024 Tertanggal 4 April 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas No.263/KPTS/BKPSDM/2024 s/d No. 267 KPTS/BKPSDM/2024.

4 poin penting pencabutan sk pelantikan 186 pejabat oleh bupati musi rawas, begini tegas kepala bkpsdm                             musirawas, koranlinggaupos.id - ternyata bupati musi rawas (mura) hj ratna machmud menerbitkan surat keputusan (sk) pencabutan pelantikan terhadap 186 pejabat. 
yakni tertuang pada sk no. 485/kpts/bkpsdm/2024 tertanggal 4 april 2024 tentang pencabutan keputusan bupati musi rawas no.263/kpts/bkpsdm/2024 s/d no. 267 kpts/bkpsdm/2024.
dengan terbitnya keputusan bupati musi rawas tentang pencabutan pelantikan 186 pejabat, kepala badan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia (bkpsdm) musi rawas david pulung secara tersirat tak mau disalahkan.
menurut david, se mendagri tentang larangan melakukan pelantikan dikeluarkan pada 29 maret 2024.
baca juga:terjadi debat table begini tanggapan pengamat terkait pelantikan 186 pejabat di lingkungan pemkab musi rawas 
sementara pelantikan yang dilakukan pemerintah kabupaten musi rawas dilaksanakan pada 22 maret 2024.
david pulung mengaku kaget setelah mendapatkan surat edaran mendagri yang melarang adanya pelantikan pejabat pasca pelantikan pejabat di musi rawas 22 maret 2024.
bkpssm musi rawas mengira, pelantikan yang dilakukan berjalan seperti biasa tanpa harus meminta izin kepada kemendagri.
tapi setelah adanya se itu kita konsultasi ke kemendagri dan kebijakannya ya mencabut sk seperti itu,” terang david pulung, dikutip dari linggau streaming, sabtu, 13 april 2024.
baca juga:4 poin penting pencabutan sk pelantikan 186 pejabat 
ditambahkan david, pencabutan sk pelantikan tidak hanya terjadi di musi rawas.
melainkan terjadi di berbagai daerah di indonesia pasca keluarnya se mendagri.
sebelumnya bupati musi rawas (mura) hj ratna machmud menerbitkan surat keputusan (sk) pencabutan pelantikan terhadap 186 pejabat. 
keputusan tersebut no. 485/kpts/bkpsdm/2024 tertanggal 4 april 2024 tentang pencabutan keputusan bupati musi rawas no.263/kpts/bkpsdm/2024 s/d no. 267 kpts/bkpsdm/2024.
baca juga:daftar nama calon bakal ikuti pilkada 2024 dari partai golkar, lubuklinggau, musi rawas, muratara
dengan terbitnya keputusan bupati musi rawas tentang pencabutan pelantikan 186 pejabat menurut peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra ada 4 hal pentin didalamnya.
pertama ungkap eka, dalam konteks keluarnya sk pergantian pejabat struktural dan fungsional oleh bupati musi rawas, harus ditelusuri apakah beliau tidak mendapatkan informasi yang utuh berupa advis/disposisi dari bkpsdm sebagai opd teknis terkait larangan sebagaimana diatur pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016 tentang pilkada.
“jika tidak mendapatkan informasi utuh tentang regulasi itu berupa dispoisis/advis tertulis, maka ‘kelalaian terhadap pelanggaran aturan’ ini juga ada di bkpsdm,” katanya kepada koranlinggaupos.id.
sebaliknya, jika bupati sudah diberikan advis oleh bkpsdm tetapi kemudian tetap ngotot untuk melakukan pergantian. 
baca juga:saat wisata ke danau aur musi rawas, pastikan kamu swafoto di boardwalk mahkota 
maka pure kelalaian ada pada bupati yang mengabaikan advis legal teknis dari bkpsdm. ini perlu digaris bawahi dahulu, miss komunikasi-nya ada pada level mana,” tambahnya.
lalu, kedua, bahwa terkait sanksi dapat disampaikan bahwa dengan dianulirnya keputusan bupati itu, menunjukkan pemkab musi rawas melaksanakan kepatuhan terhadap aturan dalam pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016. 
adapun konsekwensi sanksi tidak dijelaskan secara detail, kecuali bahwa dalam konteks pilkada jika melakukan pelanggaran terkait mutasi kepegawaian, maka kepala daerahnya bisa dilakukan pembatalan dalam pencalonan. 
problemnya kemudian, tahapan pencalonan kepala daerah pilkada 2024 belum dimulai, serta keputusan bupati telah dianulir. tentu menjadi tidak lagi relevan untuk bicara sanksi.
baca juga:bupati muratara cabut sk pelantikan, berikut nama serta pangkat 114 pejabatnya
tetapi secara internal di tingkat pemkab musi rawas, bisa saja bupati meminta pertanggung jawaban misalnya kepala bkpsdm dan memberikan sanksi kepadanya. 
jika dianggap bahwa bkpsdm tidak memberikan pertimbangan yang jelas terhadap aturan pergantian pejabat dalam konteks pilkada 2024.
ketiga, bahwa meskipun telah dianulir dengan  keputusan bupati kabupaten musi rawas no. 485/kpts/bkpsdm/2024 tetapi pembatalan tersebut berdampak pada para asn yang telah dilantik, karena dibatalkan serta di kembalikan ke jabatan sebelumnyam 
secara psikologis dan sosial banyak dari mereka yang telah melaksanakan serah terima jabatan (sertijab), telah melakukan aktifitas di jabatan baru, dan sebagainya. tentu ada beban ‘psiko sosial’ yang harus di tanggung, dan ini tidaklah mudah untuk dilewati. 
baca juga:heboh bupati muratara cabut sk pelantikan tanggal 22 maret 2024, begini penjelasannya
sehingga jikapun muncul anekdot seolah ada ‘prank’ terhadap para asn yang dilantik, tentu tidak dapat disalahkan.
keempat, bahwa belajar dari pengalaman pembatalan keputusan ini, kedepan pemkab musi rawas harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam mengeluarkan sebuah keputusan/kebijakan. 
karena pembatalan/penganuliran sebuah keputusan akan menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik/jajaran birokrasi terhadap policy kepala daerah. 
apalagi jika sang bupati petahana akan mencalonkan diri kembali periode kedua, tentu jajaran birokrasi terutama yang dilantik dan dibatalkan akan mencatat kelalaian dalam pembatalan ini sebagai sebuah catatan dalam periode jabatan hj ratna machmud,” paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 17 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan