Wow, Kepala KPP Pratama Ungkap ‘Kenakalan’ Anak Buahnya

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 18 Apr 2024 - 19:53

Sidang yang menghadirkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Prabumulih Andi Mujahid di Pengadilan Tipikor Palembang Kamis 18 April 2024.-Foto : Dokumen SUMEKS.CO-

SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID – Sejumlah ‘kenakalan’ oknum Account Repesentatif (AR) diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Prabumulih Andi Mujahid dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang Kamis 18 April 2024.

Andi Mujahid menyebut anak buahnya menerima fee hingga mencapai 40 persen dari perusahaan sebagai wajib pajak.

Pernyataan ini disampaikan Andi Mujahid saat dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi gratifikasi pajak oleh tiga terdakwa oknum ASN pajak.

Salah satu penerima fee itu adalah Rangga Fredy Ginanjar.

Dalam berita yang dilansir KORANLINGGAUPOS.ID dari SUMEKS.CO, menurut Andi Mujahid hal itu jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Rangga Fredy Ginanjar sehingga wajib diberikan sangsi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Diterangkan Andi Mujahid, berdasarkan bukti yang didapat terdakwa Rangga dinilai telah terbukti melanggar aturan karena menerima sejumlah fee atas pembuatan faktur pajak sebesar Rp122 juta dari PT Heva Potreleum.

"Fee tersebut diberikan oleh komisaris PT Heva Petroleum seingat saya bernama Nova Anggraini," sebut Andi Mujahid dalam persidangan.

Di hadapan majelis hakim diketuai Masriati SH MH, Andi Mujahid mengungkapkan bahwa uang senilai Rp122 juta merupakan fee dari PT Heva Potreleum atas pembuatan faktur pajak.

Yang mana, masih menurutnya nominal sejumlah uang tersebut merupakan fee 40 persen dari jumlah keseluruhan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak dalam hal ini PT Heva Petroleum.

Menurut Andi Mujahid, penerimaan fee oleh terdakwa Rangga telah melanggar PP Nomor 94 tahun 2021 yang mana ASN harus menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Disinggung majelis hakim, apakah sebelumnya tidak ada pengawasan dari KPP terhadap pegawai pajak yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran.

"Dalam kasus ini sudah terdeteksi makanya dilakukan bukti permulaan, untuk kasus yang lain kami bekerja berdasarkan prioritas yang kami tindak lanjuti wajib pajak muncul data pemicu, sehingga setiap wajib pajak yang muncul akan dilakukan pengawasan dulu, namun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini sendiri sudah dilakukan bukti permulaan," jawab saksi Andi.

wow, kepala kpp pratama ungkap ‘kenakalan’ anak buahnya                             sumsel, koranlinggaupos.id  – sejumlah ‘kenakalan’ oknum account repesentatif (ar) diungkapkan kepala kantor pelayanan pajak (kpp) pratama prabumulih andi mujahid dalam persidangan yang digelar di pengadilan tipikor palembang kamis 18 april 2024.
andi mujahid  menyebut anak buahnya menerima fee hingga mencapai 40 persen dari perusahaan sebagai wajib pajak.
pernyataan ini disampaikan andi mujahid saat dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi gratifikasi pajak oleh tiga terdakwa oknum asn pajak.
salah satu penerima fee itu adalah rangga fredy ginanjar.
dalam berita yang dilansir koranlinggaupos.id dari sumeks.co, menurut  andi mujahid hal itu jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa rangga fredy ginanjar sehingga wajib diberikan sangsi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh).
baca juga:kisah warga riau diadili di lubuklinggau, gagal dapat upah rp 10 juta, dipenjara 17 tahun
diterangkan  andi mujahid, berdasarkan bukti yang didapat terdakwa rangga dinilai telah terbukti melanggar aturan karena menerima sejumlah fee atas pembuatan faktur pajak sebesar rp122 juta dari pt heva potreleum.
"fee tersebut diberikan oleh komisaris pt heva petroleum seingat saya bernama nova anggraini," sebut andi mujahid dalam persidangan.
di hadapan majelis hakim diketuai masriati sh mh, andi mujahid  mengungkapkan bahwa uang senilai rp122 juta merupakan fee dari pt heva potreleum atas pembuatan faktur pajak.
yang mana, masih menurutnya nominal sejumlah uang tersebut merupakan fee 40 persen dari jumlah keseluruhan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak dalam hal ini pt heva petroleum.
baca juga:syarief hidayat cs terbukti halangi kegiatan tambang pt gorby putra utama
menurut andi mujahid, penerimaan fee oleh terdakwa rangga telah melanggar pp nomor 94 tahun 2021 yang mana asn harus menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
disinggung majelis hakim, apakah sebelumnya tidak ada pengawasan dari kpp terhadap pegawai pajak yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran.
"dalam kasus ini sudah terdeteksi makanya dilakukan bukti permulaan, untuk kasus yang lain kami bekerja berdasarkan prioritas yang kami tindak lanjuti wajib pajak muncul data pemicu, sehingga setiap wajib pajak yang muncul akan dilakukan pengawasan dulu, namun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini sendiri sudah dilakukan bukti permulaan," jawab saksi andi.
terungkap juga dalam persidangan, adanya dugaan sejumlah kejanggalan data perusahaan wajib pajak lainnya seperti data wajib pajak cv. rizki jaya abadi (rja).
baca juga:bujangan asal pali yang curi pipa pertamina di musi rawas terima ganjaran
yang mana menurut fakta persidangan cv rja, saksi lainnya menyebut bahwa alamat perusahaan cv rja sulit untuk ditemukan oleh tim survey dari kpp pratama prabumulih.
sebab, alamat yang terteradalam berkas faktur pajak saat dikunjungi bukan kantor cv rja sebagaimana yang tertulis dalam berkasnya yang berlokasi di muara enim.
lokasi yang tertera sebagai alamat cv rja, menurut keterangan saksi adalah lokasi tempat berkumpul saja bukan sebagai kantor cv rja.
dari keterangan beberapa saksi dari pegawai pajak tersebut, membuat tiga terdakwa yakni rangga fredy ginanjar, natalia wulan purnamasari dan rizky faris harjito makin tersudut.
namun, pemeriksaan pembuktian perkara belum usia penuntut umum kejati sumsel bakal menghadirkan 10 orang saksi lagi dalam sidang yang bakal digelar pada kamis pekan depan.
baca juga:warga megang sakti kaget ditelepon kades, sawitnya dicuri keluarga sendiri
sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga terdakwa korupsi oknum asn mantan pegawai pajak didakwa pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi sumsel.
selain pasal berlapis, dalam dakwaan  juga terungkap bagi-bagi jatah uang setoran pajak dari wajib pajak senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
para terdakwa diduga telah menerima uang fee setoran pajak dari lima perusahaan wajib pajak namun tidak disetorkan oleh para terdakwa. diterangkan penuntut umum, bagi-bagi jatah setoran pajak dalam bentuk fee yang tidak disetorkan oleh para terdakwa diantaranya dari pt tjong santosa abadi, rizky jaya utama, rizky jaya abadi, pt inti dwitama, serta pt lematang enim energi. 
terungkap juga dalam dakwaan penuntut umum, bahwa telah terjadi kesepakatan antara ketiga terdakwa fee dari setoran wajib pajak tidak perlu dilakukan penyetoran.
serta telah terjadi juga kesepakatan masing-masing terdakwa, untuk bagi-bagi uang fee setoran dari lima perusahaan wajib pajak tersebut.
lebih rinci disebutkan penuntut umum dalam dakwaannya, bahwa terdakwa natalia wulan purnamasari selaku mantan pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan kpp pratama palembang ilir timur menerima uang gratifikasi sebesar rp787 juta.
baca juga:bikin geram, pengakuan tersangka pembunuhan ibu dan anak 
kemudian, terdakwa rizky fariz harjito mantan pelaksana seksi penagih kpp pratama palembang ilir timur mendapat jatah rp10,3 juta.
"serta terdakwa rangga fredy ginanjar mantan juru sita pajak kpp pratama palembang ilir timur menerima uang sebesar rp787 juta lebih," urai penuntut umum.
atas perbuatan tersebut, oleh penuntut umum masing-masing terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan dalam tindak pidana korupsi.
para terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf a undang-undang no. 31 tahun 1999. atau kedua, pasal 12 huruf b uu no. 31 tahun 1999. atau lebih subsidair, ketiga pasal 11 uu no 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 19 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan